by

Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Menggelar Rapat Dengar Pendapat Dengan Penggiat Sosial Kota Tasikmalaya

Kota Tasik, LINTAS PENA

Pada hari Senin (15/2/2021) pukul 10.00 WIB s/d selesai, Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya menggelar audiensi atau Rapat Dengar Pendapat (RDP)   bertempat di ruang paripurna DPRD Kota Tasikmalaya menindaklanjuti surat permohonan audiensi yang disampaikan oleh Penggiat Sosial Kota Tasikmalaya yang mempertanyakan mengenai regulasi teknis penyaluran bantuan PKH dan BPNT, karena di masyarakat banyak ditemukan penerima bantuan PKH dan BPNT kosong, apalagi BPNT ada yang kosong sudah relative lama.

“Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi IV Dede Muhammad Muharam  tersebut membahas terkait adanya indikasi pelanggaran hukum dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluraga Harapan (PKH) di Kota Tasikmalaya.”ujar Drs. Oslan Khaerul Falah, M.Pd.,Sekretaris DPRD Kota Tasikmalaya kepada LINTAS PENA

Terkait hal tersebut, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya menjelaskan bahwa pada Tahun 2021 terdapat item yang menyebabkan gugurnya penerima bantua PKH dan BPNT, seperti tidak terdaftar di DTKS, NIK ganda, perbedaan nama, sehingga menyebabkan masyarakat menjadi non aktif sebagai peneirma bantuan sosial. Hal tersebut sehubungan adanya verifikasi dan validasi (verivali) data penerima bantuan PKH dan BPNT yang dilakukan oleh Kementrian Sosial dengan tujuan untuk memperbaiki data penerima bantuan sosial dan untuk menemukan masalah-masalah yang menghambat bantuan kepada masyarakat.

Setelah adanya verivali, untuk Kota Tasikmalaya terdapat data invalid sebanyak 12.183 Keluarga dengan masalah seperti Tidak Padan DTKS, Ganda ID ART DTKS, Ganda ID keluarga, Ganda Identik, Ganda Keluarga, Ganda NIK, Non Aktif DTKS, KKS tidak terdistribusi, NIK tidak valid dan tidak transaksi flat. Dari data yang diterima, Dinas Sosial kemudian melakukan pemetaan data dan langsung berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, termasuk berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan, pendamping PKH dan TKSK yang nantinya akan dilakukan pendataan sampai tingkat RT dan RW untuk melakukan perbaikan data tersebut. Setelah melakukan pendataan, petugas kemudian melakukan perbaikan data melalui SIKNG, sehingga data tersebut langsung terkoneksi dengan pusat.

Terkait penyebab lain, bantuan PKH/ BPNT kosong karena adanya kartu PKH/ BPNT yang rusak atau hilang, kami sudah berkoordinasi dengan pihak BNI supaya BNI dapat segera menerbitkan kartu baru, agar bantuan masyarakat dapat diterima dengan lancar. Terkait ini, Dinas Sosial menyediakan pelayanan yang bertempat di Dinas Sosial bagi masyarakat yang ingin menyampaikan permasalahannya.

Senada dengan hal tersebut pihak BNI Kota Tasikmalaya menyampaikan, BNI menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Kementrian Sosial. Bantuan tersebut diterima oleh pihak BNI kemudian disalurkan kepada masyarakat, dimana untuk bantuan PKH penyaluran bantuan dilakukan setiap 3 bulan sekali melalui Kartu ATM yang dimiliki oleh para penerima PKH, hal tersebut sebagaimana jadwal penyaluran yang telah ditetapkan oleh Kementrian Sosial. Sementara untuk bantuan BPNT penyaluran bantuan dilaksanakan setiap bulan, setelah adanya koordinasi antara Dinas Sosial, pihak Kecamatan, Kelurahan, TKSK dan e-Warong selaku penyalur bantuan secara langsung kepada masyarakat.

Kemudian adanya saldo nol bagi para penerima bantuan PKH/ BPNT, hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Dinas Sosial yaitu diakibatkan karena adanya nik ganda dan lain sebagainya, sementara untuk penerima bantuan BPNT yang kartunya hilang kemudian setelah diterbitkan kartu baru bantuan BPNT-nya menjadi nol, hal tersebut dikarenakan penerima bantuan mendapatkan kartu baru sehingga harus dilakukan switching data pada kartu penerima bantuan. Untuk melakukan hal tersebut, KPM PKH dan penerima BPNT dapat langsung mendatangi BNI Cabang Tasikmalaya, sehingga nantinya dapat kami bantu untuk melakukan perbaikan tersebut.

Sementara penerima bantuan PKH, Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) Kota Tasikmalaya menyampaikan penerima bantuan PKH dan BPNT telah ditetapkan oleh Kementrian Sosial. PKH tingkat kota/ kabupaten manerima data tersebut dari Kementrian Sosial dan bertugas memperifikasi data tersebut ke lapangan untuk memastikan apakah masyarakat tersebut berhak menerima bantuan atau tidak. Terkhusus bantuan PKH, mengingat selain terkategori miskin, penerima PKH harus memiliki salah satu dari kriteria penerima bantuan PKH seperti ibu hamil, balita, anak sekolah SD, SMP atau SMA, Lansia dan Disabilitas, karena PKH merupakan bantuan sosial bersyarat.

Dengan adanya audeinsi ini, Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya menyambut baik, di mana adanya informasi permasalahan yang disampaikan oleh Penggiat Sosial Kota Tasikmalaya dan penjelasan yang disampaikan oleh Dinas Sosial dan pihak BNI, termasuk dari Pelaksana Program PKH Kota Tasikmalaya sehingga permasalahan ini jelas dan menemukan solusi yang nantinya dapat ditindaklanjuti bersama.

“Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya menyarakan agar masyarakat yang memiliki permasalahan terkait bantuannya untuk menyampaikan permasalahan tersebut kepada pendamping PKH dan TKSK, kemudian dapat berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial dan BNI Cabang Tasikmalaya, agar permasalahan tersebut dapat segera ditangani. Komisi IV berharap pertemuan ini menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan penyaluran bantuan sosial di Kota Tasikmalaya, sehingga masyarakat dapat menerima bantuan dengan lancar.”ungkap Dede Muhammad Muharam  Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya.(HUMAS DPRD/ADV)***

Comment

News Feed