JAKARTA—-Aktifis 98 Resolution Network, menyampaikan dukungan dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas penunjukan Naniek Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Agustin, penunjukan Naniek S. Deyang sebagai Kepala BGN merupakan langkah yang tepat dan telah sesuai dengan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pencopotan Kepala BGN tentu telah berdasarkan hasil evaluasi kinerja, bukan semata karena faktor kedekatan. Sehingga penunjukan Ibu Naniek S. Deyang sebagai Kepala BGN oleh Presiden Prabowo Subianto sudah sesuai hasil evaluasi,” ujar Agustin Lumban Gaol kepada awak media, di Jakarta, Jumat 5/6/26.
Agustin mengatakan, berdasarkan hasil pengamatan 98 Resolution Network, rekam jejak Naniek selama menjabat sebagai Wakil Kepala BGN menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin yang tegas serta memiliki kepekaan tinggi dalam merespons berbagai persoalan dan laporan terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, Naniek kerap turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran berbagai laporan yang diterima. Dari hasil pengawasan tersebut, ditemukan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak menjalankan operasional sesuai ketentuan yang ditetapkan BGN. Terhadap pelanggaran tersebut, BGN memberikan peringatan keras hingga penghentian sementara operasional dapur mandiri yang tidak memenuhi standar.
“Langkah ketegasan dan keberanian ini harus kita dukung dan kawal bersama, mengingat sejak program MBG berjalan, berbagai kritik dan sorotan terus bermunculan,” ujarnya.
Agustin menilai kritik terhadap Program MBG merupakan hal yang wajar dalam proses pengawasan publik. Namun, ia menyayangkan adanya kritik yang tidak berbasis data sehingga berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
“Seolah-olah Program MBG menjadi momok yang menakutkan, bahkan terkesan gagal dan hanya menjadi ladang korupsi. Padahal program ini memiliki tujuan yang sangat mulia untuk meningkatkan kualitas gizi generasi penerus bangsa,” katanya.
Ia menjelaskan, berbagai sorotan publik terhadap Program MBG meliputi kasus keracunan makanan, kualitas dan porsi menu, isu jual beli titik atau kuota, pengadaan perlengkapan yang melanggar aturan dan Mark Up, hingga tata kelola dapur MBG secara keseluruhan. Maka kedepan tidak ada lagi para pejabat dilingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia yang terjerat kasus Tindak Pidana Korupsi.
Agustin juga menyoroti masih lambatnya pembangunan dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, wilayah 3T seharusnya menjadi prioritas karena masyarakat di daerah tersebut lebih rentan mengalami masalah gizi dan stunting.
“Ironis memang, pembangunan dapur MBG di daerah 3T belum secepat pembangunan di wilayah lainnya. Padahal daerah 3T merupakan skala prioritas karena masyarakat di sana rentan mengalami gizi buruk dan stunting, serta para penerima manfaat sangat menantikan kehadiran program ini,” ujarnya.
Agustin berharap pergantian pejabat tinggi di BGN dapat menjadi momentum untuk melakukan pembenahan sehingga tata kelola program menjadi lebih baik, transparan, dan akuntabel.“Dengan pergantian ini, kami berharap tidak ada lagi kasus keracunan, isu jual beli titik atau kuota, pengadaan barang yang melanggar aturan dan Mark Up, maupun persoalan lain yang dapat menghambat keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis,” katanya.
Lebih lanjut, ia berharap Kepala BGN yang baru dapat menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang mengalami kekurangan gizi maupun stunting. Selain itu, para siswa penerima manfaat diharapkan tumbuh menjadi generasi yang sehat, kuat, unggul, dan siap menyongsong Indonesia Emas.
“Mereka diharapkan menjadi pemimpin masa depan bangsa yang mampu membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote,” ujar Agustin.
Menurutnya, para siswa penerima manfaat Program MBG juga akan memiliki rasa nasionalisme dan tanggung jawab yang kuat untuk menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena sejak usia dini mereka telah merasakan kehadiran negara melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang baik.
“Sejak dini mereka diperhatikan pemerintah melalui program pemenuhan gizi. Karena itu, mereka diharapkan tumbuh menjadi generasi yang mencintai bangsa, menjaga persatuan, dan memiliki tanggung jawab terhadap masa depan Indonesia,” pungkasnya.(Red)
