Oleh: Redi Mulyadi (Pemerhati Media Sosial)
PADA pekan ini, ada berita menarik dan “panas” di tubuh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, yakni adanya konflik (bahkan ada yang menulis perseteruan) antara Wakil Gubernur Erwan Setiawan dengan Sekretaris Daerah Herman Suryatman, sehingga menjadi “sorotan public” topik pembicaraan hangat di masyarakat. Konflik ini pun menjadi konsumsi media mainstream untuk menayangkan/mempublikasikannya.
Seperti dilansir dari media online https://www.koranmandala.com , bahwa ketidakharmonisan keduanya tampak jelas dalam Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024 di Gedung DPRD Jabar, Selasa 1 Juli 2025.Usai rapat, Wagub Erwan Setiawan memilih keluar melalui pintu samping dan langsung meninggalkan lokasi. Sementara itu, Sekda Herman masih berada di ruang sidang, didampingi oleh politisi Golkar, MQ Iswara.
Saat dicegat awak media, Erwan enggan berkomentar banyak soal hubungannya dengan Sekda Herman. “Sudah selesai,” ujarnya singkat sebelum masuk ke kendaraan dinasnya.
Berbeda dengan Erwan, Herman memberikan pernyataan lebih terbuka, meski tetap berhati-hati. Ia menegaskan tidak ada konflik dan justru menyebut telah bertemu serta berdiskusi dengan Erwan.“Tadi kami bertemu, membicarakan masa depan Jawa Barat. Itu hal biasa. Yang penting Jabar istimewa,” ujar Herman. (https://www.koranmandala.com/politik/177934/ketegangan-wagub-jabar-dan-sekda-jabar-tersirat-saat-paripurna-dprd/ )
Kemudian media https://bandung.kompas.com menulis judul berita “Konflik Wagub Erwan Vs Sekda Herman: Birokrasi Jabar Retak di Puncak Kekuasaan” dimana Konflik antara Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dengan Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman menunjukkan kurangnya profesionalitas di level puncak birokrasi. Hal itu disampaikan pengamat kebijakan publik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, Senin (30/6/2025).
Konflik terbuka antara Wagub Erwan dengan Sekda Herman memang menjadi topik pembicaraan hangat di masyarakat, juga di kalangan ASN di lingkungan Setda Pemprov Jabar, meskipun bisik bisik tetangga. Sejumlah pertanyaan pun muncul, kenapa sampai muncul konflik tersebut dan sampai mencuat ke permukaan? Apa yang menimbulkan konflik ? Bagaimana sikap Gubernur Kang Dedi Mulyadi? Bahkan ada pertanyaan, untuk menengahi perseturuan itu justru melibatkan Ketua DPRD Jabar, bukannya Gubernur KDM ? Dan banyak pertanyaan lainnya.
Awal mula mencuatnya konflik terbuka ke permukaan, konon kabarnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengkritik Sekda karena dianggap mengambil alih sejumlah tugas yang seharusnya menjadi kewenangan Wagub. Ia menilai Sekda seharusnya lebih banyak berkonsentrasi di kantor, mengkoordinasikan pekerjaan di lingkup sekretariat daerah.“Pak Sekda harusnya selalu ada di kantor. Pak Gubernur di lapangan, saya juga di lapangan. Sekda fokus mengkonsolidasikan hasil temuan kami di lapangan,” ucapnya di Gedung Sate, Senin (30/6/2025). Apa yang diucapkan Wagub Jabar ini mungkin karena sudah saking kesalnya.
Namun informasi yang diperoleh terutama bisik bisik di lingkungan Setda Jabar, konon katanya, Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman tidak bisa menolak ketika diajak ke lapangan oleh Gubernur Dedi Mulyadi dan meminta agar Sekda tidak berada di kantor melulu alias harus turun ke lapangan. Ini sekedar dugaan penulis…!! Mungkin ada sejumlah tugas yang seharusnya menjadi kewenangan Wagub Erwan, justru diambil alih oleh Sekda Herman. Wagub Jabar ini akhir kesal juga. Wajar bila Wagub Jabar kesal, karena selain tidak banyak diberikan ruang Gerak oleh KDM, kini sejumlah tugasnya seakan akan diambil oleh Sekda Herman yang sering ke lapangan. Jadi keinginan Wagub, maksudnya, ulah pacorok kokod….!!! Ada tata Kelola yang “pacorok kokod” tidak sesuai tupoksi masing-masing, sehingga membuat hati Kang Wagub pun kesal banget. Dan sangat disesalkan, terjadinya konflik ini sampai mencuat ke permukaan tanpa diketahui Gubernur KDM, yang setiap hari kelunyuran di luar kantor untuk melayani masyarakat Jawa Barat,
Mungkin karena saking kesalnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan secara blak-blakan dan panjang lebar menyampaikannya ke media online https://www.msn.com , dia buka suara mengenai ketidakakurannya dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Herman Suryatman. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Erwan merasa Sekda banyak bekerja di luar kewenangannya.Erwan mengatakan, Sekda seharusnya banyak bekerja di kantor dan mengkonsolidasikan kepada kepala OPD atas temuan gubernur dan wakilnya di lapangan. “Sebenarnya perlu dipahami, namanya sekretaris daerah itu mengkoordinir. Seharusnya Pak Sekda selalu ada di kantor. Pak Gubernur di lapangan, saya ke lapangan,” katanya
Lanjut dia, “Apa yang menjadi temuan Pak Gubernur, saya ke lapangan. Terus di sini Pak Sekda tinggal mengkoordinasi dengan para dinas-dinas terkait. Selesaikan, fokus kepada program-program kerja kita. Fokus kepada Jabar Istimewa,” ujar Erwan dengan nada tinggi.
