Bandung.LINTAS PENA—Pada hari Rabu 17 Mei 2023 kemarin, sejumlah anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya mendampingi , rombongan Presidium CDOB Katara mendatangi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Biro Pemotda) Pemprov Jawa Barat. Rombongan diterima oleh perwakilan dari Biro Pemotda, Azis dan lainnya. Adapun anggota Komisi I DPRD Kab. Tasikmalaya yang hadir dalam pertemuan Presidium Katara dengan Biro Pemotda itu diantaranya Arief Arseha, Asep Dzulfikri, Acep, danSihabundin. Sedangkan rombongan Presidium CDOB Katara datang dengan dipimpin oleh Ketua, Ato Rinanto,S.IP, Sekretaris Endang Syarif, Engkus Suhara, Ojak, Enjang, dan lainnya.
Dalam pertemuan itu, baik jajaran Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan Presidium CDOB Katara berkonsultasi tentang mekanisme pengusulan pembentukan daerah otonom baru.Selain itu, mereka juga sekaligus mempertanyakan pandangan dari Pemprov Jabar, apakah daerah Tasikmalaya Utara memenuhi syarat untuk menjadi DOB
Ketua Presidium CDOB Kab.Tasik Utara Ato Rinanto,S.IP mengatakan, bahwa kedatangan para tokoh Kabupaten Tasikmalaya yang dipimpinnya merupakan bentuk keseriusannya memperjuangkan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), Presidium Pembentukan Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) Kabupaten Tasik Utara (Katara) mendatangi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Arief Arseha Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya menjelaskan, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat intinya sangat mendukung terhadap upaya warga di wilayah Tasikmalaya Utara yang ingin membentuk Daerah Otonom Baru.Karena hingga saat ini, jumlah kabupaten kota di Jawa Barat baru mencapai 26 yang terdiri dari 17 Kabupaten dan 9 Kota. Akibatnya, pemerataan pembangunan dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah di Jawa Barat belum maksimal. “Dalam upaya meningkatkan perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka Pemprov Jabar menargetkan harus ada 42 kabupaten kota di Jawa Barat. Ini artinya, harus ada 16 daerah otonom baru yang dilahirkan,” katanya.
Namun demikian, kata Arief Arseha, bahwa untuk pembentukan DOB ini, Pemprov Jabar tetap menunggu usulan dari masyarakat. Jadi, pengusulan DOB ini harus dari bawah dari masyarakat seperti halnya Presidium CDOM yang merupakan warga di Tasik Utara mengusulkan ke pemerintah,” jelasnya
Dalam pertemuan itu, Asep Dzulfikri anggota Komisi I DPRD Kab.Tasikmalaya menambahkan bahwa berdasarkan kajian, maka Tasikmalaya diprioritaskan dibagi menjadi empat wilayah kabupaten kota. “Saat ini kan baru dua, yaitu Kota dan kabupaten Tasikmalaya. Nah, dua lagi adalah Tasikmalaya Selatan (Tasela) dan Tasikmalaya Utara (Katara),” katanya.
Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto sendiri menyetujui adanya pembentukan CDOB Tasela dan Katara ini. Hal itu diungkapkan bupati langsung saat acara halalbihalal di Dadaha. Dihadapan ribuan orang, bupati menyatakan mendukung pembentukan DOB Tasela dan Katara..
Presidium CDOB Kab.Tasik Utara Endang Syarief mengungkapkan, langkah selanjutnya yang harus ditempuh dalam proses pembentukan CDOB Katara adalah meminta persetujuan DPRD. “Pada hari Jumat, 19 Mei 2023 kami diundang oleh pimpinan DPRD untuk membicarakan kesiapan kami dalam pembentukan CDOB Katara. Setelah DPRD menyetujui pembentukan CDOB Katara, maka langkah selanjutnya adalah diusulkan ke Bupati, dan dari bupati diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat,”” kata dia.
Kemudian bicara soal nama dan lokasi ibu kota kabupaten, pembahasannya nanti akan dilakukan secara akademis oleh tim Akademis dari Pemkab Tasikmalaya. Ada kajian akademisnya, jika usulan sudah disetujui oleh DPRD dan Pemkab Tasikmalaya.” Nah, tim pengkaji akademis ini yang nantinya akan mengkaji secara menyeluruh dan mendalam, mana yang paling cocok untuk dijadikan sebagai ibu kota kabupaten.Begitu pula untuk nama, maka tim akademis ini kemungkinan yang akan menampung semua aspirasi dari masyarakat, termasuk juga kemungkinan melakukan survei untuk menentukan nama apa yang nantinya akan digunakan.”tuturnya.(HUMAS DPRD/ADV)****
Komentar