Meranti LINTAS PENA
Sebanyak delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan pandangan umum terhadap pidato Kepala Daerah tentang nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2021 pada rapat paripurna di Balai Sidang DPRD, Selasa (24/11/2020).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kepulauan Meranti Ardiansyah SH MSi, didampingi Wakil Ketua I DPRD H Khalid Ali SE, dan Wakil Ketua II Iskandar Budiman SE. Dihadiri para Anggota DPRD dan Sekda Kepulauan Meranti Dr. Drs. H Kamsol MM.
Pandangan umum itu disampaikan oleh masing-masing perwakilan fraksi.
Fraksi Partai Amanat Nasional, yang disampaikan juru bicara Sopandi SSos, bahwa penghematan dan efesiensi harus dilakukan dengan baik oleh pemerintah daerah. Belanja-belanja yang bersifat seremonial tetapi tidak menunjang prioritas pembangunan dan penanganan Covid-19, akan terus diawasi sehingga bisa diminimalisir. Sebagian besar, postur anggaran dituangkan dalam belanja peningkatan ekonomi masyarakat dan pembukaan lapangan pekerjaan.
“Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek berkelanjutan yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata,” ungkap Sopandi.
Fraksi Partai Amanat Nasional juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan lagi koordinasi dan lobi – lobi yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendapatkan dana di Provinsi, Kementerian terkait dan Pemerintah Pusat guna meningkatkan capaian-capaian target yang bertujuan untuk kesejahteraann masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Kami apresiasi kerja keras yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Meranti dari 67,45 persen pada tahun 2019 menjadi 67,60 persen pada tahun 2020. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dalam hal ini angka harapan lama sekolah dari 13,50 persen pada tahun 2019 menjadi 14 persen pada tahun 2020. Serta meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi masyarakat sebesar 0,12 persen di tahun 2021. Dan tentunya semoga kedepan menjadi lebih baik lagi,” ucapnya.
Kemudian, Fraksi Partai PDI Perjuangan, disampaikan juru bicara Bobi Haryadi, bahwa dalam mengatasi kemiskinan pemerintah daerah perlu terobosan baru, sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah dengan mengutamakan PAD. Begitu juga terkait prioritas anggaran tahun 2021 untuk pemulihan penanganan pandemi covid-19, fraksi partai ini menekankan agar implementasi APBD Kepulauan Meranti tahun anggaran 2021 dilaksanakan secara akuntabel.
“Perlu kami sampaikan terkait dengan pilkada Kepulauan Meranti tahun 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi covid-19 yang berpotensi terciptanya kerumunan saat pemungutan suara nanti, diharapkan untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” ujar Bobi.
Fraksi PDI Perjuangan berharap, anggaran dalam APBD tahun 2021 diarahkan pada program recoveri yang mampu mendorong pemulihan daya beli masyarakat dengan program pro rakyat, seperti program padat karya, ekonomi kerakyatan dan lain sebagainya.
Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar plus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang disampikan juru bicara Dedi Yuhara Lubis, bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan poros, jembatan dan lain-lain yang merupakan akses untuk membuka isolasi beberapa daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti perlu mendapat prioritas utama. Terlebih untuk desa-desa tertentu yang terancam abrasi, perlu solusi agar masalah ini segera teratasi.
“Disamping itu juga, pemerataan pembangunan untuk masing-masing kecamatan agar memenuhi porsi dan sesuai prioritas serta kondisi daerah tersebut, dan jangan terkesan pembangunan hanya menumpuk di suatu daerah tertentu saja,” ungkapnya.
Begitu juga anggaran untuk penyelesaian infrastruktur jalan yang telah dilaksanakan dan belum selesai harus tetap dianggarkan. Seperti pengerasan jalan desa Telesung, jalan Desa Selat Akar menuju Desa Bandul, jalan dari Semukut menuju Kuala Merbau dan lain-lain.”Untuk pembangunan gedung kantor Bupati dan kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti agar dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2021 ini. Karena kondisi kantor Bupati dan apalagi kantor DPRD sudah tidak layak dan perlu dibangun kantor yang representatif sebagai ikon daerah,” ujarnya.