Erwan pun menyampaikan beberapa kekecewaannya, salah satu yang paling dia rasakan mengenai tidak adanya informasi dari Sekda soal pelantikan kepala dinas di lingkungan Pemprov Jabar yang sebelumnya dilakukan di beberapa tempat. “Mohon maaf ya, di sini gak apa-apa, terserah sampaikan. Saya sangat kecewa, ini akumulasi dari kekecewaan saya. Beberapa kali ada pelantikan kepala dinas, jangankan dilibatkan, diberitahu saja saya tidak,” kata Erwan kesal.
Wagub Erwan menilai, tugas seorang Sekda Jabar seharusnya menginformasikan mengenai kegiatan tersebut kepada dirinya yang merupakan orang nomor dua di Jabar. “Kan seharusnya seorang sekda itu memberitahu, Minimal ngasih tahulah, Pak hari ini akan ada pelantikan. Dinas ini, dinas itu. Saya tidak pernah diinformasikan. Silakan Pak Gubernur dan Pak Sekda yang ngatur itu. Tapi minimal saya dikasih tahu,” jelasnya.
Erwan merasa perannya sebagai Wagub Jawa Barat kurang dihargai oleh Sekda, padahal dirinya bersama gubernur sudah satu paket dan dipilih langsung oleh masyarakat.
Cukup jelas kekecewaan dan kekesalan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan yang disampaikan kepada awak media. Bahkan secara tidak langsung , kekecewaan dan kekesalan yang disampaikannya itu ditujukan kepada Gubernur Dedi Mulyadi, karena jujur saja penulis mengamati, selama ini Wagub Erwan sangat jarang diajak tampil bersama KDM di berbagai acara resmi maupun tidak resmi dan (penulis menduga) Sekda Herman ditugaskan oleh KDM agar tidak selalu duduk manis di ruang kantor.
Supaya perseteruan ini tidak berkepanjangan, konon kabarnya, sampai melibatkan pimpinan DPRD Jawa Barat. Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, menyebut bahwa konflik tersebut hanyalah persoalan miskomunikasi yang bisa diselesaikan secara baik-baik.Pertemuan antara Wagub dan Sekda berlangsung di ruang tunggu pimpinan DPRD Jabar sebelum sidang paripurna Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024, Selasa 1 Juli 2025. Pertemuan itu, kata Iswara, berlangsung cair.“Alhamdulillah, tadi di ruangan saya kami ngobrol bertiga. Kita tidak ada apa-apa. Kita tabayun. Jadi ini hanya miskomunikasi,” ujar Iswara kepada wartawan.
MQ Iswara bahkan menganalogikan situasi tersebut seperti tim sepak bola yang masih mencari ritme permainan di awal pertandingan. “Mungkin di menit-menit awal ada salah oper, tapi insyaAllah ke depan solid,” tambahnya.
Terkait dengan kekecewaan Wakil Gubernur karena agendanya banyak diambil alih oleh Sekda, Iswara menegaskan bahwa segala urusan pemerintahan sudah memiliki dasar hukum yang jelas.“Semua sudah diatur, ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintahnya. Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pemerintahan daerah. Intinya, ke depan harus berbagi tugas dan beban demi mewujudkan Jabar Istimewa,” katanya.
Ada hal menarik yang disampaikan seorang pengamat kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, Senin (30/6/2025), bahwa konflik terbuka antara Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan dengan Sekretaris Daerah, Herman Suryatman menunjukkan kurangnya profesional di level puncak birokrasi yang seharusnya menjadi contoh stabilitas dan harmonisasi.
Secara teoritis, kata Kristian Widya Wicaksono, birokrasi adalah organisasi yang cara kerjanya berpedoman pada prosedur operasional baku, sehingga stabilitas adalah ciri utama organisasi birokrasi.”Alih-alih menuntaskan berbagai persoalan administrasi publik, kedua pejabat justru menampilkan konflik kepentingan yang berpotensi merusak citra pemerintah dan membingungkan bagi ASN di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat,” ujarnya seperti dikutip dari media https://jabar.tribunnews.com/2025/06/30/konflik-wagub-jabar-erwan-vs-sekda-jabar-herman-pengamat-tak-profesional
Konflik seperti ini, kata dia, lebih menyerupai aktor sandiwara politik daripada pemimpin birokrasi yang bertanggung jawab. Bahkan hal ini menyebabkan birokrasi Pemda Provinsi Jawa Barat terancam terjebak dalam stagnasi permainan kekuasaan yang semu,” katanya.
Gubernur Jabar, kata dia, harus peka dan jangan berharap bahwa masalah antara Wagub dan Sekda ini akan mereda dengan sendirinya. Gubernur wajib memanggil kedua pejabat secara langsung dan memberikan penjelasan tentang keputusan yang dibuat sebagai hasil pemanggilan tersebut kepada publik secara konkret. Jika akar konfliknya tidak dapat diurai, maka Gubernur Jabar Dedi Mulyadi harus mempertimbangkan sanksi administratif. Bahkan bisa melakukan penunjukan pelaksana tugas sementara, agar pelayanan publik dapat tetap terjaga dengan baik.
Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan keberanian mengambil langkah tegas, termasuk evaluasi performa dan perombakan struktur dapat menjadi pilihan rasional demi menjaga kredibilitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ini harapan penulis, konflik/ perseteruan /ketidakharmonisan/ ketegangan ini menambah daftar dinamika politik internal di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat dibawah kepemimpinan Kang Dedi Mulyadi, terlebih menjelang masa transisi kepemimpinan di tahun politik mendatang. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut larut,karena bisa mengganggu visi misi “Jabar Istimewa” dibawah kepemimpinan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan.(*****
