JAKARTA—-Media pemerintah Iran mengonfirmasi pada Minggu dini hari bahwa Pemimpin Agung Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas akibat serangan rudal gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel yang dilancarkan pada Sabtu, 28 Februari 2026. Kediamannya di Teheran dihujani puluhan bom. Kantor berita resmi Iran, IRNA, mengonfirmasi kematian Khamenei. Iran menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari atas gugurnya pemimpin berusia 86 tahun itu.
Konfirmasi ini muncul beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan kematian Khamenei. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa pemimpin tertinggi yang telah berkuasa sejak 1989 itu kehilangan kontak sejak gelombang serangan awal menghantam sejumlah target strategis di Iran.
Ayatollah Ali Khamenei menjabat sebagai Pemimpin Agung sekaligus otoritas spiritual tertinggi Iran sejak 1989, menggantikan Ayatollah Ruhollah Khomeini, tokoh sentral Revolusi Islam 1979.
Dalam sistem politik Republik Islam Iran, Pemimpin Agung memiliki kewenangan yang sangat luas, termasuk menyetujui dan mengangkat pimpinan lembaga peradilan, komandan militer, serta membentuk Dewan Garda (Guardian Council) yang berwenang meninjau undang-undang dan mengawasi jalannya pemilu.
Selain itu, posisi ini memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan media serta strategi keamanan nasional.
Selama 36 tahun kepemimpinannya, Khamenei memposisikan Iran sebagai kekuatan regional yang secara terbuka berseberangan dengan AS dan sekutu-sekutunya. Di bawah kendalinya, pengaruh militer dan politik Teheran meluas ke berbagai kawasan Timur Tengah.
Namun di dalam negeri, pemerintahannya dikenal tangan besi dalam merespons gelombang protes dan ketidakpuasan publik yang berulang kali muncul.
Bagi pemerintah Iran, Khamenei adalah figur fundamental yang mendorong perlawanan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman.”Penerus sah dari ‘Ruhullah’ (Khomeini) yang, selama lebih dari 37 tahun kepemimpinan yang bijaksana, telah memelopori kepemimpinan sejati di barisan depan Islam. Dengan keberanian teladan dan iman yang teguh, beliau mengantarkan babak baru pemerintahan dalam sejarah Islam, dan hingga saat terakhir dari kehidupannya yang diberkati, beliau memimpin umat Islam melawan kekafiran, tirani, dan keangkuhan,” demikian pernyataan resmi pemerintah Iran terkait kematiannya.
Sebaliknya, negara-negara Barat memiliki persepsi yang sangat berbeda. Bagi mereka, Khamenei adalah seorang tiran yang sering dituduh sebagai “penyebar teror” terbesar di Timur Tengah.”Khamenei, salah satu orang paling jahat dalam sejarah, telah tewas. Ini bukan hanya keadilan bagi rakyat Iran, tetapi bagi seluruh warga Amerika yang luar biasa, serta orang-orang dari berbagai negara di seluruh dunia yang telah dibunuh atau disiksa oleh Khamenei dan geng banditnya yang haus darah,” tulis Presiden AS Donald Trump di platform Truth Social.Kematian Khamenei pada usia 86 tahun ini dianggap sebagai penutup sebuah era
Selain Ayatollah Khamenei, serangan AS dan Israel pada Sabtu (28/02) juga menewaskan Panglima Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran, Mohammad Pakpour, serta sekretaris Dewan Pertahanan Iran, Ali Shamkhani, menurut laporan kantor berita resmi IRNA.
Orang-orang yang masih menjabat, atau yang kini harus naik ke posisi lebih senior, ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tetap memegang kendali dan proses suksesi akan berlangsung mulus.
Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan Teheran akan menggunakan “seluruh kemampuan pertahanan dan militernya berdasarkan hak sah untuk membela diri” demi menjaga keutuhan negara.
Para ulama dan komandan paling berpengaruh di Iran telah lama bersiap menghadapi peristiwa ini, sebagaimana dilaporkan kepala koresponden internasional BBC, Lyse Doucet.Fokus mereka menguat sejak perang 12 hari pada Juni 2025 lalu.
