by

Upaya Wujudkan Kesejahteraan Guru Honorer Madrasah , PGM Kota Tasikmalaya Lakukan Audiensi dengan DPRD Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya,LINTAS PENA

Ketua DPD PGM Indonesia- Kota Tasikmalaya Asep Rizal Asy’ari menyerahkan tuntutan aspirasi kepada Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Aslim SH di gedung Banggar DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (19/1). Mereka menuntut kesejahteraan guru madrasah yang selama ini dinilai tidak merata. Hal itu dibenarkan Sekretaris DPRD Kota Tasikmalaya Drs.H.Oslan    Khaerul Falah,M.Si kepada LINTAS PENA

“Ya, tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan guru honorer yang merata, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kota Tasikmalaya melakukan audiensi dengan DPRD Kota Tasikmalaya di gedung Banggar DPRD Kota Tasikmalaya, hari Selasa (19/1). Alhamdulillah, selama berlangsungnya audiensi suasananya nyaman dan kondusif,”ujarnya

Dalam audiensi tersebut, Ketua DPD PGM Indonesia- Kota Tasikmalaya Asep Rizal Asy’ari menjelaskan, bahwa aspirasinya itu meminta keadilan dari pemerintah pusat atau daerah untuk meminta kuota rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang berimbang dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bisa terpenuhi 100%. Selain itu PGM meminta adanya Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang memihak kepada guru dan tenaga kependidikan.

“Audiensi tentang PPPK, BSU dan Perda Pendidikan dengan DPRD Kota Tasikmalaya sebagai upaya memperjuangkan perlindungan serta kesejah­tera­an guru dan tenaga kepen­didikan. Khususnya yang ma­sih honorer,” kata Asep Rizal Asy’ari

Berkaitan dengan program PPPK,  menurut Asep Rizal Asy’ari , perte­mu­an ini sebagai bentuk kekha­watiran dari kebijakan peme­rintah atas program PPPK untuk alokasi 1 juta guru yang belum berpihak kepada pendidikan madrasah. “Karena dari alokasi 1 juta PPPK, untuk lembaga pendidikan di bawah Kemenag memperoleh kuota hanya 9.464 formasi. Padahal kami sudah mengusulkan sebanyak 68.064 formasi untuk guru madrasah, guru PAI dan dosen PTKI,” ujarnya

Jika terbukti guru-guru madrasah tidak mendapatkan kuota program PPPK yang berimbang dengan di lingkungan Kemendikbud, maka eksekutif dan legislatif perlu diingatkan. “Kita meminta DPRD Kota Tasikmalaya untuk bisa memfasilitasi dan bergerak bersama untuk bisa beraudiensi dengan DPR RI di Komisi X atau IIX, Kemenpan-RB, Kemendikbud serta Kemenag RI. Tujuannya meminta peduli dengan pendidikan di madrasah, karena sama sama turut mencerdaskan bangsa, sehingga kami pun menuntut kesejahteraan guru madrasah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian serius” katanya.

Karena pihaknya memahami lahirnya undang-undang tentang standar pendidikan nasional adalah satu. Sehingga jangan sampai ada diskriminasi dalam pendidikan di lingkungan Kemendikbud atau di lingkungan Kemenag. “Sekalipun berbeda kementerian, jangan sampai pemerintah membeda-bedakan. Karena kita sama-sama menerapkan delapan standar nasional pendidikan untuk melayani pembelajaran kepada siswa,” ujarnya.

Adapun BSU, lanjut Asep, di Kota Tasikmalaya khususnya guru dan tenaga kependidikan madrasah sudah mendaftar di Simpatika dengan jumlah 2.657 orang. Ternyata disetujui oleh sistem hanya 1.710 orang. “Berarti yang belum mendapatkan 947 orang yang rata-rata dari operator (tenaga kependidikan, Red). Oleh karena itu, dengan adanya audiensi ini semoga bisa membantu mereka yang belum mendapatkan BSU dari pemerintah,” katanya.

Karena itulah, pihaknya meminta DPRD Kota Tasikmalaya agar segera mengesahkan Per­da Kota Tasikmalaya ten­tang Penyelenggaraan Pendidikan. “Saya harap legislatif dan eksekutif hadir dan bersinergi untuk membantu guru-guru honorer mendapatkan kese­jahteraannya. Oleh ka­re­na itu pentingnya Perda Penye­leng­garaan Pendidikan di Kota Tasik­malaya sebagai payung hu­kum untuk kepen­ting­an sarana dan prasarana seko­lah serta penghasilan guru hono­rer yang lebih layak lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tasik­malaya H Aslim SH menjelas­kan tentang audiensi yang dila­kukan DPD PGM In­donesia- Kota Tasikmalaya, pihak­nya terus mengupayakan agar bisa terhubung dan menghasilkan apa yang mereka dicita-citakan. “Apa yang dikeluhkan me­reka saya usahakan untuk menin­daklanjutinya,” katanya.

Seperti persoalan PPPK dan BSU, dalam kesempatan selanjutnya akan melaksanakan rapat koordinasi dengan pemerintah Kota Tasikmalaya, Kantor Kemenag Kota Tasikmalaya, Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya dan DPP PGM Indonesia Kota Tasikmalaya. “Kita segera agendakan pertemuan stakeholder terkait, sebagai langkah komunikasi dan menjalin sinergitas untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kota Tasikmalaya,” tuturnya.

Hasilnya, kata H Aslim, ada­nya kehadiran pemerintah daerah untuk mengayomi dunia pendidikan di Kota Tasikmalaya, baik di ling­kung­an Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya ataupun di Ling­kungan Kantor Kemenag Kota Tasikmalaya. “Tujuannya tercapai keseimbangan atau jangan ada diskriminasi lagi dan tercapainya anggaran 20 persen untuk kegiatan pendidikan,” katanya.

Setelah terjalinnya kebersamaan yang kuat dilakukan oleh Kantor Kemenag Kota Tasikmalaya dan Pemerintah Kota Tasikmalaya, pihaknya bisa memfasilitasi untuk melakukan audiensi kepada DPR RI Komisi X/IIX, Kemenpan-RB, Kemendikbud, serta Kemenag RI. “Kita intinya siap mendukung untuk mengkonsultasikan PPPK dan BSU ini kepada pemerintah pusat,” ujarnya. Selain itu, Perda Kota Tasikmalaya tentang pendidikan Kemadrasahan sudah masuk di Badan Penbentukan Peraturan Daerah (Banperda). Sedangkan untuk Perda Kota Tasikmalaya Nomor 4 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan kalau memungkinkan bisa sekalian dibahas.

“Pengajuan Perda Pendidikan Mad­rasah sudah sampai Ban­perda, sehingga belum pada Pro­gram Legislasi Daerah (Pro­legda). Sebelumnya diba­has ke Prolegda kita harus mempersiapkan naskah aka­demik terlebih dahulu,” pungkas Ketua DPRD Kota Tasikmalaya. (HUMAS DPRD/ADV)***

 

Comment

News Feed