by

Mari Kita Bongkar Hegemoni Politik KKN di Indonesia

Oleh:  Drs.Andre Vincent Wenas,MM.MBA (Pegiat Media Sosial, Kolomnis, Pemerhati Ekonomi-Politik ,dan Jubir DPP PSI)

KALAU ada partai politik yang mengatakan bahwa kebijakannya yang menyangkut publik adalah urusan internal partai politik (urusan privat) yang tidak perlu diketahui umum, maka pernyataan sedemikian sudah jelas suatu ‘contradictio in terminis’. Istilah yang saling berlawanan, dan juga berimplikasi pada sesat pikir (sesat logika).Sehingga upaya pembenaran (justifikasi) lewat komunikasi politiknya pun cuma hoaks atau malah menyerang pribadi para penyampai pesan kritis (argumentum ad hominem). Tak ada diskusi tentang substansi persoalan. Semboyannya cuma, ‘If you can not convince them, just confuse them!’ Runyam lah.

Persoalan ‘urusan publik’ dan ‘urusan privat’ di ranah politik memang jadi semakin kabur dan malah kacau balau manakala partai politik sudah jadi semacam konglomerasi yang dimiliki (dihegemoni) oleh kepentingan keluarga ‘pemilik’ partai. Politik jadi semacam oikos-nomos (urusan rumah tangga) yang awal mulanya berada di forum-privatum.

Coba kita telisik situasi dan kondisi partai-partai politik di Indonesia saat ini. Berapa banyak partai politik yang terasosiasi dengan Sang Patriarch atau Matriarch, alias ketum beserta keluarga besarnya.

Partai politik yang seyogianya menjadi wahana rekrutmen pemimpin politik telah mendesain cetak biru perpolitikan yang akhirnya bercorak nepotisme. Akibatnya, mereka yang mau menembus dinding nepotisme (keluarga besar) pemilik partai politik mesti rela berkolusi (tawar menawar, dagang sapi) agar bisa terekrut.

Kolusi seperti itu tentu bukan kerja bakti gratisan, ada harga yang mesti dibayar. Maka masuklah politik uang sebagai sarana alat tukar menukar dukungan. Reifikasi kesepakatan politik seperti ini memang jadi mudah dan sederhana, gampang dicerna dan sederhana dalam negosiasi serta eksekusinya. Ada duit abang disayang, tak ada duit abang ditendang. Simple.

Lantaran kolusi yang bertarif itulah maka praktek korupsi pun jadi marak, sebagai alat tukar dukungan partai maupun nantinya sebagai konsekuensi untuk balik modal (return on investment) sang kandidat manakala ia berhasil mengakuisisi posisi jabatan politik tertentu.

Tentu saja sumber pengembalian modalnya adalah anggaran negara (APBN/D) lewat tawar menawar proyek dengan banyak rekanan yang sudah terstruktur, sistematis dan massif. Mereka sudah siap berjejer di balai-kota, gedung parlemen, maupun kantor-kantor instansi pemerintahan.

Berbagai perusahaan-bendera (modal stempel) dan akses tender siap memfasilitasi bancakan berjamaah yang diatur sesuai prosedur yang berlaku, dan bisa dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Pembagian keuntungan di depan sebesar sekitar 10% merupakan ‘standard operating procedure’ pembukaan, yang bakal diikuti dengan sekitar 30-40% mark-up lainnya untuk dibagi-bagi sepanjang jalan kenangan pahit selama proyek berlangsung.

Sehingga tidak heran jika banyak yang bilang bahwa anggaran belanja barang/jasa di banyak instansi negara sebetulnya bisa dihemat sekitar 30% sampai 40%. Alias bocornya anggaran ya sekitar angka itu. Atau kalau mau pakai istilah yang lebih santun, ya telah terjadi ‘inefisiensi’ anggaran sebesar 30 sampai 40 persen.

Pola korupsi yang santun (tidak menyalahi prosedur) dan dilaksakanan dalam suasana penuh hikmat kekeluargaan seperti ini sudah menjadi kebiasaan yang struktural dan sistemik selama bertahun-tahun.

Sehingga pola sedemikan ini sudah masuk dalam alam batiniah (super-ego) setiap aparat maupun rekanannya. Jadilah budaya bercorak korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini dianggap sebagai paradigma politik di Indonesia. KKN adalah bahasa politik kekuasaan di Indonesia. Tanpa KKN tak ada yang mengerti apa itu politik.

Disebut sebagai budaya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) lantaran ketiga hal ini sudah jadi kriteria, tolok ukur, google-map atau peta jalan sukses. Bahkan mereka yang tidak mau (atau menolak) paradigma sedemikan ini akan merasa dirinya sendiri yang bersalah, lantaran ia selalu tertolak (rejected) oleh sistem yang memang sudah korup.

Kalau dipikir-pikir, jika begini kejadiannya akhirnya partai politik hanya jadi semacam agen penyalur pembantu rumah tangga. Yang iklannya banyak ditempel-tempel di batang pohon maupun halte bis kota. Anda butuh pembantu rumah tangga (oikos-nomos)? Silahkan hubungi nomor berikut ini… begitulah kira-kira gambaran kasarnya.

Bukankah kita kerap melihat para politisi yang direkrut partai politik dan yang akhirnya menduduki kursi-kursi parlemen maupun kantor-kantor pimpinan pemda kebanyakan adalah ibarat pembantu rumah tangga (budak oikos-nomos) sang ‘pemilik’ partai politik? Pengabdian total tanpa batas demi pengambalian modal serta profit yang – sebisa mungkin – juga tanpa batas.

Jadi bagaimana ini?

Banyak yang bilang bahwa Tuhan itu humoris. Maka diciptakanlah bumi yang bulat, tidak mendatar rata dan luas seperti kapling HPH. Dan lantaran bumi itu bulat, secara imajinatif bisa kita pikirkan, jika manusia berjalan terus lurus ke depan pada akhirnya akan sampai pada titik keberangkatannya semula. Alfa dan omega berawal dari titik yang sama. Ketuhanan yang maha humoris.

Bayangkan kalau bumi itu seperti kepingan emping, perjalanan lurus seseorang hanya akan membawanya ke tepi jurang tak berujung (the abyss) yang gelap dan tidak jelas. Dan sesuatu yang gelap (the unknown) banyak bikin orang gemetar ketakutan.

Bulat itu seperti kesepakatan yang bulat antara banyak orang (plural, lebih dari satu) yang jika sungguh-sungguh solid bisa mengguncang dunia. Beri aku sepuluh pemuda (yang jika semua bersepakat bulat) akan mampu mengguncangkan apa pun yang zalim, yang korup dan tiran.

Solidaritas warga di forum publik untuk terus melawan hegemoni politik para penguasa atau ‘pemilik’ partai politik yang jadi biang kerok budaya KKN di Indonesia. Itulah yang kita perlukan. Itu yang terus kita perjuangkan.

Mari terus kawal Indonesia, kuasai ruang publik, tempat wacana (diskursus) yang mencerdaskan bangsa dibangun. Sekaligus membongkar topeng-topeng kepalsuan di ranah politik (forum publicum).

‘Markibong’ (mari kita bongkar) begitu kata Denny Siregar sambil menyeruput kopinya supaya tambah segar. Sluurrpp…

Ya, mari kita bongkar hegemoni politik KKN di Indonesia!

Banjiri terus ruang publik dengan narasi yang cerdas, artinya yang benar, yang baik/manfaat, serta yang indah. Tambah sejumput bumbu humor juga boleh.

15/06/2020

Comment

News Feed