Oleh: Andre Vincent Wenas,MM,MBA., Pemerhati masalah ekonomi dan politik, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.
DARI era Reformasi 1998 – 2014 ke era Transformasi 2015 – 2045. Era Transformasi ini akhirnya dimantapkan melalui UU 59/2024 yang menjabarkan tahapan pembangunan strategis yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) 2025-2045.
Jadi jangka panjang yang spektrumnya 20 tahun, sejak tahun 2025. Tapi pergeseran paradigma bangsa diupayakan sejak Jokowi memulai mantranya: kerja… kerja… kerja… dengan demikian paradigma bangsa mulai digeser pelan-pelan. From reform to transform.
Pembangunan (developmentalism) Jokowi, ada yang menyebut dengan Jokowinomics atau Jokowisme, intinya untuk mencapai Visi Indonesia Emas (VIE) 2045. Developmentalismenya dibagi menjadi empat tahapan utama, yakni periode 2025 – 2029, disambung 2030 – 2034, lanjut ke 2035 – 2039, dan akhirnya 2040-2045.
Terasa sekali bahwa transformasi sosial dan ekonomi menjadi titik berat atau fokus utama di setiap fasenya. Ini upaya transformatif untuk memenuhi kebutuhan riil dan praktis dari rakyat Indonesia. Singkatnya, upaya melepaskan diri dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle-income trap).
Rencana strategis pembangunan ini seharusnya juga menjadi dasar dalam penyusunan visi, misi, dan program pasangan calon presiden, gubernur, bupati, serta wali kota dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara berkesinambungan.
Berikut empat fase atau tahapannya.
Tahap 1. Tahapan awal (2025 – 2029) menitikberatkan pada transformasi ekonomi dan sosial, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi ditargetkan sekitar 5,6 – 6,1 persen per tahun.
Tapi kita juga disemangati oleh Presiden Prabowo dengan menargetkan pertumbuhan yang lebih progresif, akan diupayakan pertumbuhan mencapai 8 persen.
Titik berat diarahkan pada peningkatan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, serta penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar lebih produktif.
Pembangunan ekonomi yang mengedepankan hilirisasi sumber daya alam, riset inovasi, dan penerapan ekonomi hijau, termasuk digitalisasi wilayah dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa, pembangunan yang Indonesia sentris.
Program transisi menuju energi terbarukan dilakukan dengan membatasi pembangunan PLTU batu bara dan meningkatkan pemanfaatan teknologi Energy Storage System (ESS), serta pengembangan pembangkit listrik yang berbasis energi terbarukan seperti PLTA (air), PLTS (surya) dan PLTB (bayu).
Subsidi fosil dialihkan ke subsidi Energi Terbarukan (ET) secara bertahap, peningkatan penggunaan gas bumi di sektor industri, kendaraan listrik dan peralatan listrik rumah tangga dan infrastruktur pendukungnya. Pengembangan sistem jaringan listrik melalui interkoneksi dan smart-grid.
Transformasi tata kelola diarahkan pada penguatan kelembagaan. Regulasi, manajemen risiko serta pelayanan publik berbasis teknologi. Di sisi hukum, reformasi untuk memastikan supremasi hukum dan stabilitas politik. Keamanan nasional melalui peningkatan keamanan laut, masyarakat, dan siber.
Pembangunan wilayah ditargetkan pada peningkatan infrastruktur dan konektivitas logistik. Mempercepat pembangunan jaringan listrik berbasis island-grid dan national-grid. Fokus utama juga tertuju pada pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan penuntasan pelayanan dasar di wilayah-wilayah prioritas.
Pendanaan pembangunan akan dioptimalkan melalui reformasi tata kelola fiskal dan peningkatan peran sektor non-pemerintah dalam pembiayaan pembangunan.
Tahap 2. Memasuki tahap kedua pembangunan nasional pada 2030 – 2034 dengan mempercepat transformasi yang telah diletakkan fondasinya di tahap sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat hingga rata-rata 6,9 – 7,8 persen per tahun.
Fokus utama transformasi sosial adalah pembangunan manusia yang inklusif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Di sektor ekonomi, prioritas diberikan pada peningkatan produktivitas dan pengembangan sentra pertumbuhan ekonomi baru, terutama di luar Jawa, termasuk kelanjutan pembangunan IKN dan wilayah sekitarnya.
Mendorong optimalisasi ekonomi biru, hijau, dan bioekonomi untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Transisi energi dari PLTU berbasis batu bara menuju infrastruktur energi terbarukan seperti hidrogen dan amonia rendah karbon. Eksplorasi energi laut, juga menjadi fokus utama.
PLT Energi Terbarukan dan pengembangan jaringan listrik pintar (smart-grid) akan diperluas untuk mendukung Electric Vehicle (EV) dan berbagai peralatan rumah tangga.
Transformasi digital diperkuat dengan pemanfaatan teknologi di berbagai sektor, penguatan riset, inovasi, dan produksi teknologi dalam negeri. Kelembagaan yang kolaboratif dengan SDM ASN yang kompeten menjadi fondasi reformasi tata kelola yang berbasis teknologi informasi, didukung oleh partai politik modern dan masyarakat sipil yang aktif berpartisipasi.
Supremasi hukum mengalami modernisasi melalui digitalisasi sistem penegakan hukum dan penguatan aparat penegak hukum yang berintegritas. Paradigma keadilan restoratif diterapkan untuk mengakomodir kebutuhan korban dan masyarakat. Diplomasi proaktif dan pertahanan negara diperkuat dengan teknologi mutakhir yang mendukung kemandirian Indonesia di kancah global.
