by

GTKHNK 35+ Provinsi Jawa Barat Mengunjungi Kediaman Dra. Ir Hj. Eni Sumarni, M.Kes Anggota DPD RI Bidang Pendidikan Dapil Jabar

Bandung.LINTAS PENA

Guru Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Usia 35+ (GTKHNK 35+) Provinsi Jawa Barat mengunjungi kediaman Dra. Ir Hj. Eni Sumarni, M.Kes anggota DPD RI Bidang Pendidikan Dapil Jabar di Kabupaten Sumedang, Minggu, 27 September. Ini adalah pertemuan ke dua dengan beliau.ujar Sigid Purwo Nugroho, S.H Ketua GTKHNK 35+ Provinsi Jawa Barat kepada LINTAS PENA.

“Kami diterima dengan baik oleh Bunda Eni sapaan akrab beliau lanjut Tenaga Honorer dari SMPN Satu Atap Cibulan Kabupaten Kuningan ini.”imbuhnya

“Kami menyampaikan permohonan dukungan terhadap GTKHNK 35+ dalam upayanya untuk meraih KEPPRES PNS. Bunda Eni Sumarni mendukung GTKHNK 35+ dan berjanji akan menyampaikan serta memperjuangkan aspirasi GTKHNK 35+ di Pusat.”jelasnya lagi

Sigid Purwo Nugroho,SH mengatakan, bahwa GTKHNK 35+ seluruh Indonesia sedang bergerak untuk mendapatkan dukungan DPRD, Bupati/Walikota maupun Gubernur. Sudah empat belas Kepala Daerah di Jabar mendukung upaya GTKHNK 35+. Para Kepala Daerah tersebut menyurati Presiden RI terkait permohonan pengabulan KEPPRES PNS. Selain memohon dukungan PEMDA dan DPRD, GTKHNK 35+ juga memohon dukungan dari setiap Anggota DPR RI dan DPD RI dari tiap-tiap Dapil. Sangat perlu adanya dorongan dari daerah daerah agar aspirasi kami didengar oleh pemerintah pusat.

“Dua point permohonan GTKHNK 35+ yaitu KEPPRES yang mengakomodir Guru Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori usia tiga puluh lima tahun ke atas dari Sekolah Sekolah Negeri semua jenjang agar segera diangkat sebagai PNS dan gaji sesuai UMK bagi Guru Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori usia di bawah tiga puluh lima tahun yang dianggarkan dari APBN dan dibayarkan dengan sistem bulanan sudah kami sampaikan pada beliau pada pertemuan pertama. Bunda Eni sangat mendukung dengan apa yang sedang kami perjuangkan dan beliau paham dengan apa yang kami alami juga rasakan. Pemerintah Pusat terkesan tidak adil terhadap GTKHNK 35+. Sudah terganjal moratorium, lalu aturan batasan usia, honor yang jauh dari kata sejahtera dan lain sebagainya. GTKHNK 35+ muncul karena Pemerintah Pusat belum mempunyai regulasi yang jelas terhadap kami. Saat ini mata kami sudah terbuka dan kami sekarang bangkit untuk memperjuangkan hak yang sudah selayaknya kami peroleh.”paparnya

Sementara itu, di tempat yang sama Sekertaris II GTKHNK 35+ Jabar Inda Hindasah, S.Pd.I guru honorer asal SDN Purbaratu Kota Tasikmalaya dan Koordinator jenjang DIKMEN Else Herawati, S.Pd guru honorer dari SDN Tegalsari Kabupaten Cianjur yang turut hadir pada pertemuan tersebut menambahkan kepada LINTAS PENA bahwasannya data anggota GTKHNK 35+ Provinsi Jawa Barat baik dari jenjang DIKDAS maupun DIKMEN sudah kami siapkan. Para Pengurus tiap Kabupaten/Kota juga sedang terus berupaya untuk memasukan data anggotanya ke BKD. Khusus jenjang DIKMEN kami Pengus Provinsi terus berusaha untuk mandapatkan dukungan Gubernur dan KADISDIK, sementara BKD Jabar siap menjadi fasilitator.(ADE BACHTIAR ALIEF)***

Comment

News Feed