Kab. Tasik, LINTAS PENA
Pada hari Selasa kemarin, ribuan guru honorer yang yang tergabung dalam Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan (FHGTK) Kabupaten Tasikmalaya berasal dari berbagai pelosok menggelar aksi damai dan melakukan audiensi dengan anggota DPRD Kab.Tasikmalaya. Hal itu disampaikan Drs.Iing Farid Khozin M.Si Sekretaris DPRD Kabupaten Tasikmalaya kepada LINTAS PENA.
“Kehadiran para guru honorer tersebut tiada lain menyampaikan aspirasinya, terutama kaitannya dengan nasib mereka, sehingga mereka pun mendatangi DPRD Kabupaten Tasikmalaya.”ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, kedatangan mereka menuntut status dan honor kepada Pemkab Tasikmalaya dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Para guru honorer itu meminta honor yang layak minimal setara UMK, pengangkatan jadi PNS atau minimalnya P3K bagi honorer, jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan serta insentif.
Setelah berkumpul di halaman kemudian para guru honorer masuk ruangan Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tasikmakaya, Asep Sopari Alayubi,Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asop Sopiudin, Sekretaris Daerah Dr.H.Muhamad Zen,MPd, Kepala Dinas Pendidikan Dadan Wardana,S.IP,MM dan Ketua PGRI H.Ahmad Juhana.
Pada audiensi tersebut, Ketua Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan (FHGTK) Kabupaten Tasikmalaya, Tete Suherman mengatakan, kedatangan ke DPRD Kab Tasikmalaya ini guna menyuarakan aspirasi para guru honorer yang bertugas di wilayah Kabupaten Tasikmalaya,di antaranya kesejahteran bagi para guru honorer dan tenaga kependidikan, karena secara legalitas payung hukum sudah ada yakni berupa Peraturan Daerah (Perda) dan SK Petikan Bupati Tasikmalaya. Sehingga berubahnya status guru berhonor sekolah menjadi guru status honor daerah. Namun di lapangan ada kesenjangan. “Seperti ketika Pemkab Tasikmalaya menaikkan honor perangkat desa, guru TK hingga di SMA dan SMK yang menjadi tanggungjawab provinsi, juga ada kesenjangan bagi kami. Kami para guru honorer membutuhkan perhatian juga dari pemerintah, terutama dri Pemkab Tasikmalaya” katanya.
Ketika payung hukum ini sudah ada, menurut Tete Suherman, pihaknya meminta perhatian, terutama bagi honorer yang telah mengabdi cukup lama. Maka pihaknya menyampaikan hal ini kepada DPRD agar dimasukkan dalam penganggaran belanja daerah. “Sebab sejauh ini, meski pengakuan sudah ada, namun secara perhatian kesejahteraan masih minim. Sebab upah para honorer masih mengandalkan dana Bantuan Oprasional Sekolah masing-masing. Besarannya berkisar Rp 200.000 – Rp 300.000 per bulan. “ungkapnya
Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asop Sopiudin mengatakan, pihaknya sangat merespon baik kedatangan para honorer, karena memang secara tugas dan tanggungjawab sangat besar. Namun belum mendapatkan perhatian memadai. Dia memandang tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan aspirasi para honorer tersebut. Bahkan komisi IV mengaku siap mengeluarkan nota komisi bila diperlukan.
Dalam menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Dr.H.Muhammad Zen,M.Pd mengakui bahwa keberadaan guru honorer sangat membantu dalam dunia pendidikan, terlebih karena jumlah guru PNS di sekolah masih terbatas.Untuk itu, pihaknya berencana memberikan insentif kepada mereka pada 2021. Tidak diberikannya insentif pada tahun 2020 ini, kata Zen, karena anggaran untuk tahun ini sudah diterapkan dan ditetapkan untuk program lain.
“Tahun 2020, kan, sudah ditetapkan, pengusulannya itu tahun kemarin. Mudah-mudahan tahun depan kita alokasikan. Saya tidak ingin ada anggaran yang tiba-tiba masuk tanpa pengusulan,“ katanya.
Sekda menambahkan, untuk perencanaan di tahun depan, pihaknya tengah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Terkait insentif itu pun akan melalui serangkaian proses sehingga masuk dalam RKPD.“Insyaallah pemerintah daerah akan berusaha maksimal untuk memberikan insentif kepada guru honorer di tahun 2021 yang datanya akan kami masukan di akhir bulan ini,” kata Muhammad Zen. (HUMAS DPRD/ADVERTORIAL)***
Komentar