Oleh: Agus Pakpahan (Ekonom Kelembagaan & Rektor Universitas Koperasi Indonesia)
SERIAL TROPIKANISASI–KOOPERATISASI, Edisi 28 Mei 2026
Ketika nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp 17.500 per dolar AS, kita sering memandangnya hanya sebagai persoalan moneter: kurs melemah, impor mahal, inflasi meningkat. Namun apabila angka tersebut dibaca lebih dalam melalui struktur devisa Indonesia, muncul sebuah pertanyaan yang jauh lebih strategis: apa sebenarnya sumber utama dolar Indonesia hari ini?
Selama ini publik sering menganggap bahwa devisa Indonesia terutama berasal dari sumber daya alam, khususnya kelapa sawit. Pandangan itu memang tidak salah. Pada tahun 2025, ekspor sawit dan turunannya diperkirakan mencapai sekitar US$22–25 miliar atau sekitar Rp385–438 triliun pada kurs Rp 17.500 per dolar AS. Tidak ada komoditas agro lain yang mampu mendekati skala tersebut. Sawit telah menjadi tulang punggung devisa pertanian Indonesia selama dua dekade terakhir.
Namun terdapat fakta penting yang sering luput diperhatikan. Devisa sawit sebesar itu diperoleh dari penggunaan ruang ekologis yang sangat luas, yaitu sekitar 16–17 juta hektare perkebunan kelapa sawit, dengan jumlah tenaga kerja langsung dan tidak langsung yang diperkirakan mencapai sekitar 16–18 juta orang dalam seluruh rantai ekonomi sawit. Dengan kata lain, devisa sawit lahir dari kombinasi penguasaan lahan tropis, tenaga kerja besar-besaran, infrastruktur logistik, industri pengolahan, dan jaringan perdagangan global yang panjang.
Akan tetapi, ketika angka tersebut dibandingkan dengan devisa yang berasal dari pekerja migran Indonesia dan sektor pariwisata, muncul sebuah insight yang sangat menarik.
Pada tahun yang sama, remittance atau kiriman uang pekerja migran Indonesia diperkirakan mencapai sekitar US$18–20 miliar. Sementara devisa pariwisata berada pada kisaran US$18–19 miliar. Jika keduanya digabungkan, totalnya mencapai sekitar US$36–39 miliar atau sekitar Rp630–680 triliun.
Artinya, devisa yang dihasilkan manusia Indonesia melalui kerja global dan jasa pariwisata ternyata sudah jauh lebih besar dibandingkan devisa yang dihasilkan oleh kelapa sawit. Apa maknanya?
Pertama: ekonomi Indonesia sedang mengalami pergeseran diam-diam dari ekonomi berbasis SDA menuju ekonomi berbasis manusia dan jasa.
Pada masa lalu, devisa Indonesia terutama bertumpu pada minyak bumi, gas, kayu, dan kemudian sawit. Namun perlahan-lahan muncul kenyataan baru bahwa manusia Indonesia sendiri mulai menjadi sumber devisa strategis bangsa. Tenaga kerja migran, industri jasa, hospitality, budaya, dan pariwisata mulai memainkan peran yang semakin besar dalam menopang aliran dolar ke dalam negeri.
Dalam perspektif ini, pendidikan, kesehatan, kemampuan bahasa asing, keamanan, keramahan sosial, dan reputasi internasional Indonesia bukan lagi sekadar isu sosial budaya. Semuanya telah berubah menjadi faktor ekonomi strategis. Manusia mulai menjadi “aset devisa” yang sama atau bahkan lebih penting daripada lahan perkebunan.
Kedua: sawit tetap penting, tetapi tidak cukup.
Sawit masih merupakan backbone devisa agro Indonesia. Namun ketergantungan yang terlalu besar pada satu komoditas selalu membawa risiko: fluktuasi harga global, tekanan kampanye lingkungan, proteksionisme negara maju, hingga ancaman perubahan iklim. Karena itu, diversifikasi sumber devisa menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.
Menariknya, diversifikasi itu sebenarnya sudah berlangsung. Hanya saja, mungkin kita belum sepenuhnya menyadarinya. Remittance dan pariwisata telah tumbuh menjadi penyangga devisa nasional yang nilainya bahkan melampaui sawit. Hal ini menunjukkan bahwa masa depan ekonomi Indonesia tidak lagi dapat hanya bertumpu pada ekspor komoditas primer semata.
Ketiga: sawit, remittance, dan tourism merepresentasikan tiga model ekonomi yang berbeda.
Sawit pada dasarnya adalah ekonomi berbasis tanah dan sumber daya alam. Remittance adalah ekonomi berbasis mobilitas manusia. Sedangkan pariwisata adalah ekonomi berbasis pengalaman, budaya, kepercayaan, dan pelayanan.
Sawit membutuhkan jutaan hektare lahan untuk menghasilkan devisa. Sebaliknya, remittance dan tourism tidak memerlukan ekspansi ruang ekologis dalam skala yang sama. Keduanya lebih bertumpu pada kualitas manusia, keterampilan, budaya, pelayanan, jejaring global, dan reputasi internasional.
Dengan kata lain, sawit merupakan intensifikasi pemanfaatan tanah, sedangkan remittance dan pariwisata merupakan intensifikasi kapasitas manusia dan budaya. Di sinilah terlihat arah transformasi ekonomi modern. Nilai ekonomi global semakin banyak dihasilkan bukan semata-mata dari eksploitasi sumber daya alam, melainkan dari kemampuan manusia menciptakan layanan, pengalaman, kepercayaan, dan konektivitas global.