Menurut konstitusi Iran, pengganti Khamenei harus dipilih oleh lembaga yang sama yang dahulu memilihnya: Majelis Ahli Kepemimpinan.Lembaga ini terdiri atas 88 ulama yang secara formal dipilih rakyat setiap delapan tahun. Pada praktiknya hanya ulama yang dianggap paling loyal kepada Republik Islam yang diizinkan mencalonkan diri. Karena itu, mayoritas anggota majelis saat ini merupakan ulama garis keras seperti Ayatollah Khamenei.
Konstitusi juga mengatur, majelis tersebut harus memilih Pemimpin Tertinggi yang baru secepatnya. Khamenei sendiri dipilih pada hari yang sama ketika Ruhollah Ayatollah Khomeini wafat pada 1989.
Namun menghimpun seluruh anggotanya dengan cepat—ketika Iran sedang diserang Amerika Serikat dan Israel—diperkirakan akan sulit karena alasan keamanan.
Iklan
Untuk sementara waktu, tugas-tugas Pemimpin Tertinggi diambil alih oleh presiden, ketua lembaga kehakiman, serta seorang ulama anggota Dewan Garda yang berpengaruh.
Respons Indonesia
Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan sangat menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran, yang telah berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah.Indonesia menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi.Indonesia kembali menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai.
Menurut Kemlu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif.”Apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi,” sebut Kemlu Indonesia.
Mengenai nasib WNI, Kemlu mengimbau para WNI di wilayah terdampak tetap tenang, waspada, mengikuti arahan otoritas setempat, dan menjaga komunikasi dengan Perwakilan RI terdekat.
Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif.”Apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi,” sebut Kemlu Indonesia.
Kementerian Luar Negeri Iran dalam sebuah pernyataan menyebut bahwa Iran mengetahui “niat” Amerika Serikat dan Israel untuk melancarkan serangan. Meski demikian, pemerintah Iran tetap memilih untuk melanjutkan proses negosiasi.
Pernyataan itu juga mengakui bahwa serangan terjadi “ketika Iran dan Amerika Serikat sedang berada di tengah proses diplomatik”.
Putaran ketiga pembicaraan nuklir tidak langsung antara Iran dan AS digelar dua hari lalu, pada 26 Februari, di Jenewa, Swiss—tanpa menghasilkan terobosan.
Iran dan AS sebelumnya juga telah mengadakan lima putaran perundingan pada Mei 2025, namun tidak membuahkan kemajuan.Putaran keenam yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2025 dibatalkan setelah Israel melancarkan serangan mendadak terhadap target target Iran, yang kemudian memicu konflik 12 hari. Saat itu, AS menggempur tiga lokasi nuklir utama Iran.
Penerus Sudah Disiapkan
Dilansir Al-Jazeera dan CNN, Minggu (1/3/2026), rezim ulama Iran kini menghadapi tantangan mencari pengganti Khamenei setelah kematiannya. Pemimpin veteran yang memerintah dengan tangan besi selama hampir empat dekade ini tidak memiliki penerus yang secara resmi diumumkan.
Sebaliknya, sebuah badan terpilih yang terdiri dari 88 ulama senior, yang dikenal sebagai Majelis Pakar, akan memilih siapa yang menjadi penerus Khamenei. Tugas ini hanya pernah dilakukan oleh badan ulama tersebut sekali sejak Republik Islam didirikan pada tahun 1979, yakni ketika Khamenei dipilih secara tergesa-gesa setelah kematian Ayatollah Ruhollah Khomeini lebih dari tiga dekade lalu.
Pemerintah akan berupaya cepat untuk menunjukkan stabilitas di republik tersebut, dengan anggota majelis diharapkan segera berkumpul untuk membahas calon-calon yang mungkin sebelum menunjuk pengganti Khamenei. Namun, tidak jelas apakah mereka berani mengambil risiko mengadakan pertemuan mengingat Presiden AS Donald Trump telah bersumpah pengeboman yang menargetkan rezim tersebut akan berlanjut.
