Kuningan, LINTAS PENA
Wakil Bupati Kuningan M Ridho Suganda, mewakili Bupati Kuningan H. Acep Purnama menerima Anugerah Anubhawa Sasana Desa dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasona H. Laoly, di Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Penghargaan itu merupakan apresiasi pemerintah RI melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas jasa pimpinan daerah dalam membina serta mengembangkan desa-desa sadar hukum di Kabupaten Kuningan.
Beberapa desa di Kabupaten Kuningan juga meraih penghargaan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang diserahkan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, diantaranya Desa Mancagar dan Desa Cirukem Kec. Garawangi, Desa Wanasaraya Kec. Kalimanggis, dan Desa Pasayangan Kec. Lebakwangi.
Penilaian berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 180.05/KEP.497-HUKHAM/2017 tentang Tim Peniali Desa/Kelurahan Sadar Hukum meliputi kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinai Jawa Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Biro Hukum dan HAM, Biro Pemerintahan dan kerjasama serta Bagian Hukum Kabupaten/Kota.
Wakil Bupati M. Ridho Suganda , M Ridho mengucapkan terima kasih khususnya kepada aparatur desa dan kecamatan yang sudah berupaya memberikan pembinaan masyarakat mengenai sadar hukum. “Prestasi ini bisa diraih tentu saja tak lepas dari kerja bersama pemerintah desa dan masyarakatnya yang mendapat dorongan kinerja bagian hukum Setda Kabupaten Kuningan dengan progam sosialiasi yang dilakukan kepada masyarakat,” kata Ridho, yang saat itu didampingi Kabag Hukum Setda Kabupaten Kuningan, H. Budi Alimudin.
Ia mengharapkan dengan diraihnya prestasi itu mampu memberikan semangat bagi pemerintah desa untuk terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kesadaran dan ketaatan terhadap semua regulasi. Dengan begitu kedisiplinan dan rasa tanggung jawab yang berkesinambungan akan hadir demi kemajuan Kabupaten Kuningan, termasuk pembangunan nasional.
Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasona H. Laoly, mengatakan desa/kelurahan sadar hukum merupakan salah satu upaya meningkatkan kesadaran hukum di Indonesia, terutama di masyarakat level bawah.(ADING.M/HUMAS)***
Komentar