oleh

DPRD Kota Tasikmalaya Menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Kota Tasikmalaya Tahun 2022

Kota Tasikmalaya, LINTAS PENA—Pada hari Kamis 4 Agustus 2022 pukul 13.00 WIB, DPRD Kota Tasikmalaya telah menggelar Rapat Paripurna Penyampaian  Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Tasikmalaya Tahun 2022 yang dihadiri pimpinan beserta anggota dewan, Walikota Tasikmalaya Drs.HM.Yusuf.,unsur Forkopimda, Sekda Drs.H.Ivan Dicksan H,M.Si beserta para asisten, staf ah;I para kepala dinas/kepala badan, kepala bagian, camat, lurah Se-Kota Tasikmalaya dan tamu undangan lainnya. Rapat ini dipimpin oleh  Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H.Aslim,SH.  

            Sekretaris DPRD Kota Tasikmalaya   Rojab Riswan Taufik,S.Sos,M.Si kepada LINTAS PENA mengatakan, pihak DPRD Kota Tasikmalaya telah menerima surat masuk dari Walikota Tasikmalaya  Nomor : 900/1145/BPKAD Perihal Penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Tasikmalaya Tahun 2022, dan  sesuai hasil rapat  Badan Musyawarah pada hari Rabu  20 Juli 2022, maka pada hari ini dilaksanakan rapat paripurnanya.

            Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H.Aslim,SH menjelaskan, bahwa kebijakan umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun sebagaimana tertuang dalam Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) dapat dilakukan apabila terjadi: 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja; 3) keadaan yang menyebabkan Silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; 4) Keadaan darurat dan /atau 5) Keadaan luar biasa. Kemudian Pasal 162 Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya 1) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, 2 Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan atau 3) Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

READ  Wakil Bupati Meranti Buka Secara Resmi Kejurkab Pencak Silat Kabupaten Meranti Tahun 2021

            Dalam kata sambutannya, Walikota Tasikmalaya Drs.HM.Yusuf menjelaskan, bahwa perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2022 merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Tasikmalaya pada tahun anggaran 2022 dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah.

“Kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Sebagai upaya menjamin konsistensi perubahan kebijakan umum APBD Kota Tasikmalaya serta prioritas dan Plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022. Perubahan tersebut disampaikan kepada DPRD Kota Tasikmalaya untuk dibahas dan disepakati Bersama, dan menjadi dasar dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022,”jelasnya

Menurut Walikota Tasikmalaya, rancangan perubahan KUA dan PPAS  tahun Anggaran 2022 berpedoman pada perubahan  RKPD Tahun 2022 yang telah ditetapkan pada 2 Agustus 2022 melalui Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan  Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022. “ Berdasarkan hal tersebut, maka dapat kami sampaikan bahwa Rancangan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 secara umum memuat hal hal sebagai berikut:  A) PENDAPATAN. Pendapatan  yang telah ditetapkan pada APBD tahun Anggaran 2022 terjadi perubahan rencana dari semula  ditetapkan sebesar Rp.1.574.857.196.059 bertambah menjadi Rp.1.849.825.392.185 meningkat sebesar Rp.274.968.196.126 tau 17,45%. B) BELANJA. Perubahan asumsi pendapatan tersebut berdampak pada terjadinya asumsi dan rencana belanja daerah dari semula dialokasikan sebesar Rp.1.653.678.535.510 menjadi Rp.1.923.446.043.252 atau 16,31%. C) PEMBIAYAAN. 1).Penerimaan pembiayaan berkurang sebesar Rp.73/273.394.453 atau 62,99% dari semula Rp.116.321.339.451 menjadi Rp.43.047.944.998. 2) Pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp.37.500.000.000.

READ  Keluarga Sunardi Ikhlas, Anggap Kematian Dokter itu Adalah Jalan Terbaik

“Dengan adanya perubahan rencana pendapatan dan belanja tersebut, maka terdapat deficit anggaran sebesar Rp.73.620.651.067 atau 3,97%. Defisit belanja tersebut dipenuhi dari Silpa sebesar Rp.33.047.944.998 sehingga posisi APBD Tahun Anggaran 2022 belum berimbang atau dengan kata lain masih harus dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan maupun belanja daerah,”papar Drs.HM.Yusuf. ( HUMAS DPRD/ADV)***

Komentar