Di bidang kesehatan pula, sambung Dedi Yuhara, perlunya pengawasan yang ketat terhadap puskesmas terkait limbah medis. Juga menyangkut alat incinerator yang sesuai dengan spesifikasinya. Di bidang pendidikan, pada situasi Covid 19 ini adalah kesulitan proses serta akses belajar mengajar di sekolah serta anggaran pendidikan khususnya sekolah keagamaan atau swasta yang mengalami kesulitan anggaran.
“Kami ingatkan kembali, masukan yang pernah kami sampaikan pada Sidang Paripurna APBD-P Tahun 2020 terkait perlunya membentuk UPT BPBD di setiap kecamatan dalam rangka untuk mengatasi musibah kebakaran, kami memandang perlu penyediaan mobil damkar mini untuk sarana pemadam kebakaran di masing-masing kecamatan mengingat banyaknya jalan atau gang kecil yang sulit dilalui mobil damkar besar,” jelas dia.
Sementara, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai pemerintah daerah saat ini dalam melakukan peningkatan pendapatan daerah belum optimal. Fraksi partai ini mempertanyakan realisasi dari upaya pemerintah, seperti yang telah diungkapkan melalui pidato kepala daerah sebelumnya. Antara lain, penyempurnaan sistem dan prosedur pungutan melalui peningkatan pelayanan masyarakat, verifikasi dan validasi data wajib pajak, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait.
“Ketiga hal penting ini kami menilai masih sangat lemah. Oleh karena itu, kami berharap ketiga hal tersebut tentunya menjadi catatan dan perhatian penuh oleh pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah nantinya,” kata juru bicara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Pandumaan Siregar SP.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat, penyusunan postur anggaran belanja dalam upaya peningkatan ekonomi kemasyarakatan yang akurat, dan pembukaan lapangan pekerjaan yang luas, haruslah menjadi pokus utama yang tertuang di dalam APBD 2021 nantinya.
“Kegiatan penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi akibat pendemik virus Covid-19 perlu dilanjutkan lagi di portur APBD tahun anggaran 2021,” ucap Pandu.
Fraksi Partai Gerindra, mengingatkan dan mendorong agar perencanaan dan penentuan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana dan prasarana SDM aperatur pengelola, bukan semata-mata didasarkan dari capaian tahun sebelumnya.
“Fraksi Partai Gerindra sangat mengerti dan memahami betapa beratnya menyusun RAPBD tahun Anggaran 2021 dimasa pandemi covid 19 yang belum reda. Hal ini tentu sangat berdampak terhadap asumsi pendapatan daerah sebagai komponen terpenting dalam menyusun RAPBD, dan pada masa transisi pemerintahan sebagai konsekuensi akan digelar Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti 2020 dan akan dilanjutkan proses pelantikan pada bulan Februari 2021,” kata juru bicara Fraksi Gerindra, Basiran SE, MM.
Fraksi Partai Gerindra juga mendorong dan mengajak pemerintah daerah untuk menyamakan persepsi akan ada realitas bahwa APBD tahun anggaran 2021 yang akan disahkan nantinya akan mengalami bongkar pasang dalam bentuk perubahan APBD dalam waktu singkat yang akan dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan menyesuaikan semangat pemimpin baru dan haluan baru.
“Fraksi Partai Gerindra mempertayakan tentang kebijakan, mekanisme pembayaran utang Pemda di tahun 2021 yang merupakan akumulasi dari utang-utang tahun sebelum dengan pihak ke tiga. Fraksi kami meminta Pemda menjelaskan secara transparan dan komprehensif,” beber Basiran.
Menurutnya, hal ini menjadi penting untuk diberikan klarifikasi dengan sejelas-jelasnya sebelum Dewan menyetujui. Sebelum RAPBD 2021 disahkan dalam Rapat Paripurna mendatang. Mengingat, bahwa utang dan kewajiban Pemda untuk membayarnya akan menjadi beban belanja pada struktur APBD 2021.
