JAKARTA—Presiden RI Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan Kebijakan di Bidang Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Kamis (02/03/2023), di Istana Negara, Jakarta.
Dalam pengantarnya, Presiden mengingatkan jajaran pemerintah untuk menuntaskan semua program dan pembangunan yang telah direncanakan untuk tahun 2024 mendatang.“Yang paling penting satu saja untuk urusan ini, jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak terselesaikan di 2024, agar semuanya menuju 2024 itu bisa kita selesaikan,” ujar Presiden.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas), Suharso Monoarfa mengungkapkan, tahun 2024 merupakan tahun terakhir untuk pemenuhan target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.
“Target-target pembangunan atau sasaran-sasaran pembangunan pada tahun 2024 itu kita ingin dekatkan pada target yang sudah disusun di dalam kerangka RPJMN 2019-2024,” ujarnya
Lebih lanjut, Suharso pun memaparkan arah kebijakan yang diusung RKP Tahun 2024 dengan tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” tersebut, mulai dari penghapusan kemiskinan ekstrem hingga pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).
“Penekanannya di dalam RKP 2024 yang pertama adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan Pemilu 2024,” ujarnya.
Lebih lanjut Suharso memaparkan, berdasarkan skenario yang disusun Bappenas, sasaran pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam RKP 2024 adalah sebesar 5,3 hingga 5,7 persen.
“Salah satu sumber-sumber pertumbuhannya kalau kita lihat dari sisi pengeluaran adalah investasi, juga berharap tingkatan produktivitas pada UMKM, pertanian dan industri manufaktur yang diharapkan bisa menjadi pengungkit atau enabler dalam pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Sementara untuk tingkat kemiskinan, lanjut Kepala Bappenas, diharapkan dapat ditekan di kisaran 6,5 hingga 7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5 hingga 5,7 persen, rasio gini 0,374 hingga 0,377, indeks pembangunan manusia (IPM) di kisaran 73-74, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 27,27, nilai tukar petani (NTP) 105 hingga 108, dan nilai tukar nelayan (NTN) hingga 110.
“Nanti akan dibicarakan secara lebih detail untuk menyusun rincian rencana kegiatan per kementerian dan lembaga termasuk di mana lokasinya, dan bersama-sama Kementerian Keuangan untuk memastikan alokasi anggarannya pada tahun 2024,” tandas Suharso. (MAY/TGH/UN)
