Jakarta,LINTAS PENA
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional memimpin Rapat Multi Pihak Tingkat Menteri dengan bahasan Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, yang diselenggarakan secara fisik dan virtual, Senin (31/05/2021). Turut hadir dalam pertemuan itu, Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN.
Hal-hal yang dibicarakan dalam forum tersebut antara lain permasalahan reformasi sistem kesehatan nasional yaitu pengendalian tuberkulosis, imunisasi dasar lengkap dan pelayanan kesehatan meliputi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, serta membahas penajaman strategi dan peran lintas sektor.
Di awal paparannya, Menteri menjelaskan dukungan berbagai pihak yaitu Kementerian, Lembaga, BUMN dan DAK dalam Reformasi Sistem Kesehatan Nasional antara lain, Kementerian Kesehatan dukungannya berupa Sarpras , bangunan dan obat RS vertikal, Sarpras imunisasi, digitalisasi pelayanan kesehatan, penyediaan RS kapal, beasiswa dokter dan dokter gigi spesialis, alat deteksi dini TB, dan sarpas lab dan KKP.
Dari BRIN, dukungannya adalah riset Covid-19, kemandirian farmasi dan alat kesehatan serta prioritas riset nasional. Dukungan dari Polri adalah RS Polri, dukungan Kementerian Pertahanan/TNI adalah RS TNI, dukungan dari Kemendikbud dan Ristek adalah RS Pendidikan, dari Kementerian PUPR penataan pemukiman kumuh, dukungan Kemenhub adalah penyediaan angkutan udara perintis.
Dukungan lain berasal dari DAK kesehatan, BUMN melalui PT Pertamina Bina Medika yaitu pengembangan Rumah Sakit layanan unggulan, PT Bio Farma dukungannya melalui product life science dan fasilitas research and development, dan pengembangan vaksin merah putih dan ekosistem kesehatan.
Selain itu, Kementerian dan Lembaga lain yang terlibat adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalan Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, BPOM, BPPT, LIPI, BSN, Kementerian BUMN Kementerian PAN-RB, Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan.
Selanjutnya, Menteri menjelaskan penajaman strategi pengendalian tuberculosis yang dilakukan dengan perluasan testing secara agresif dan mewajibkan contact tracing, pengobatan penderita TBC sampai tuntas dan review vaksinasi BCG, serta peningkatan health literacy dan pengaktifan PMO.
Sementara itu, penajaman strategi Imuniasasi Dasar Lengkap (IDL) dilakukan dengan percepatan target cakupan IDL, vaksin PCV sebagai program nasional, serta perlu imunisasi dengan antigen baru.
Bahasan selanjutnya adalah penajaman strategi pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan pemerataan akses pelayanan kesehatan, perluasan RS rujukan nasional dan jejaring Rumah Sakit layanan unggul, redistribusi tenaga kesehatan, percepatan produksi dokter umum dan spesialis serta tenaga kesehatan langka.(REDI MULYADI)***
Komentar