“Seharusnya, Pemda saat ini harus lebih bijaksana dan berhati-hati dalam membelanjakan keuangan daerah untuk sesuatu belanja anggaran. Anggarannya memang sudah ada dan tersedia, sehingga tidak meninggalkan hutang pada periode jabatan mendatang,” jelas dia.
Terhadap kebijakan rasionalisasi pengurangan belanja ASN dari tunjangan ASN sebesar 35 persen, Fraksi Partai Gerindra memaklumi dalam rangka menekan defisit APBD 2021 yang semua sebesar 79 milyar lebih menjadi 40 milyar lebih. Namun sebaliknya, Fraksi ini tidak sependapat dan bahkan tidak setuju apabila Pemda Kepulauan Meranti berencana merumahkan tenaga honorer, karena hal ini akan berdampak besar terhadap meningkatnya pengangguran terbuka.
“Namun Fraksi kami bisa mentolelir upaya Pemda untuk melakukan verifikasi dan pendataan ulang terhadap tenaga honorer yang disinyalir fiktif jumlahnya tidak sesuai dengan realitas yang ada,” pungkasnya.
Fraksi Partai Demokrat pula menilai, implementasi RPJMD pada tahun kelima ini, seperti disampaikan Bupati bahwa memfokuskan pada pencapaian visi dan misi kabupaten serta sinkronisasi dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Riau dengan tiga prioritas utama yaitu, pembangunan manusia, peningkatan infrastruktur dasar, dan penurunan angka kemiskinan, hanya harapan dari tahun ke tahun.
“Ini terbukti, pembangunan manusia yang masih sangat rendah, infrasruktur dasar kita yang dalam kabupaten saja belum selesai, apalagi untuk menghubungkan ke jalur provinsi dan kabupaten lain, roro penyeberangan kita yang sampai saat ini belum beroperasi, tingkat kesulitan ekonomi masyarakat yang semakin tinggi sejak ditutupnya pintu keluar negeri yang artinya angka pengangguran produktif semakin meningkat karena keterbatasan pemerintah dalam pengembangan UMKM dan sektor swasta lainya,” kata juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Helmi Amd.
Fraksi Partai Demokrat menyadari pandemi covid-19 memang menjadi faktor penyebab rusaknya kondisi ekonomi saat ini. Tetapi tidak bearti harus berpangku tangan menyerah dengan keadaan. “Memang dalam langkah-langkahnya pemerintah telah melakukan efesiensi dan penghematan dengan menghilangkan segala kegiatan seremonial dengan memfokuskan belanja peningkatan ekonomi masyarakat dan pembukaan lapangan pekerjaan, tapi menurut kami realitasnya belum ada upaya peningkatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah atau program yang jelas dan terukur yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Fraksi Partai Demokrat juga mencermati terhadap upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi target pendapatan daerah. Salah satu poinnya adalah, menganalisis dan mengkaji potensi pendapatan daerah. Namun menurut fraksi ini, hal ini yang belum berjalan dengan baik. Dapat dibuktikan dengan lemahnya pemerintah daerah terhadap perpajakan walet yang merupakan potensi besar dan sumber pendapatan bagi Kepulauan Meranti.
“Jelas kelemahan ini sangat merugikan daerah dari segi pendapatan asli daerah. Fraksi kami berpendapat harus ada tindakan dan upaya tegas dalam persoalan pajak walet ini. Masaalah pajak walet hanya salah satu variabel yang melemahkan APBD Kepulauan Meranti dari sisi pendapatan daerah yang bersumber dari PAD. Jika dilakukan penulusuran dari usaha-usaha produktif lain seperti kilang sagu, panglung arang, perkapalan, pertambangan dan lain-lain, kami yakin akan dapat mendongkrak APBD lebih baik lagi,” ujar Helmi.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, berharap agar penurunan penerimaan daerah yang disebabkan oleh sektor pajak daerah hendaknya dapat disikapi dan diantisipasi dalam perencanaan penganggaran untuk tahun–tahun selanjutnya. Prediksi dan asumsi harus dilakukan secara keseluruhan atau kaffah sehingga sekecil apapun masalah yang terdapat dalam kebijakan penganggaran tidak mengakibatkan lambatnya proses menyusun APBD dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.
