OKI Jadi Percontohan Pencegahan Karhutbunlah Berbasis Klaster

Kab.OKI , LINTAS PENA

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi percontohan (pilot project) pencegahan Karhutbunlah dengan sistem klaster. Prabianto Mukti Wibowo, Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, menyampaikan pilot project di OKI menjadi percobaan penting apakah program itu dapat dijalankan di lapangan dan dapat menjadi solusi permanen pencegahan karhutla.

“Pemerintah ingin mengubah paradigma dari penanggulangan menjadi pencegahan karhutla karena biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih mahal jika karhutla sudah terjadi,” ujarnya di Kantor Bupati OKI, Jum’at (3/5)

Prabianto menjelaskan, Pencegahan karhutla berbasis klaster ini mewajibkan perusahaan kehutanan dan perkebunan ikut bertanggung jawab mencegah karhutla tidak hanya di wilayah konsesi, tetapi juga di luar konsesi pada radius 3-5 km.

Menurut Prabianto Setiap Perusahaan diwajibkan untuk menetapkan desa binaannya berdasarkan skala jarak, ring 1, ring 2, dan ring 3. Ring 1 adalah desa yang berada dalam kawasan konsesi atau langsung berbatasan dengan konsesi perusahaan. Ring 2 adalah desa-desa yang tidak langsung berbatasan dengan wilayah konsesi dan berjarak maksimal 3 km dari batas wilayah konsesi. Ring 3 adalah desa-desa yang tidak langsung berbatasan dengan wilayah konsesi dan berjarak 3-5 km dari batas wilayah konsesi.

Bupati Kabupaten OKI H Iskandar, SE melalui Sekretaris Daerah  (Sekda ) Kab, OKI H, Husin SPd, MM menjelaskan, Program pencegahan karhutbunlah berbasis klaster di OKI mengikutsertakan 27 perusahaan pemegang konsesi, Pemegang izin usaha di bidang kehutanan dan perkebunan ini didorong untuk terlibat aktif membina masyarakat desa di sekitar konsesi, melakukan deteksi dini, dan juga pemadaman dini.”Program ini juga diharapkan mampu mengedepankan proses perubahan perilaku masyarakat untuk dapat terlibat lebih aktif dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten OKI, Listiadi Martin, S. Sos, M. Si mengungkapkan  pihaknya juga sedang merumuskan regulasi yang bisa memperkuat program pencegahan karhutla berbasis klaster tersebut.“Regulasinya bisa berupa peraturan pemerintah atau turunannya. Sedang kami rumuskan,” katanya.

Untuk status siaga pengendalian kebakaran kebun dan lahan (Dalkarhutlah) tahun 2019 menurut Listiadi sudah ditetapkan sejak 4 April hingga 31 Oktober 2019. Bersama stake holder terkait menurut Listiadi ada sebanyak 7 posko telah disiagakan pada 11 Kecamatan dan 6 desa rawan Karhutbunlah.(RAHMAN)***

 

Please follow and like us:
error

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.