by

PKB Purwakarta Prihatin dan Menyayangkan Pemda Tidak Menyerap Aspirasi untuk di Usulkan Ke Propinsi

PURWAKARTA, LINTAS PENA.

Purwakarta (17/06/2021) Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta kembali menuai kritik. Pasalnya ditengah keterbatasan Anggaran Infrastruktur di APBD Purwakarta sangat dan banyak infrastruktur yang harus diperbaiki. Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika justru menolak dibantu melalui aspirasi DPRD Provinsi.

“Padahal saat ini Anggaran Infrastruktur di APBD Purwakarta sangat terbatas, sehingga masih banyak infrastruktur yang harus di perbaiki, tapi ketika mau di bantu melalui aspirasi DPRD Provinsi malah di tolak, tidak sesuai dengan yang di sampaikan oleh Bupati dalam berbagai forum bahwa bantuan dari manapun akan diterima dengan semangat yang sama untuk pembangunan Purwakarta”, Hal ini di sampaikan oleh Ketua Perempuan Bangsa, Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB  yaitu Sehabat Yuningsih, ketika menemui Pemda Purwakarta terkait lemah nya penyerapan Pokir atau aspirasi melalui DPRD Propinsi Jawa Barat untuk Pemda Purwakarta ketika berkunjung ke Purwakarta

“Kami sengaja datang Ke Pemda Purwakarta untuk mengingatkan kenapa Pemda Purwakarta tidak mau menyerap Aspirasi atau Pokir yang di Usulkan ke Propinsi Jabar, ini sangat disayangkan padahal bisa membantu Pembangunan Purwakarta,” tegasnya. Sementara ditempat berbeda Moh. Idris wikarso, wakil Ketua 1 Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Purwakarta mengomentari hal tersebut.

“Saya juga heran. Ini bupati memang misleading, tidak paham atau ada motif politik di dalamnya. Katanya alasan penolakan aspirasi DPRD Provinsi karena takut kuota bantuan Provinsi jatah bupati berkurang. Padahal kuota jatah bupati dan aspirasi DPRD Provinsi itu dua hal berbeda” ujarnya

Moh. Idris Wikarso pun menyayangkan sikap bupati Purwakarta tersebut sebab itu dari segi dampak sangat merugikan bagi masyarakat kabupaten purwakarta, kedua dari segi sikap menjunjukan bupati Purwakarta tidak paham tata kelola pemerintahan. “Sikap itu tentu sangat merugikan bagi masyarakat. Ditengah keterbatasan anggaran bupati menolak dibantu dengan alasan yang tidak rasional. Jangan jangan Bupati Purwakarta tidak paham postur anggaran, dan tidak paham tata kelola penganggaran,” ungkapnya. (REDI MULYADI)

Comment

News Feed