Para ahli hukum perlu memilih pengganti yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan dalam konstitusi. Pemimpin baru tersebut harus laki-laki, seorang ulama dengan kompetensi politik, otoritas moral, dan loyalitas kepada Republik Islam. Majelis dapat menafsirkan aturan untuk mengecualikan ulama reformis yang mendukung kebebasan sosial yang lebih besar dan keterlibatan dengan dunia luar.
Al-Jazeera melaporkan Ali Khamenei, sebelum kematiannya, telah memberikan empat nama. Namun, belum ada informasi siapa saja empat nama itu.
Skenario lain ialah ada dewan yang terdiri dari empat orang untuk menjalankan negara sampai pemimpin baru terpilih. Sementara ini, Iran telah membentuk dewan beranggotakan tiga orang yang terdiri dari presiden negara, kepala kehakiman, dan salah satu ahli hukum Dewan Penjaga Konstitusi untuk sementara akan mengambil alih semua tugas kepemimpinan di Iran.
Selain itu, CNN juga mengulas beberapa kandidat yang menurut para ahli dan analis berpotensi menjadi penerus Khamenei. Berikut daftarnya:
Mojtaba Khamenei
Putra kedua Khamenei, Mojtaba Khamenei (56), dikenal memiliki pengaruh signifikan di balik layar dan memiliki hubungan kuat dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), badan militer paling kuat di negara itu, serta pasukan paramiliter sukarelawan Basij. Namun, suksesi dari ayah ke anak tidak disukai dalam kalangan ulama Muslim Syiah dan khususnya di Iran revolusioner yang muncul setelah menggulingkan monarki yang sangat dibenci.Hambatan tambahan adalah Mojtaba bukanlah ulama berpangkat tinggi dan tidak memiliki peran resmi dalam rezim tersebut. Dia dikenai sanksi oleh AS pada tahun 2019.
Alireza Arafi
Sebagai tokoh yang kurang dikenal, Alireza Arafi (67) adalah seorang ulama terkemuka dengan rekam jejak di lembaga pemerintahan yang juga merupakan orang kepercayaan Khamenei. Saat ini, dia menjabat sebagai wakil ketua Majelis Pakar dan telah menjadi anggota Dewan Penjaga yang berpengaruh, yang memeriksa calon pemilihan dan undang-undang yang disahkan oleh parlemen. Dia juga kepala sistem seminari Iran.
Menurut Alex Vatanka dari Middle East Institute, kesediaan Khamenei untuk menunjuk Arafi ke posisi senior dan strategis menunjukkan bahwa dia memiliki ‘kepercayaan yang besar pada kemampuan birokrasinya’. Namun, Arafi tidak dikenal sebagai tokoh politik berpengaruh dan tidak memiliki hubungan dekat dengan lembaga keamanan.
Dia disebut mahir dalam bidang teknologi dan fasih berbahasa Arab serta Inggris. Dia juga aktif menulis dengan menerbitkan 24 buku dan artikel.
Mohammad Mehdi Mirbagheri
Mirbagheri (60) adalah ulama garis keras dan anggota Majelis Pakar yang mewakili sayap paling konservatif dari kalangan ulama. Baru-baru ini dilaporkan bahwa dia membenarkan tingginya angka kematian dalam perang Israel di Gaza dengan mengatakan bahwa kematian bahkan setengah dari populasi dunia ‘layak’ jika itu mencapai kedekatan dengan Tuhan.
Menurut IranWire, sebuah media aktivis, dia sangat menentang Barat dan percaya bahwa konflik antara orang beriman dan orang kafir tidak dapat dihindari. Saat ini, dia memimpin Akademi Ilmu-Ilmu Islam di kota suci Qom di bagian utara.
Hassan Khomeini (50)
Khomeini adalah cucu dari pendiri Republik Islam, Ayatollah Ruhollah Khomeini, yang memberinya legitimasi religius dan revolusioner. Dia bertugas sebagai penjaga mausoleum Khomeini tetapi belum pernah memegang jabatan publik dan tampaknya memiliki sedikit pengaruh terhadap aparat keamanan negara atau elit penguasa.
