by

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Ikuti Bimtek Optimalisasi Pelaksanaan Peraturan Perundangan tentang Keuangan dan Kebijakan di Daerah

Kab.Tasikmalaya,LINTAS PENA

Selama tiga hari Kamis-Sabtu (6-8/5/2021), pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan  kegiatan  Bimtek Optimalisasi Pelaksanaan Peraturan Perundangan tentang Keuangan dan Kebijakan di Daerah. Hal ini dilakukan guna    memberikan pemahaman mengoptimalisasi peran dan strategi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga DPRD.  

Hal itu disampaikan Sekretaris DPRD Kab.Tasikmalaya Drs. Iing Farid Khozin,M.Si kepada LINTAS PENA di ruang kerjanya. “Kegiatan yang bekerja sama dengan   dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institute Agama Islam Negeri (LPPM IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.Bimtek tersebut berlangsung atas dasar rekomemdasi dari BPSDM Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri. Tempatnya di Hotel Grand Tjokro Bandung.”ujarnya.

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi menghaturkan banyak terima kasih kepada pihak IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sebab atas kerja sama yang telah terjalin itu Bimtek dapat terealisasi.

Bimtek itu sendiri, kata Asep, adalah suatu kewajiban bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang berjumlah 50 orang. Tujuannya untuk memberikan pemahaman mengoptimalisasi peran dan strategi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju parlemen modern.

“Berdasarkan PP No. 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya,” terang Asep.

Bertalian dengan hal tersebut, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dibekali tiga materi. Pertama, Penjabaran Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kedua, Tata Cara Menyusun Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD; dan ketiga, Perpress Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Bimtek kali ini juga menghadirkan pemateri yang berkompeten atau ahli di bidangnya. Tentunya saran dan masukan ilmunya diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi kita dalam melaksanakan tugas-tugas kedewanan ke depannya nanti,” tandasnya.(HUMAS DPRD/ADV)***

Comment

News Feed