Kab.Tasikmalaya, LINTAS PENA—DPRD Kabupaten Tasikmalaya menerima audiensi dari Yayasan Anugerah Insan Residivist Tasik Raya, yaitu sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsen dengan persoalan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam audiensi tersebut tampak hadir pimpinan Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, juga mitra kerja DPRD, yaitu RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial.
Hal itu disampaikan Sekretaris DPRD Drs.Aam Rahmat Selamet M.Pd kepada LINTAS PENA. “ Alhamdulillah, audiensi DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan Yayasan Anugerah Insan Residivist Tasik Raya berjalan lancar, yang diterima langsung Ketua DPRD bersama Komisi IV dan dihadiri pula dinas/instansi terkait,”ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi SP mengatakan, DPRD sebagai lembaga wakil rakyat pihaknya siap menerima semua masukan dan aspirasi masyarakat untuk disampaikan ke pihak eksekutif agar bisa ditindaklanjuti dan direalisasikan.Apalagi DPRD mempunyai mitra kerja dinas terkait tentunya yang siap dan bisa menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut.”Seperti dalam hal kesejahteraan sosial masyarakat, maka program bantuannya, termasuk penyalurannya harus sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Nah, di sini ada peran dinas terkait untuk melakukan pemantauan agar bisa tepat sasaran,” jelasnya
Adapun terkait program kesejahteraan sosial, Asep Sopari Al Ayubi menyebut dalam hal kebijakan dan programnya ada di dinas sosial dan dinas terkait lainnya. “Kita di DPRD hanya mendorong agar kebijakan pemerintah daerah dalam melayani dan menangani masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial bisa lebih efektif dan tepat sasaran, ” tuturnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya H.Asop Sopiudin,S.Ag,M.Pd menjelaskan, Komisi IV mewakili pimpinan DPRD, menerima audien dari Yayasan Anugerah Insan Residivist Tasik Raya termasuk LSM Gibas tentang kesejahteraan sosial masyarakat.”Kami sangat menyambut baik dorongan dan masukan dari perwakilan masyarakat terkait masalah persoalan sosial ini. Oleh karena itulah kami memfasilitasi pertemuan masyarakat dengan mitra kerja DPRD, salah satunya dinas sosial,” jelasnya
Asop Sopiudin mengungkapkan salah satu persoalan yang disampaikan dalam audensi tersebut adalah terkait permasalahan kebijakan pemerintah dalam hal penyaluran program bantuan kepada masyarakat, baik itu bantuan tunai maupun non tunai yang sudah berjalan.”DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam hal ini membantu memfasilitasi, menerima masukan aspirasi dan masalah yang terjadi untuk dicarikan solusi terbaik. Agar masyarakat mendapatkan haknya dalam pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosialnya,” katanya
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten ini pun memandang pemerintah daerah, dalam hal ini dinas-dinas terkait harus turun mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini agar tidak ada pihak masyarakat yang dirugikan dalam penyaluran bantuan kesejahteraan sosial tersebut. “Sesungguhnya persoalan kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhannya. Baik pemenuhan dari sisi material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Selain itu, pemerintah daerah agar segera mengakselerasi dan mengintegrasikan melalui regulasi dan kebijakan anggaran secara terpadu untuk perlindungan jaminan kesehatan sosial melalui skema UHC (Universal Health Coverage).”papar
Kemudian bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, baik yang bersumber dari APBN, APBD maupun Dana Desa (DD) agar seluruh masyarakat mendapatkan keadilan dan layanan sosial secara terukur, terencana, transparan dan akuntabel serta tidak diskriminatif. “Di samping itu guna menghindari praktek-praktek yang tidak diinginkan dan dapat merugikan negara serta masyarakat secara luas,” pungkas politisi PPP ini. (HUMAS DPRD/ADV)****
Komentar