Dia dikenal kurang garis keras dibandingkan banyak rekan-rekannya dan dilarang mencalonkan diri untuk Majelis Pakar pada tahun 2016.
Hashem Hosseini Bushehri
Bushehri (60-an) adalah seorang ulama senior yang terkait erat dengan lembaga-lembaga yang mengelola suksesi, khususnya Majelis Pakar, di mana dia menjabat sebagai wakil ketua pertama. Dia disebut dekat dengan Khamenei tetapi memiliki profil rendah di dalam negeri dan tidak dikenal memiliki hubungan yang kuat dengan IRGC.
PROFIL AYATOLLAH ALI KHAMENEI
Seyyed Ali Khamenei lahir pada 17 Juli 1939 di Mashhad, sebuah kota suci di timur laut Iran yang menjadi pusat ziarah Syiah. Ia tumbuh dalam keluarga ulama yang sederhana; ayahnya adalah seorang cendekiawan agama yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.
Sejak kecil, Khamenei dibesarkan dalam lingkungan religius yang ketat dan mulai membentuk pandangan politik-keagamaannya melalui pendidikan di seminari Islam di Najaf dan Qom—dua pusat utama teologi Syiah dunia.
Pada usia 13 tahun, Khamenei mulai tertarik pada gagasan Islam revolusioner. Ia sangat dipengaruhi oleh pemikiran ulama Navab Safavi yang menyerukan perlawanan terhadap kekuasaan Shah Mohammad Reza Pahlavi, bahkan membenarkan penggunaan kekerasan politik demi perjuangan Islam.
Ketertarikan ini bukan sekadar akademik; sejak remaja, ia sudah memandang agama sebagai instrumen perubahan politik untuk melawan sistem monarki yang dianggapnya pro-Barat dan represif.
Pertemuan Khamenei dengan Ayatollah Ruhollah Khomeini pada 1958 menjadi titik balik krusial dalam hidupnya.Ia segera mengadopsi pemikiran Khomeini yang kemudian dikenal sebagai “Khomeinisme”—sebuah ideologi yang memadukan sentimen anti-kolonial, teologi Syiah, dan rekayasa sosial demi menciptakan masyarakat Islam yang dianggap adil.
Berdasarkan ulasan Andrew Thomas, ahli studi Timur Tengah di outlet The Conversation pada 1 Maret 2026, inti dari gagasan ini adalah konsep velayat-e faqih (perwalian ahli hukum Islam).
Konsep ini menegaskan bahwa legitimasi negara harus bersumber dari otoritas ilahi, di mana seorang ulama Syiah yang memenuhi syarat memegang otoritas tertinggi negara dengan kewenangan luas, setara dengan otoritas Nabi dalam konteks pemerintahan.
Sejak 1962, Khamenei aktif selama dua dekade dalam gerakan revolusioner menentang rezim Pahlavi di bawah jaringan Khomeini. Ia terlibat dalam gerakan bawah tanah dan membangun basis massa di kalangan mahasiswa serta ulama.
Pada 1971, ia ditangkap oleh SAVAK (polisi rahasia Shah) dan mengalami penyiksaan selama penahanan. Pengalaman pahit ini justru memperkuat reputasinya sebagai aktivis garis keras dan loyalis setia Khomeini.
Ketika Revolusi Islam 1979 berhasil menggulingkan Shah, Khamenei dengan cepat naik ke puncak kekuasaan. Ia terpilih sebagai anggota Dewan Revolusi, menjabat sebagai wakil menteri pertahanan, dan berperan penting dalam pembentukan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
Awalnya dibentuk untuk melindungi revolusi, IRGC kemudian bertransformasi menjadi institusi militer dan politik paling perkasa di Iran, yang kelak menjadi fondasi utama kekuatan Khamenei.
Wafatnya Ayatollah Ruhollah Khomeini pada Juni 1989 meninggalkan kekosongan kekuasaan yang kritis. Saat itu, belum ada sosok yang secara eksplisit disiapkan sebagai penerus.
