KUNINGAN – Upaya Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam menata kawasan permukiman, menyediakan hunian layak, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan menjadi pembahasan dalam program Jawa Barat Hari Ini TVRI Jawa Barat, Jumat (11/9/2026) di Command Center secara live daring.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Kuningan, Dr. H. Deni Hamdani, M.Si., hadir sebagai narasumber dalam program yang dipandu Host Septiyani Haryono tersebut.
Dalam dialog itu, Deni memaparkan bahwa pembangunan permukiman di Kabupaten Kuningan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hunian saat ini, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan generasi mendatang.
Menurutnya, pembangunan harus menghasilkan kawasan yang tertib, aman dan layak bagi masyarakat. Karena itu, penataan permukiman perlu diintegrasikan dengan tata ruang dan kebijakan pertanahan.
“Pembangunan harus betul-betul ada nilai impact-nya atau outcome-nya, yaitu terbangunnya juga penataan yang tertib, yang aman, yang layak buat masyarakat,” ujar Deni dalam dialog Jawa Barat Hari Ini TVRI Jawa Barat.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih tingginya kesenjangan kepemilikan dan kelayakan rumah di Kabupaten Kuningan.
Deni menyebut, dari sekitar 420.000 kepala keluarga di Kuningan, masih terdapat sekitar 120.000 warga yang belum memiliki kondisi hunian yang dinilai layak.
Kondisi tersebut, kata dia, menjadi pekerjaan bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Penyediaan rumah layak harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat, ketersediaan lahan, serta aspek ekologis.
Dalam wawancara tersebut, Deni juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan perumahan dengan perlindungan lahan pertanian.
Melalui penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pemkab Kuningan mengarahkan pembangunan perumahan ke kawasan yang memang diperuntukkan bagi permukiman.
Langkah itu dilakukan agar ekspansi kawasan hunian tidak mengganggu lahan pertanian berkelanjutan maupun Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).“Jangan sampai antara pangan dengan perumahan ini saling mengganggu, tapi saling beririsan,” katanya.
Menurut Deni, pertumbuhan penduduk akan terus meningkatkan kebutuhan hunian sekaligus kebutuhan pangan. Karena itu, keduanya harus direncanakan secara terpadu agar pembangunan perumahan tidak mengorbankan ketahanan pangan daerah.
Deni juga memaparkan perkembangan dukungan Kuningan terhadap program nasional 3 juta rumah, khususnya dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Ia menyebut, dalam RPJMD Kabupaten Kuningan terdapat sekitar 3.900 rumah tidak layak huni. Tahun ini, Kuningan memperoleh intervensi sebanyak 1.293 rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Selain itu, sekitar 1.500 unit rumah untuk MBR telah dibangun. Dukungan lainnya datang dari para filantropis yang telah membantu sekitar 200 rumah serta pengembang melalui program CSR sekitar 15 rumah.Pemkab Kuningan juga tengah mengupayakan dukungan Baznas Pusat untuk sekitar 150 rumah.
Deni menilai capaian tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, filantropis dan pemerintah pusat.“Di tengah-tengah situasi kondisi keterbatasan anggaran, kunci pembangunan adalah inovatif, berkomunikasi, berkolaborasi dengan para pihak,” ungkapnya.
Tidak hanya membahas hunian, Deni juga mengungkapkan rencana penataan pertanahan yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur konektivitas di Kabupaten Kuningan.
Salah satunya melalui rencana pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan sepanjang sekitar 10 kilometer.
Jalan tersebut direncanakan menjadi lanjutan Jalan Lingkar Timur Utara sehingga nantinya jaringan jalan lingkar sisi timur Kuningan dapat tersambung dengan total panjang sekitar 20 kilometer.
Deni mengatakan pembangunan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban jalan protokol sekaligus mendukung akses menuju kawasan wisata.“Kuningan sebagai daerah wisata, Kuningan sebagai daerah tujuan wisata ini memiliki jaringan infrastruktur jalan yang betul-betul aman, nyaman buat para wisatawannya,” katanya.
Melalui dialog di TVRI Jawa Barat tersebut, Deni menegaskan bahwa penataan permukiman dan pertanahan di Kuningan diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat hari ini tanpa mengabaikan kepentingan lingkungan dan generasi mendatang.“Pemerintah itu merupakan solusi yang bisa memberikan jawaban bagi masyarakatnya,” pungkasnya. (ADING.M/DISKOMINFO)
