oleh

Koreksi Partai Ummat, PSI: Politik Identitas Kotori Ruang Publik dengan Kebencian

JAKARTA—Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengoreksi pemahaman politik identitas seperti dinyatakan Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi beberapa waktu lalu.

“Penolakan terhadap politik identitas bukan berarti seseorang harus meninggalkan agamanya saat berpolitik. Politik identitas adalah ketika seseorang atau sebuah kelompok atau partai politik, hanya memperjuangkan kepentingan kelompok mereka berdasarkan landasan identitas, baik agama atau ras, sambil mengesampingkan kepentingan dan hak-hak masyarakat luas,” kata Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, dalam siaran pers, Rabu 15 Februari 2023.

Mengoreksi Ridho, Andy menegaskan, politik identitas dipakai untuk memperluas kebencian terhadap kelompok lain, memecah belah persatuan bangsa, merusak tenun kebangsaan, hanya demi memperoleh kekuasaan.

“Bahaya politik identitas yang lahir dari kombinasi tiga hal: pandangan politik sempit dan hanya mementingkan kelompok sendiri, lalu bertemu politisi atau partai politik oportunis, dan menggunakan media sosial untuk mempropagandakan kebencian terhadap kelompok lain,” ujar mantan jurnalis kantor berita Deutsche Welle itu.

Andy menambahkan, “Politik identitas akan membuat ruang publik diisi kecurigaan dan kebencian, membuat orang tidak bisa berpikir logis tentang apa yang terbaik bagi diri mereka, karena dikompori oleh politik identitas.”

Dalam pernyataannya, Ridho menyatakan Partai Ummat akan mengusung politik identitas Islam dalam menghadapi Pemilu 2024. Ia menyatakan, tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah.

Lebih jauh, Ridho menuding penolakan terhadap politik identitas datang dari kaum sekuler yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik.

Andy memaparkan, politik identitas sedang terjadi di beberapa negara Barat. Di sana berkembang kelompok-kelompok radikal kanan yang mempromosikan agenda supremasi kulit putih untuk menyingkirkan kaum minoritas yang terutama datang dari Timur Tengah.

“Atau contoh di Indonesia sendiri, ketika politik identitas digunakan dalam Pemilihan Gubernur DKI 2017. Ketika itu ada kelompok-kelompok tertentu yang menolak Pak Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon gubernur, semata-mata karena identitasnya sebagai keturunan Tionghoa yang beragama Kristen,” lanjut Andy.

PSI ingin mengajak semua elemen bangsa mengisi kembali politik dengan gagasan. Mengembalikan fungsi utama politik sebagai ruang mencari formula terbaik memecahkan persoalan rakyat dan mendorong kesetaraan.

“Mari isi politik dengan hal-hal penting seperti: bagaimana membantu rakyat yang tidak mampu, bagaimana melahirkan kebijakan yang bisa membuat ekonomi tumbuh agar anak-anak muda bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Itulah fungsi politik sesungguhnya,” pungkas Andy.(REDI MULYADI)****

Komentar