Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin.H.M.M menyambut baik dan apresiasi terhadap langkah Pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran yang melakukan pengetatan wilayah perbatasan, baik perbatasan Cimerak, Langkaplancar, Padaherang dan Kalipucang guna mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pangandaran.
“Dari hasil pemantauan yang kita lakukan ke lapangan terutama ke wilayah-wilayah perbatasan, saya melihat apa yang dilakukan Pemerintah Daerah kabupaten Pangandaran sudah sangat luar biasa dalam rangka pengetatan wilayah,” ungkapnya usai memberikan APD kepada Puskemas Padaherang dan bidan Desa Cibuluh Kecamatan Pangandaran.
Menurutnya, pencatatan di wilayah perbatasan dilakukan dengan cukup baik, namun demikian, kata dia, hasil pencatatan tersebut tidak terinformasikan kepada desa-desa tujuan.”Alangkah bagusnya kalau data yang ada di perbatasan disampaikan ke desa dimana orang tersebut terdata,” tuturnya,
Apalagi, saat ini lanjut dia, di sinyalir sudah mulai ada pergerakan arus mudik terutama wilayah Jakarta dan Bandung ke wilayah kabupaten Pangandaran. Maka data yang ada di perbatasan hendaknya secepatnya di informasikan ke desa tujuan.
Dirinya mengatakan, selain melakukan pemantauan ke wilayah perbatasan, dirinya juga melakukan pemantauan ke desa-desa untuk melihat langsung penanganana dan pencegahan Covid-19, dirinya melihat posko-posko yang ada di desa belum dilengkapi oleh alat pelindung diri (APD).”Tadi di Desa Cibuluh ada ODP yang sakit, bidan desa melakukan penanganan tapi sangat disayangkan bidan desa tersebut tidak memiliki APD sehingga bidan desa tersebut menggunakan alat seadanya yaitu jas hujan,” jelasnya.
Oleh karena itu, kedepan dirinya berharap Pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran melakukan penguatan di posko-posko desa, krena sesunggunya ODP ada di wilayah desa.”Saya harap posko desa lebih diperkuat, APD di desa lebih dilengkapi lagi,” ungkapnya.
Selain itu, diriny juga berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran memberikan pemahaman kepada desa-desa terkait dengan ODP. Sebab, kata dia, masih banyak desa yang belum paham terkait dengan data ODP.”Masih banyak desa yang ditanya data ODP, ternyata desa masih menyodorkan data secara keseluruhan sehingga ODP yang sudah melewati masa 14 hari masih terhitung,” tuturnya.(SUNAR/ADV)**