Sebelumnya, Khomeini sempat menunjuk Grand Ayatollah Hossein-Ali Montazeri, namun Montazeri disingkirkan setelah mengkritik pelanggaran HAM oleh rezim dan akhirnya dikenakan tahanan rumah.
Dalam situasi buntu tersebut, nama Ali Khamenei muncul sebagai kandidat kompromi. Secara politik, ia memiliki kredibilitas tinggi: menjabat presiden dua periode (1981–1989) dan sangat dekat dengan IRGC. Namun, terpilihnya Khamenei oleh Majelis Ahli (Assembly of Experts) pada 1989 sempat memicu kontroversi besar.
Kendala utamanya adalah masalah legitimasi keagamaan. Konstitusi saat itu mewajibkan Pemimpin Agung menyandang gelar Grand Ayatollah, sementara Khamenei belum mencapainya.
Banyak ulama senior meragukan standar keilmuannya. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan referendum pada Juli 1989 untuk mengamandemen konstitusi; syarat “Grand Ayatollah” dihapus dan diganti dengan kriteria “memiliki keilmuan Islam yang memadai”. Setelah amandemen disahkan, barulah ia secara resmi diangkat menjadi Ayatollah dan Pemimpin Agung.
Sebagai Pemimpin Agung, ia memegang kendali penuh atas kebijakan negara, angkatan bersenjata, dan Dewan Garda. Seiring waktu, Khamenei memperkuat posisinya dengan mengontrol para presiden—mendukung mereka yang sejalan dan menjegal kebijakan yang dianggap menyimpang dari garis ideologinya.
Salah satu intervensinya yang paling brutal terjadi pada pemilu 2009, di mana ia memerintahkan penumpasan berdarah terhadap demonstran yang memprotes kecurangan pemilu.
Di bawah kepemimpinannya, kebijakan luar negeri Iran didasarkan pada strategi “perlawanan terhadap imperialisme Barat”. Keamanan Iran tidak hanya dijaga di dalam perbatasan, tetapi melalui proyeksi pengaruh ke luar negeri untuk menciptakan efek gentar terhadap AS dan Israel.
Melansir Al-Jazeera, strategi ini dikenal sebagai “pertahanan ke depan” (forward defence), yang melahirkan istilah “Poros Perlawanan”—sebuah jejaring aliansi yang mencakup Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina, milisi Houthi di Yaman, serta rezim Bashar al-Assad di Suriah.
Arsitek utama dari jaringan ini adalah Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds yang sangat setia kepada Khamenei sebelum ia tewas dalam serangan udara AS pada 2020.
Namun, kejayaan poros ini mulai runtuh menyusul eskalasi besar setelah 7 Oktober 2023. Perang di Gaza yang menewaskan puluhan ribu orang melemahkan Hamas secara signifikan.
Israel juga berhasil melumpuhkan kepemimpinan Hizbullah, termasuk menewaskan Hassan Nasrallah. Pukulan telak terakhir terjadi pada Desember 2024 ketika rezim Bashar al-Assad di Suriah tumbang, memutus jalur logistik utama Iran ke Lebanon.
Memanfaatkan momentum pelemahan Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melancarkan serangan besar pada 13 Juni 2025. Serangan itu menghantam fasilitas nuklir dan menewaskan banyak ilmuwan serta komandan senior Iran.
Meski Iran membalas dengan rudal ke Tel Aviv, perang 12 hari tersebut berakhir dengan keterlibatan langsung AS yang menghancurkan fasilitas nuklir utama Iran menggunakan bom penghancur bunker.
Khamenei, pada masanya, terkadang bersedia bekerja sama dengan Barat—terutama saat bernegosiasi dengan AS mengenai program pengayaan nuklir Iran. Namun, selama masa pemerintahan Trump yang pertama, ia kembali ke sikap anti-Barat yang keras sebagai respons atas penarikan diri AS dari kesepakatan nuklir 2015 dan pembunuhan Qassem Soleimani.
