oleh

Hearing Forum Kepala Desa Kabupaten Kepulauan Meranti dengan DPRD Terkait Realisasi Pencairan Dana ADD Menemui Jalan Buntu

Meranti, LINTAS PENA  

Hearing yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 yang dipimpin oleh Ketua Komisi I Edi Mashudi   bersama Forum Kepala Desa Kabupaten Kepulauan Meranti yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Drs.Ikhwani  , S.IP dan Pihak Inspektorat.

Rapat dengar pendapat tersebut Forum Kepala Desa Kabupaten Kepulauan Meranti mempertanyakan/ membahas terkait Realisasi Pencairan Dana ADD Tahun 2017, di gelarnya Hearing juga terkait dengan atas aksi mogok kerja sejumlah Kepala Desa se-Kecamatan Merbau pada akhir-akhir ini.

Yang sebagaimana diungkapkan sejumlah kepala desa dihadapan wakil rakyat pada pertemuan diaula kantor DPRD jalan dorak tersebut, “Kita hanya minta kepastian kapan dicairkannya anggaran kita, tolong kepada dinas yang berwenang memberikan kepastian yang jelas,”ujarnya

Para kepala desa melalui Ketua Forum Kades Se-kabupaten Edi Murkan dan Kecamatan juga meminta kepedulian Pemerintah Daerah (Pemda) sepenuhnya, dikarenakan banyak pembangunan yang seharusnya dikerjakan dan gaji yang harus dibayarkan.”Kalau terus seperti ini, bagaimana program membangun desa bisa terwujud, kita harap Pemerintah Daerah harus lebih peduli ,” harap sejumlah Kepala Desa.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh camat Se-Kabupaten Kepulauan Meranti juga ikut menghadiri dan menyampaikan keluhan terkait permasalahan penyusunan administrasi desa, serta kasus yang menimpa kepala desa saat terjerat dalam permasalahan hukum.

Hearing sempat memanas, saat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Drs. Ikhwani, S.IP menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti.Pasalnya, sebelum dilakukan pertemuan ini Kepala Desa harus konsultasi terlebih dahulu dengan Dinas Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti.”Sedangkan kapan dicairkannya anggaran Desa, saya tidak bisa memastikan, sebab itu kewenangannya DPPKAD, bahkan kita dari dinas juga merasakan hal yang sama,” ungkap Ikhwani, (M.KHOSIR)***

Komentar