Oleh : Dede Farhan Aulawi
Fiqih politik Islam kontemporer merupakan cabang kajian hukum Islam yang membahas hubungan antara nilai-nilai syariat dengan praktik penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan kehidupan politik dalam konteks dunia modern. Berbeda dengan fiqih siyasah klasik yang berkembang pada masa kekhalifahan, fiqih politik kontemporer berusaha menjawab berbagai persoalan baru seperti demokrasi, hak asasi manusia, konstitusi, negara bangsa (nation-state), pemilu, pluralisme, tata kelola pemerintahan, serta hubungan internasional.
Prinsip utama fiqih politik Islam adalah mewujudkan kemaslahatan (maslahah), menegakkan keadilan (‘adl), menjalankan musyawarah (syura), menjaga amanah, dan melindungi hak-hak masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi etika politik yang dapat diterapkan dalam berbagai bentuk sistem pemerintahan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.
Dalam konteks negara modern, banyak ulama kontemporer berpendapat bahwa Islam tidak menetapkan satu bentuk sistem politik yang bersifat mutlak. Yang lebih penting adalah tercapainya tujuan syariat (maqashid al-syari’ah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, serta dalam pengembangan kontemporer juga mencakup perlindungan martabat manusia, kebebasan yang bertanggung jawab, dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, sistem politik seperti demokrasi konstitusional dapat dipandang selaras dengan nilai-nilai Islam apabila mampu menjamin keadilan, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, dan perlindungan hak warga negara.
Fiqih politik Islam kontemporer juga menekankan pentingnya etika kepemimpinan. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut memiliki kemampuan administratif, tetapi juga integritas moral, kejujuran, profesionalisme, serta kesediaan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada masyarakat dan kepada Allah SWT. Kekuasaan dipandang sebagai amanah, bukan sebagai sarana memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok.
Di tengah tantangan global seperti korupsi, disinformasi, polarisasi politik, radikalisme, perkembangan teknologi digital, serta dinamika geopolitik internasional, fiqih politik Islam dituntut untuk terus berkembang melalui ijtihad yang mempertimbangkan perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Pendekatan yang moderat (wasathiyah), dialogis, dan berbasis kemaslahatan menjadi semakin penting agar hukum Islam tetap relevan dalam menjawab persoalan masyarakat modern.
Dengan demikian, fiqih politik Islam kontemporer bukan sekadar membahas bentuk negara atau mekanisme kekuasaan, melainkan menghadirkan panduan moral dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan yang adil, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan seluruh masyarakat. Melalui pengembangan ijtihad yang responsif terhadap perubahan zaman, fiqih politik Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkeadaban, damai, dan berkeadilan sosial.(****