Ketika Trump kembali menjabat pada 2025, posisi Iran semakin terjepit. Kekalahan Iran dalam perang singkat melawan Israel pada 2025 menghancurkan sisa-sisa legitimasi rezim di mata rakyatnya.
Penduduk Iran yang semakin menderita mulai menunjukkan kebencian terbuka terhadap sistem politik mereka. Dalam protes tahun 2025–2026, massa mulai secara terang-terangan meneriakkan seruan kematian bagi Khamenei.
Gelombang protes nasional yang meletus pada 28 Desember 2025 dipicu oleh anjloknya nilai tukar rial, inflasi yang tak terkendali, serta krisis energi. Demonstrasi yang awalnya bersifat ekonomi dengan cepat berubah menjadi gerakan politik yang menuntut berakhirnya Republik Islam.
Respon negara sangatlah brutal. Pada 3 Januari 2026, Khamenei melabeli demonstran sebagai “perusuh”, yang menjadi lampu hijau bagi aparat untuk melepaskan tembakan. Akses internet diputus total sejak 8 Januari untuk menutupi pembantaian yang sedang berlangsung.
Pasukan keamanan menggunakan peluru tajam untuk menembaki massa dari atap bangunan, menyasar kepala dan dada.
Puncak kekerasan pada 8–9 Januari 2026 mengakibatkan ribuan orang tewas. Rumah sakit dan kamar jenazah meluap. Mengenai jumlah korban, terdapat perbedaan data yang mencolok; pemerintah Iran secara resmi mengakui 3.117 korban jiwa, namun media internasional seperti Time dan The Guardian melaporkan angka mencapai 30.000 orang.
Donald Trump bahkan menyebut angka 32.000 korban tewas dalam pernyataannya pada 20 Februari 2026, menyebut situasi tersebut sebagai “hal yang sangat menyedihkan bagi rakyat Iran”.
Pasca-protes, ketegangan semakin memuncak saat AS memindahkan aset militernya ke Timur Tengah dan mengancam akan menyerang jika Iran tidak menyetujui empat tuntutan utama: penghentian program nuklir, pembatasan misil balistik, penghentian pendanaan proksi, dan penghentian penindasan terhadap rakyat sendiri.
Namun, negosiasi yang berlangsung selama berminggu-minggu menemui jalan buntu. Pejabat senior AS menyatakan kepada wartawan bahwa Iran bersikeras menolak membicarakan program misil dan uranium mereka.
“Dalam tiga putaran pembicaraan terakhir, Iran dengan tegas menolak untuk bernegosiasi soal program rudal balistik mereka,” catat pejabat tersebut, mengutip Times of Israel.
“Mereka tidak mau membicarakannya dengan kami maupun mitra regional kami. Bagi kami, itu adalah situasi yang tidak dapat diterima. Jadi, secara jujur, Presiden tidak punya pilihan lain,” tambahnya.
Pejabat itu melanjutkan bahwa niat Iran jelas hanya untuk mengulur waktu agar bisa mengembangkan bom nuklir, meskipun AS telah menawarkan berbagai cara untuk program nuklir sipil yang damai.
Pada Jumat, 27 Februari 2026, Trump menyatakan ketidaksenangannya terhadap proses negosiasi tersebut dan menegaskan bahwa kekuatan militer, termasuk perubahan rezim, tetap menjadi opsi yang tersedia.
“Kami tidak senang dengan cara mereka (Iran) bernegosiasi. Mereka tidak boleh memiliki senjata nuklir,” tegas Trump. Ketika ditanya apakah serangan AS akan mengarah pada perubahan rezim, ia menjawab, “Tidak ada yang tahu. Mungkin saja, mungkin tidak. Akan menyenangkan jika kita bisa melakukannya tanpa itu, tapi terkadang Anda harus melakukannya.”
Keesokan harinya, Sabtu, 28 Februari 2026, AS dan Israel meluncurkan serangan udara gabungan yang menghancurkan kediaman Ali Khamenei dan menewaskan sang Pemimpin Agung, menandai berakhirnya kekuasaan panjangnya di Iran.(BERBAGAI SUMBER)****
Komentar