by

Optimalisasi Perencana Dalam Struktur Kementerian Agama di Daerah

Oleh : Hendri Hendarsah (JFU Penyusun Rencana Program dan Anggaran Kantor Kemenag Kota Tasikmalaya)

Untuk menghadapi globalitas, maka menjadi sangat penting pengelolaan suatu negara.                Pengelolaan negara dalam konteks perencanaan pembangunan tentu tidak lepas dari suatu                                   sistem perencanaan pembangunan dimana didalamnya terdapat sumberdaya manusia perencana. Mengingat semakin pentingnya perencanaan pembangunan dimasa mendatang, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM perencana dilakukan melalui kebijakan Jabatan Fungsional Perencana (JFP).

Dalam Permenpan RB No. 4 Tahun 2000, Perencana berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional perencanaan di lingkungan Instansi Pemerintah. Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Perencana. Kedudukan Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencana sebagai Profesi

Profesi berasal dari bahasa latin “profesio” yang mempunyai dua pengertian yaitu ikrar/janji dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas menjadi : kegiatan “apa saja” dan “siapa saja” untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti lebih sempit, profesi artinya kegiatan yang dijalankan berdasarkan atas keahlian tertentu dan sekaligus dituntut dari pelakunya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik (Guspika, 2008) Lebih jauh Guspika (2008) menyatakan bahwa Jabatan Fungsional perencana dapat dikatakan sebuah profesi karena menjadi seseorang perencana dituntut suatu keahlian tertentu dan dari pekerjaan ini seseorang dapat memiliki nafkah bagi kehidupan selanjutnya. Ada banyak pendapat para ahli yang mendefinisikan apa itu jabatan fungsional, namun kalau boleh saya mengartikan, opsi jabatan fungsional dimunculkan dalam struktur organisasi Birokrasi di Instansi pemerintah yang menganut “Line and staff” dengan maksud “diversifikasi” atau pengkayaan jabatan dari terbatasnya jumlah jabatan struktural yang ada, sementara ada begitu banyak fungsi-fungsi penting dan strategis yang diemban oleh sebagian besar “staff” non struktural yang tentunya juga membutuhkan “apresiasi” yang memadai. Hal yang kerap terjadi dalam sebuah sistem “line and staff” adalah friksi antara pejabat struktural yang berkedudukan lebih “prestise” dengan staff yang berkedudukan dibawah komando struktural, apalagi jika staff tersebut merasa memiliki keahlian dan kompetensi inti yang sangat dibutuhkan oleh organisasi. Dalam beberapa kasus juga terjadi kemacetan-kemacetan fungsi dan karir pegawai dalam sistem “line and staff” ini. Bahwa di tengah tuntutan masyarakat yang makin kritis, maka pemerintah dituntut untuk dapat merumuskan perencanaan pembangunan yang berkualitas, tepat sasaran dan tepat waktu. “Dengan demikian, ke depan peran perencana pemerintah yang professional makin diperlukan terutama untuk menyusun rencana tahunan, lima tahunan dan rencana jangka panjang”. Perencana sebagai pelaku utama dalam menyusun dokumen perencanaan sangat strategis dan politis.

Plus Minus antara JPT dan JFU

Salah satu contoh kecil, adalah apresiasi JFP dengan menempati barisan yang sejajar dengan barisan pejabat struktural ketika ada apel atau upacara di kantor. “Namun jangan hanya dilihat tunjangannya saja, tapi mereka  juga dituntut untuk produktif”. “Disatu sisi JFP telah membawa angin segar bagi sebagian perencana untuk berkarier melalui JFP. Tetapi, pada sisi lain dalam implementasinya, JFP ternyata masih banyak ditemui permasalahan yang dapat menghambat tercapainya maksud dan tujuan dilaksanakannya JFP. Revitalisiasi JFP di daerah merupakan isu penting dan perlu segera dilakukan tindaklanjutnya diantaranya adalah: belum ada pemahaman bagaimana memanfaatkan fungsional perencana, belum ada SOP susunan kedudukan JFP, masih ada gap dalam penugasan fungsional dan struktural.

Optimalisasi Peran Perencana Kementerian Agama di Daerah

Kementerian Agama di Kabupaten/Kota memiliki peran strategis terurtama dalam membantu pembangunan di daerah bekerjasama dengan Bupati/Walikota. Tentunya Kementerian Agama harus memiliki daya tawar terutama dalam membuat sebuah inovasi dalam mendukung visi dan misi pemerintah di daerah. Maka, peran perencana memiki posisi strategis guna menciptakan sebuah program yang memiliki daya tawar dan memberikan kontribusi besar guna mewujudkan pembangunan khususnya pembangunan dalam bidang agama, pendidikan agama dan keagamaan, kerukunan umat beragama dan bimbingan masyarakat.

Tentunya menuju kepada upaya memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah, peran pembinaan perencana perlu dilakukan melalui perbaikan apresiasi atau penilaian terhadap peran Perencana. Salah satunya adalah dengan memberikan tanggung jawab dan peran para fungsional dalam perencanaan pembangunan sekaligus penghargaan bagi yang berprestasi. Salah satu wujud apresiasi tersebut adalah dengan diterbitkanya Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2009 tentang Batas Usia Pensiun (BUP) Jabatan Fungsional Perencana. Dalam Perpres tersebut memang hanya pejabat Fungsional Perencana Madya dan Utama yang dapat diperpanjang BUP menjadi 60. Namun demikian di tengah upaya pemerintah untuk membatasi perpanjangan BUP fungsional secara umum Perpres ini juga menjadi “sejarah” tersendiri.

Seiring dengan semakin lajunya roda pembangunan nasional, sudah barang tentu dibutuhkan fungsi-fungsi perencanaan yang baik, akurat, efektif, efisien dan berdayaguna. Dalam UURI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 5 menyebutkan bahwa: Sistem Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Jabatan Fungsional Perencana (JFP) ini juga diharapkan mampu “menggairahkan” aparatur sipil Negara  dalam meniti karir kepangkatannya dan berupaya meningkatkan kompetensi melalui kiprah dan kontribusinya dalam perencanaan pembangunan nasional yang telah diterjemahkan dalam visi, misi dan tupoksi masing-masing instansinya. Kedudukan Jabatan Fungsional Perencana seharusnya sangat strategis dalam pembangunan nasional, Dengan demikian, semakin seringnya seorang pemangku fungsional perencana aktif terlibat dalam kegiatan perencanaan pembangunan nasional, maka akan semakin tinggi keahlian dan pada akhirnya tidak hanya akan di apresiasi jenjang kepangkatannya melalui mekanisme angka kredit, namun juga akan mendapat posisi strategis dalam pembangunan bangsa melalui karya nyatanya, telepas dari unsur profesi mereka sehari-hari di lingkungan aparatur sipil Negara. SEMOGA

Comment

News Feed