Bandung, LINTAS PENA
Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seringkali dijadikan sebagai obyek pemberian politik uang. Selain posisinya yang bisa mendulang perolehan suara Pasangan Calon (Paslon), juga akan bungkam terhadap pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, masyarakat Jawa Barat harus kompak melawan politik uang dengan bersama-sama. Sehingga bisa tercipta Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat yang bersih.
Hal itu disampaikan oleh Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Barat nomor urut 2, Anton Charliyan saat menghadiri Halal Bihalal Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) di Jl. Batik Kumeli, Sukaluyu, Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Kamis(21/6).
Kang Anton melanjutkan, berdasarkan data yang dilansir dari Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jawa Barat, tren pelanggaran money politics pada tahapan kampanye Pilkada 2015 menempati urutan tertinggi dibandingkan dengan pelanggaran lain. Jumlah pelanggaran mencapai 32 kasus. Adapun pada Pilkada 2017 yang diikuti tiga kabupaten atau kota, money politics menempati urutan kedua setelah netralitas aparatur sipil negara yang berjumlah 8 kasus.
“Politik Uang di harus dihilangkan, dan menjadikan masyarakat cerdas yang tidak terpengaruh karena uang. Mari kita jadikan Pilgub Jabar bersih tanpa politik uang,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Ormas GMBI Jawa Barat, Mohammad Fauzan Rahman mengaku, setuju dengan Kang Anton, dalam menghilangkan Politik Uang di Pilgub Jawa Barat 2018. “Supaya tidak ada jual beli suara, dan kemenangan Hasanah menang keinginan masyarakat Jawa Barat,” tandasnya.(PRADILA/ REDI MULYADI/ ADVERTORIAL)***