“Upaya yang sangat serius harus dilakukan dalam menggali potensi pendapatan daerah dan peninjauan kembali terhadap kebijakan-kebijakan penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian, penganggaran terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan bermanfaat bagi masyarakat hendaknya menjadi prioritas untuk tidak dikurangi. Begitu juga penganggaran pemeliharaan jalan seluruh Kabupaten Kepulauan Meranti agar tetap dilanjutkan,” ujar juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Suji Hartono.
Untuk penganggaran bidang kesehatan, terutama ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas penunjang protokol kesehatan, ketersediaan obat-obatan yang memadai, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menilai hal itu merupakan sebagai wujud upaya pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penganggaran untuk pemberian bantuan hibah atau bantuan sosial dalam bentuk uang dan barang kepada individu atau masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal atau harian dan individu masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak pandemi covid-19 harus dilanjutkan dan ditingkatkan.
“Kami tidak menginginkan kegiatan yang sifatnya seremonial dan pelatihan-pelatihan yang tidak berdampak pada peningkatan eknomi dan pengurangan resiko sosial akibat pandemi covid 19. Pemerintah juga jangan memasukkan program pembangunan tanpa melalui pembahasan, agar hal ini tidak menyalahi aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” bebernya.
Disamping itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga memahami bahwa eksodus ASN akan terjadi di penghujung jabatan Kepala Daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi oleh Badan Kepegawaian Daerah agar roda pemerintahan pada masa transisi kepala daerah tidak mengganggu pelayanan publik dan pelaksanaan program yang sudah direncanakan.
“Kami minta pemerintah daerah untuk memperhatikan regulasi-regulasi terkait dengan penyusunan anggaran dan belanja daerah. Hal ini merupakan salah satu upaya agar kegiatan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dan tidak terkendala karena kesalahan nomenklatur dan peruntukannya,” imbuh Suji.
Menurut Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, keterbatasan anggaran dan ketidakpastian kegiatan yang terjadi sebagai akibat dari kondisi keuangan Negara dan pandemi covid-19 pada tahun 2020 hendaknya dapat dijadikan tolak ukur dalam penyusunan anggaran dan belanja untuk tahun 2021. “Kami harap kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada tahun ini dapat direalisasikan pada tahun 2021 dan progress setiap kegiatan dapat terukur dengan baik,” pungkasnya.
Terakhir, Fraksi Gabungan PKS – Nasdem memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian serta kerjasamanya dalam melaksanakan berbagai proses pembahasan Ranperda APBD tahun anggaran 2021. Hal ini semata-mata demi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang otonom dan demokratis serta terwujudnya mekanisme chek and balance yang sehat antara lembaga DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Semoga kerja semua elemen yang terlibat di dalamnya, dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan Kabupaten Kepulauan Meranti kedepan,” kata juru bicara Fraksi Gabungan PKS – Nasdem, Tengku Zulkenedi Yusuf.
Fraksi gabungan PKS – Nasdem juga menyambut baik dan mengapresiasi kepada pemerintah daerah, dengan telah disampaikannya Pengantar Nota Keuangan RAPBD tahun anggaran 2021. Diharapkan RAPBD tersebut benar-benar dapat menjadi dasar serta acuan terhadap pembangunan daerah tahun depan.
“Semoga RAPBD tahun anggaran 2021 mampu menjawab berbagai persoalan. Mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, menekan angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatakan sumber daya manusia, meningkatkan pembangunan infrastuktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta program-program kerja lain sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti,” pungkasnya.(Humas Setwan Meranti/ADV/PONIATUN)****
