JAKARTA:Direktorat Jenderal Perbendaharan Negara (DJPBN) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 dengan tema “Pengelolaan Keuangan Negara yang Sehat untuk Indonesia Kuat” bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI, Kamis 20 September 2018. Pada Rakernas kali ini, Pemerintah memberikan penghargaan bagi 93 entitas Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota dan Kabupaten) yang mendapat opini terbaik, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak lebih dari 5 kali berturut-turut.
Tujuan penyelenggaraan Rakernas ini antara lain untuk: (1) memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance and clean government), (2) menindaklanjuti amanat UU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran 2017 untuk memberikan apresiasi kepada Kementerian Negara/Lembaga yang Laporan Keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (3) meningkatkan pemahaman pentingnya pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel dan profesional untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaya saing; (4) menjaga momentum pencapaian program-program prioritas nasional dalam menjawab tantangan dan dinamika ekonomi regional dan global; serta (5) meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam menyukseskan program- program prioritas nasional.
Selain Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, turut hadir dalam rakernas ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan para Menteri/Pimpinan Lembaga, Kepala Daerah, Sekretaris Jenderal, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, akademisi, serta Pimpinan institusi terkait.
Kota Banjar menjadi salah satu Kota yang mendapatkan Penghargaan tersebut. Dimana Pemerintah Kota Banjar telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Daerah dari tahun 2007, 2011 hingga 2017. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani kepada Walikota Banjar, DR. Hj. Ade Uu Sukaesih, M.Si.
Opini WTP tersebut adalah suatu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang semaksimal mungkin dilakukan oleh seluruh stakeholder di dalam rangka untuk selalu mematuhi peraturan dan menjaga kehati-hatian, dan di dalam rangka proses akuntabilitas kepada masyarakat sehingga bisa memunculkan kepercayaan terhadap institusi publik terutama pemerintah pusat dan daerah.
Oleh karena itu Menteri Keuangan memberikan apresiasi penghargaan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini terbaik di dalam laporan keuangan. Hal ini juga menunjukkan bahwa semua pimpinan, para menteri, para pimpinan lembaga dan jajarannya, serta pemerintah daerah memiliki komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola dan kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan juga di dalam rangka untuk terus meningkatkan transparansi akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintah baik di pusat maupun di daerah dan pertanggungjawaban keuangan publik,” ungkapnya.
“Kita semua bersyukur bahwa setiap tahun kita mencatatkan pengelolaan keuangan negara dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau good governance terus mengalami perbaikan. Tahun ini Pemerintah Pusat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara atau LK Bun untuk tahun 2017,” kata Menteri.
Walikota mengatakan bahwa penghargaan ini dari pemerintah pusat melalui kementerian keuangan atas capaian pemerintah Kota Banjar yang sudah delapan kali mendapatkan opini WTP. ” Ini kerja keras dari semua elemen Pemerintah dan dukungan masyarakat Kota Banjar, dalam pengelolaan administrasi keuangan dari tahun ketahun yang terus membaik,” ungkapnya setelah menerima penghargaan.
Beliau pun mengatakan, bahwa penghargaan ini bukan tujuan akhir sebuah pencapaian namun harus menjadi motivasi bagi kita semua, untuk lebih baik lagi dan bekerja keras dalam pengelolaan laporan keuangan. (AJAT SUDRAJAT/ HUMAS/ ADVERTORIAL)***
Komentar