Ketahanan sosial budaya dan ekologi. Partisipasi inklusif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, penguatan teknologi berbasis riset untuk ketahanan pangan, air, dan energi, serta penegakan hukum yang konsisten di seluruh wilayah.
Sistem jaringan listrik island-grid di Bali Nusra, Kalimantan dan Sulawesi, serta national-grid di Sumatera dan Jawa, diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan. Kota besar dan metropolitan akan dikembangkan dengan tata kelola terintegrasi, untuk menyiapkan masyarakat berdaya saing, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Pendanaan pembangunan akan dioptimalkan melalui reformasi tata kelola fiskal dan perluasan sumber pendanaan non pemerintah.
Tahap 3. Pada tahap ketiga (2035 – 2039), Indonesia memulai ekspansi global yang mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6,4 – 7,6 persen per tahun. Fokus utama transformasi sosial terletak pada penguatan daya saing sumber daya manusia (SDM) yang semakin produktif dan inovatif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di bidang ekonomi, Indonesia memperkuat posisinya sebagai economic powerhouse dengan daya saing global melalui peran yang lebih besar dalam Global Value Chain, penguasaan teknologi menengah dan tinggi, serta menjadi hub maritim Asia.
Transisi energi juga difokuskan pada peningkatan kapasitas energi terbarukan, implementasi hidrogen dan amonia rendah karbon, serta pengembangan PLTN (nuklir) komersial. Selain itu, fokus juga pada pengembangan energi laut, efisiensi listrik di sektor industri, dan peningkatan jaringan kelistrikan melalui interkoneksi dan smart-grid.
Dalam tata kelola, Indonesia menekankan pada adaptasi kelembagaan, peningkatan kompetensi ASN, modernisasi partai politik, dan evaluasi regulasi berbasis teknologi. Supremasi hukum difokuskan pada pemberantasan korupsi dengan pendekatan corruption impact assessment, peningkatan penerimaan negara, dan penguatan diplomasi yang sinergis, menjadikan Indonesia sebagai pemain global.
Ketahanan sosial budaya dan ekologi bertujuan menciptakan masyarakat yang tangguh menghadapi perubahan dan bencana, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Penerapan teknologi hijau dan biru menjadi prioritas untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi pencemaran lingkungan, dan mengelola limbah secara efektif.
Pembangunan wilayah difokuskan pada peningkatan konektivitas global dan pengembangan energi terbarukan, termasuk pembangunan island-grid di Maluku dan Papua serta national-grid di seluruh wilayah Nusantara. Pendanaan pembangunan mengandalkan sumber dana non-pemerintah untuk memperluas cakupan sektor di daerah.
Tahap 4. Pada tahap keempat (2040 – 2045), Indonesia berhasil mencapai Indonesia Emas 2045 dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5,4 – 6,7 persen per tahun. Fokus transformasi sosial adalah menciptakan masyarakat sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, serta memiliki daya saing.
Transformasi ekonomi diarahkan pada mewujudkan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi dan poros maritim dunia, dengan SDM yang semakin unggul dan inovatif di kancah global.
Transisi energi difokuskan pada penghapusan PLTU batu bara, peningkatan energi terbarukan, ekspansi hidrogen dan amonia rendah karbon untuk transportasi berat, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) komersial yang mandiri, serta perluasan jaringan kelistrikan dengan interkoneksi dan smart-grid. Transformasi tata kelola menekankan pada regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
Supremasi hukum difokuskan pada penegakan hukum yang adil dan akuntabel, menuju Indonesia tanpa korupsi, serta penguatan kepemimpinan Indonesia di Asia-Pasifik.
Demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat terwujud dengan sistem keuangan yang tangguh, mampu menghadapi tantangan VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), serta pengaruh Indonesia sebagai pemain global yang semakin kuat di bidang diplomasi dan pertahanan.
Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada terciptanya masyarakat yang tangguh menghadapi perubahan dan bencana, dengan ekonomi hijau dan biru yang berkelanjutan.
Indonesia menjadi percontohan global dalam lingkungan hidup berkualitas, hasil pertanian dan pangan olahan mendunia, serta pengurangan emisi menuju net zero emission.
Pembangunan wilayah menekankan ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi dan berkelanjutan di seluruh Indonesia, dengan tata kelola kelembagaan yang kuat. Pendanaan pembangunan pada tahap ini sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah semakin meningkat.
Cetak biru (blue-print) tahapan menuju Visi Indonesia Emas 2045 sudah kita punyai. Pemilu 2024 (pilpres, pileg dan pilkada) sudah kita lalui. Presiden Prabowo Subianto pun pernah menerbitkan buku “Paradoks Indonesia dan Solusinya” pada tahun 2022 lalu, isinya komplementer dengan Visi Indonesia Emas 2045.
Sehingga Wapres Gibran Rakabuming Raka ketika ditanya wartawan seusai mengantar Presiden Prabowo lawatan ke luar negeri menjawab tegas, “Untuk saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo.” Memang ini hal yang jauh lebih penting ketimbang isu politik recehan yang timbul tenggelam. Ingat, tahap pertama (2025 – 2029) menuju VIE 2045 harus sukes,.
Ayo kerja… kerja… kerja… Waktunya tidak banyak lagi.
Bandung, 20 Desember 2024
Referensi:
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024
IDN Times, Jokowi Terbitkan Peta Indonesia Emas 2045, 18 Sep 2024
