oleh

Ketum Gernas GNPP Anton Charliyan: “ Pemberian Tanda Kehormatan Kenaikan Pangkat Istimewa kepada Prabowo Subianto Sudah Syah Sesuai Ketentuan Perundang Undangan    

BANDUNG—Kini tengah  terjadi  polemik yang mempermasalahkan soal Kenaikan Pangkat   Prabowo Subianto menjadi Jenderal TNI Bintang Empat Kehormatan, tidak perlu ditanggapi secara serius, karena mereka  yang menggoreng dan mempermasalahkannya hanya ingin mencari kegaduhan saja, serta menggiring seakan-akan pemberian tanda jasa dan penghargaan penghormatan kenaikan pangkat itu  hanya ranah peraturan untuk  TNI .

“Sementara pemerintah dalam hal ini Presiden memberikan Tanda Jasa Kehormatan berdasarkan UU No 20 Tahun 2009 berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia bahkan WNA pun bisa diberikan.”tegas Irjen Pol (Purn) Dr.H.Anton Charliyan, mantan Kapolda Jabar menanggapi adanya polemik penganugrahan Jenderal TNI Kehormatan kepada Menhan Prabowo Subianto.

            Abah Anton panggilan akrabnya, menambahkan “ Jadi tidak bersifat sempit hanya untuk TNI Polri saja, sebagaimana diatur dalam UU Pemberian Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan ini. Pasal ; 24 Sd 26 bahwa Syarat Penerima Penghargaan adalah :  1) WNI atau seseorang yang Berjuang di Wilayah NKRI; 2).Mempunyai Integritas Moral dan Keteladanan  ; 3).Berjasa Terhadap Bangsa dan Negara; 4) Berkelakuan Baik   ; 5. …..dan seterusnya”

Lanjut mantan Kadiv Humas Polri ini, “ Disini titik beratnya sangat jelas WNI ,artinya terbuka bagi seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia. Sekali lagi, bukan semata-mata untuk TNI Polri saja. Tapi untuk Sipil dan Militer ,bahkan WNA pun bisa dapat tanda jasa sesuai ; Bab 1X Pasal 38 ayat 1sd 5 Tentang WNA yang berhak mendapat Gelar dan Kehormatan .            

Lebih dipertegas dan diperjelas lagi sesuai Pasal 33 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2009 ini berbunyi :

(3) Penghormatan dan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa Tanda jasa dan Tanda Kehormatan Kepada yang masih hidup dapat berupa :

a. Pengangkatan Atau Kenaikan Pangkat Secara Istimewa

b. Pemberian Sejumlah Uang …. Dst. 

Bila kita simak  Pasal 33 ayat 3 sebagai objek UU ini adalah seluruh WNI yang masih hidup , baik sipil atau militer ,yang penting MASIH HIDUP. Tidak dibatasi oleh kondisi kerja apakah masih aktif atau sudah non aktif ( purnawirawan /pensiun ). Yang penting titik beratnya MASIH HIDUP , Selaras dengan apa yang disampaikan Bung Fadli Jhon di media TV tgl 28 Feb 2024.”paparnya

Karena ada juga pasal yang mengatur WNI yang sudah meninggal ( ANUMERTA ).  “Apalagi melihat rekam jejak bahwa Penghormatan Kenaikan Pangkat ini bukan Pak Prabowo saja yang dapat , tapi sudah pernah di dapat oleh para 7 pendahulunya Al : Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar , Luhut Panjaitan , Hendro Priyono dst , yang merupakan satu Yurisprudensi secara factual yang lebih menguatkan pemberian Penghormatan Kenaikan Pangkat istiwimewa  yang telah dianugerahkan oleh Presiden Jokowi kepada Prabowo Subianto adalah syah dan legal baik secara hukum maupun norma kebiasaan sebelumya berdasarkan Yurisprudensi telah adanya 7 orang yang mendapat kenaikan Jendral TNI Bintang Empat tsb. Dan snehnya dulu ketika diberikan kepada para pendahulunya tidak gaduh seperti sekarang ini . Hal ini terjadi karena saat ini  proses pilpres masih berproses , masih kental dengan  nuansa politik yang selalu mencari-cari kesalahan lawan politik.   Walaupun demikian biar jogetin aja de,h karena sesungguhnya mereka semua mempermasalahkan yang seharusnya bukan masalah.  Selamat Bapak  H Prabowo Subianto atas Penghormatan Kenaikan Pangkat Istimewa dari Presiden RI Ir H Joko Widodo, Semoga kedepan bapak bisa membawa rakyat Indonesia maju menuju Indonesia Emas “pungkas Anton Charliyan yang juga Ketua Umum GNPP Prabowo Gibran (REDI MULYADI)****.

Komentar