Keempat: Indonesia mulai bergerak menuju ekonomi berbasis SDM global, tetapi masih tertinggal dibanding Filipina.
Perbandingan dengan Filipina membuat gambaran ini semakin jelas. Pada tahun 2025, remitansi Filipina diperkirakan mencapai sekitar US$ 35,6 miliar, hampir dua kali lipat Indonesia. Tetapi yang lebih menarik lagi adalah jika angka tersebut dihitung secara per kapita. Dengan jumlah penduduk sekitar 114 juta jiwa, remittance per kapita Filipina mencapai sekitar US$ 312 per orang per tahun. Indonesia hanya sekitar US $67 per orang per tahun.
Perbedaan itu memperlihatkan sesuatu yang sangat mendasar. Filipina lebih berhasil menjadikan kualitas SDM global sebagai mesin devisa nasional. Mereka membangun pendidikan berbasis bahasa Inggris, sistem sertifikasi internasional, pendidikan maritim, nursing, hospitality, dan diaspora profesional yang kuat. Akibatnya, pekerja Filipina banyak masuk ke sektor profesional global dengan penghasilan lebih tinggi.
Indonesia masih didominasi pekerja migran pada sektor domestik dan low-skilled labor. Karena itu, meskipun jumlah pekerja migran Indonesia besar, devisa per pekerjanya masih jauh di bawah Filipina. Insight pentingnya adalah bahwa masa depan devisa Indonesia tidak hanya bergantung pada ekspor barang, tetapi juga pada ekspor skill, profesionalisme, dan reputasi SDM.
Kelima: sektor maritim Indonesia sebenarnya memiliki potensi devisa yang sangat besar.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sebenarnya memiliki basis budaya maritim yang sangat kuat. Anak buah kapal Indonesia telah lama bekerja di kapal niaga internasional, tanker, kapal pesiar, hingga industri offshore global. Namun dibanding Filipina, posisi Indonesia masih tertinggal.
Filipina berhasil membangun pendidikan maritim global, maritime English, sertifikasi internasional, dan jalur profesional hingga level officer. Akibatnya, negara tersebut menjadi salah satu pemasok pelaut terbesar dunia dan memperoleh devisa miliaran dolar dari sektor maritim.
Dunia saat ini sedang menghadapi kekurangan tenaga pelaut global akibat penuaan tenaga kerja dan meningkatnya perdagangan internasional. Artinya, sektor maritim sebenarnya dapat menjadi salah satu mesin devisa SDM terbesar Indonesia di masa depan apabila pendidikan, bahasa Inggris, sertifikasi internasional, dan diplomasi tenaga kerja dibangun secara serius.
Keenam: pariwisata ternyata bukan sektor “pelengkap”.
Selama ini pariwisata sering dipandang sekadar industri hiburan atau gaya hidup. Padahal devisa pariwisata Indonesia ternyata hampir setara dengan devisa sawit. Ini berarti bahwa keindahan alam, budaya, keramahan sosial, stabilitas keamanan, dan kualitas pelayanan sesungguhnya memiliki nilai ekonomi yang sangat nyata.
Dalam ekonomi modern, budaya dan alam bukan lagi sekadar identitas. Keduanya telah berubah menjadi kapital devisa. Di masa depan, hospitality economy mungkin justru akan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia yang paling penting.
Ketujuh: kurs Rp17.500 memperlihatkan paradoks Indonesia.
Di satu sisi, Indonesia memperoleh devisa besar dari sawit, pariwisata, dan remitansi. Tetapi di sisi lain, Indonesia masih mengimpor pangan sekitar US$ 29–32 miliar per tahun, terutama gandum, susu, gula, kedelai, dan pakan ternak.
Artinya, sebagian besar devisa yang diperoleh dari perkebunan, tenaga kerja global, dan pariwisata kembali keluar untuk membeli pangan dan kebutuhan industri dari luar negeri. Paradoks ini menunjukkan bahwa kekuatan devisa Indonesia belum sepenuhnya ditopang oleh produktivitas pangan, teknologi domestik, dan industrialisasi berbasis pengetahuan.
Kedelapan: masa depan Indonesia mungkin berada pada sintesis antara SDA, SDM, dan jasa.
Sawit tetap penting. Tetapi masa depan Indonesia tampaknya tidak mungkin lagi hanya bertumpu pada perluasan lahan, ekstraksi sumber daya alam, atau pembangunan fisik semata. Masa depan Indonesia mungkin justru terletak pada kemampuan menggabungkan tiga kekuatan sekaligus: sumber daya alam, kualitas manusia, dan ekonomi jasa.
Karena itu, pembangunan Indonesia ke depan perlu semakin menaruh perhatian pada pendidikan global, SDM maritim, hospitality economy, riset pertanian, budaya, dan kreativitas manusia Indonesia sendiri.
Dalam konteks inilah kurs Rp17.500 sesungguhnya memberikan pelajaran penting. Nilai dolar ternyata tidak hanya ditentukan oleh komoditas, tetapi juga oleh kualitas manusia, budaya, institusi, dan kemampuan sebuah bangsa membangun kepercayaan global.
Dan mungkin di situlah insight terbesar yang sedang muncul di depan kita: Indonesia ternyata tidak hanya kaya sumber daya alam. Indonesia juga sedang mulai menemukan bahwa manusia, budaya, dan kapasitas maritimnya sendiri adalah sumber devisa strategis bangsa.(****
