Meranti LINTAS PENA
Tanggap darurat Corona Virus atau Covid-19, Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kepulauan Meranti lakukan rapat koordinasi bersama tim gugus tugas dan baznas yang berlangsung di ruang rapat kantor DPRD, kamis (9/4/2020) pagi.Tampak hadir dalam rapat tersebut ketua dprd meranti ardiansyah,kapolres kepulauan meranti AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat SIK MH, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Misri Hasanto.,M.Kes, Cmata Tebing Tinggi Rayan Pribadi dan anggota fraksi serta komisi DPRD Kepulauan Meranti.
Ketua DPRD Ardiansyah mengapresiasi terhadap kerja tim gugus tugas Covid-19. Ia juga siap untuk memotong dana pokok pikiran (Pokir) dialihkan utuk penanganan Covid-19. “Sebagai langkah awal dan tahap pertama kami akan alokasikan pokir untuk penanganan Covid-19, kita doakan wabah ini cepat berlalu tentunya kita berharap penerapan social distancing atau kebijakan pencegahan lainnya bisa dilakukan secara tegas oleh pihak kepolisian tetapi tetap diimbangi dengan kearifan lokal,”
Ditambahnya lagi “Kami akan serius lakukan penganggaran untuk penanganan Covid-19 ini tetapi tentunya diimbangi penanganan yang sesuai SOP, jangan sampai Memandai-mandai dalam penerapan kebijakan tersebut,” tegas Ardiansyah.
Sambungnya lagi “Contohnya saja dana pilkada di KPUD dan Bawaslu yang peruntukan pilkada nanti, kita minta untuk dikembalikan dulu berapa sia kegunaannya dan dialihkan ke tim gugus tugas sesuai dengan aturan dan regulasi yang tepat”, tutp Ardiansyah.
Sementara itu selaku tim gugus tugas Covid-19 Kepulauan Meranti Dr. Misri Hasanto mengatakan kita sudah menyisir setiap kegiatan jangan sampai ada double anggaran, kami minta anggota DPRD untuk memantau terkait RAB yang telah kami hitung seperti pembelian APD dan Alat-alat kesehatan yang telah di susun oleh konsultan.
Terkait aturan jurnis dan aturan penyelenggaraan jenazah korban Covid-19, Dr. Misri mengatakan terhadap korban meninggal kami tentunya menggunakan petunjuk sesuai dengan arahan kementerian dan WHO, kami sudah mempersiapkan seperti buku petunjuk pedoman penyelenggaran.
Sambungnya lagi kita, kita terus melakukan pendataan termasuk menggunakan Sistem DBT (Data Basis Terpadu) yang cukup ketat, tetapi masih ada kelemahan Sistem tersebut sehingga perlu kerja sama berbagai pihak seperti kecamatan dan desa untuk melakukan croscheck kembali warganya dan menyesuaikan dengan data yang ada di posko Covid-19.
Sementara Dedi Yuhara Lubis Selaku Anggota Komisi II menambahkan perlu untuk diantisipasi pelabuhan tikus dipantau, “dari hasil kita kemaren turun ke lapangan terlihat beberapa pelabuhan kecil yang dicurigai tempat masyarakat yang keluar masuk daerah tidak terpantau sehingga dipandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan,”
Ditambahnya lagi perlu juga tim gugus tugas memperhatikan kawan-kawan wartawan untuk memenuhi informasi publik agar tidak ada simpang siur terkait data, pungkasnya. (Humas DPRD Meranti PONIATUN ADV)****
Komentar