Oleh: Andre Vincent Wenas,MM,MBA., pemerhati soal ekonomi dan politik, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.
Terbaru ? Ya, baru dirilis tanggal 2 Januari 2025. Klarifikasi soal apa? Begini judul aslinya: “Behind the Decision (Indonesia): How OCCRP’s ‘Person of the Year’ Highlights the Fight Against Corruption”. Jadi soal Jokowi yang katanya terpilih sebagai presiden terkorup itu. Ini perlu diklarifikasi lantaran para penyinyir masih terus berceloteh ngawur.
Kita langsung ke surat pernyataan OCCRP itu ya. Pertama, Jokowi tidak terpilih sebagai presiden terkorup versi OCCRP. Di laman tentang Bashar al Assad (https://www.occrp.org/en/person-of-the-year/bashar-al-assad) memang ada box kecil di sebelah kanan yang memuat nama mantan Presiden Joko Widodo.
Box kecil itu hanya mau memberi tahu bahwa OCCRP memberi kesempatan pada pembacanya untuk berpartisipasi menominasikan kandidatnya. Box kecil itu berjudul: “2024 Finalist for Person of The Year in Organized Crime and Corruption”.
Di situ dikatakan: “We asked for nominations from readers, journalists, the Person of the Year judges, and others in the OCCRP global network. The finalists who received the most votes this year were:” (Kami meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, para juri Person of the Year, dan pihak lain di jaringan global OCCRP. Finalis yang memperoleh suara terbanyak tahun ini adalah):
Diawali oleh Presiden Kenya William Ruto, tertulis di artikelnya mendapat lebih dari 40 ribu nominasi. Urutan berikutnya sampai kelima adalah mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, tidak disebut berapa yang menominasikannya, lalu Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, diikuti mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan akhirnya pebisnis dari India Gautam Adani.
Tapi dari kelima nama tersebut akhirnya yang terpilih adalah nama yang tidak dinominasikan oleh responden jajak pendapat OCCRP. Karena dewan juri yang independen itu telah menetapkan Bashar al-Ashad, padahal dia tidak ada di kelima nama yang dinominasikan responden.
Selain Presiden Kenya William Ruto yang disebutkan dinominasikan oleh lebih dari 40 ribu responden (katanya lewat polling melalui google-form) sedangkan keempat orang lainnya tidak disebutkan berapa banyak yang menominasikan mereka.
Tapi dari rilis terakhir yang berjudul “Behind the Decision (Indonesia): How OCCRP’s ‘Person of the Year’ Highlights the Fight Against Corruption” ada disebutkan bahwa “We made a general call for nominations and received over 55,000 submissions, including some of the most well-known political figures along with lesser-known individuals.” Jadi ada sekitar 15 ribuan form masuk yang mesti dibagi dengan empat orang nominasi lainnya.
Pertanyaannya sekarang adalah: Siapa orang-orang Indonesia yang menominasikan Joko Widodo? Di berbagai platform media sosial disebutkan ada sementara pihak yang aktif sekali memobilisasi para pembenci dan penyinyir untuk ikutan mengisi form jajak pendapat itu. Silahkan check sendiri, banyak sekali beredar.
Hal kedua yang amat penting adalah rilis OCCRP per tanggal 2 Januari 2025 yang berjudul “Behind the Decision (Indonesia): How OCCRP’s ‘Person of the Year’ Highlights the Fight Against Corruption”. Di situ dikatakan (beberapa saja yang penting kita kutip), selengkapnya bisa Anda baca sendiri di website-nya: https://www.occrp.org/en/announcement/behind-the-decision-indonesia-how-occrps-person-of-the-year-highlights-the-fight-against-corruption
“We’d like to clarify our selection process and address some misconceptions.” (Kami ingin memperjelas proses seleksi kami dan meenjawab beberapa kesalahpahaman).
“As it has been done for 13 years, this award was decided by an expert panel of judges from civil society, academia, and journalism, all with extensive experience in investigating corruption and crime. We made a general call for nominations and received over 55,000 submissions, including some of the most well-known political figures along with lesser-known individuals.”
(Seperti yang telah dilakukan selama 13 tahun, penghargaan ini diputuskan oleh panel juri ahli dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis, semuanya memiliki pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi dan kejahatan. Kami membuka bagi khalayak umum untuk nominasi dan menerima lebih dari 55.000 pengajuan, termasuk beberapa tokoh politik paling terkenal serta individu yang kurang dikenal)
“OCCRP had no control over who was nominated, as suggestions came from people worldwide. This included the nomination of former Indonesian president Joko Widodo, known as Jokowi. OCCRP included in its “finalists” nominees who garnered the most online support and had some basis for inclusion.”
(OCCRP tidak mempunyai kendali atas siapa yang dinominasikan, karena saran-saran itu datang dari orang di seluruh penjuru dunia. Ini termasuk pencalonan mantan presiden Indonesia Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi. OCCRP memasukannyta dalam nominasi “finalis” karena memperoleh dukungan online terbanyak dan memiliki dasar untuk dimasukkan).
Dan ini yang penting,
“OCCRP has no evidence that Jokowi engaged in corruption for personal financial gain during his presidency, However, civil society groups and experts say that Jokowi’s government significantly weakened Indonesia’s anti-corruption commission. Jokowi was also widely criticised for undermining Indonesia’s electoral and judicial institutions to benefit the political ambitions of his son, who is now vice-president under new president Prabowo Subianto.”
(OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi melakukan korupsi demi keuntungan finansial pribadi selama masa kepresidenannya. Namun, kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan komisi anti-korupsi di Indonesia. Jokowi juga banyak dikritik karena meremehkan lembaga pemilu dan peradilan di Indonesia demi menguntungkan ambisi politik putranya, yang kini menjadi wakil presiden di bawah presiden baru Prabowo Subianto)
Akhirnya dikatakan pula,
“It is important to note that this award is sometimes misused by individuals seeking to further their political agendas or ideas. However, the purpose of this award is singular: to bring recognition to crime and corruption—full stop.”
(Penting untuk dicatat bahwa penghargaan ini terkadang disalahgunakan oleh individu yang ingin mengedepankan agenda atau ide politik mereka. Namun, tujuan dari penghargaan ini sangatlah tunggal: untuk memberikan pengakuan terhadap kejahatan dan korupsi—titik).
Demikian. Dengan ini mudah-mudahan bisa membantu mereka yang masih tersesat untuk menemukan jalan untuk menuju kebenaran (truth), bukan yang melampaui kebenaran (post-truth).
Jakarta, Sabtu 4 Januari 2025
