Homepage / Uncategorized Menjaga Kedaulatan Ekonomi di Era Neo-Kolonialisme Pasar: Menjawab Perang Dagang Global ala Trump
oleh

Menjaga Kedaulatan Ekonomi di Era Neo-Kolonialisme Pasar: Menjawab Perang Dagang Global ala Trump

-Uncategorized-4 views

By Green Berryl & Pexai

PERTEMUAN Presiden Prabowo Subianto dengan para pemimpin redaksi media nasional di Hambalang pada 6 April 2025 menjadi simbol pentingnya dialog terbuka dalam merespons tantangan ekonomi global. Diskusi ini menyoroti ancaman kebijakan proteksionis AS di bawah kepemimpinan Donald Trump, yang memberlakukan tarif resiprokal 32% terhadap ekspor Indonesia[12][16]. Kebijakan ini tidak hanya mengancam stabilitas perdagangan, tetapi juga menjadi bagian dari bentuk baru neo-kolonialisme ekonomi melalui mekanisme tarif dan tekanan regulasi. Dalam konteks ini, Indonesia dihadapkan pada pilihan kritis: tunduk pada tekanan pasar global atau memperkuat kedaulatan ekonomi berbasis nilai-nilai konstitusional dan Ekonomi Pancasila. 

Konteks Historis dan Ideologis Ekonomi Indonesia 

Fondasi Konstitusional: Pasal 33 UUD 1945

Pasal 33 UUD 1945 menegaskan tiga prinsip utama: (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, (2) negara menguasai cabang produksi strategis, dan (3) pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat[6][13]. Prinsip ini menjadi tameng melawan liberalisasi ekonomi yang dipromosikan melalui laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 AS, yang mengkritik kebijakan protektif Indonesia sebagai “hambatan perdagangan”[3][9]. Misalnya, AS mempersoalkan regulasi impor pangan dan subsidi UMKM Indonesia, padahal kebijakan tersebut merupakan instrumen sah untuk melindungi 33,4 juta pekerja sektor pertanian dan perikanan[3][12]. 

Ancaman Neo-Kolonialisme melalui Mekanisme Pasar 

Neo-kolonialisme ekonomi tidak lagi mengandalkan pendudukan militer, tetapi melalui dominasi korporasi multinasional, kontrol data digital, dan tekanan kebijakan tarif[2][8]. Laporan NTE 2025 AS, misalnya, menuduh Indonesia melakukan praktik “tidak adil” karena membatasi kepemilikan asing di sektor strategis—padahal pembatasan ini justru mencegah repatriasi keuntungan asing yang mencapai 60–65% dari investasi langsung[9][13]. Selain itu, kebijakan lokalisasi data dalam UU Perlindungan Data Pribadi (No. 27/2022) dianggap AS sebagai penghambat perdagangan, meski bertujuan melindungi 230 juta pengguna internet Indonesia dari eksploitasi korporasi digital global[3][11]. 

Analisis Kebijakan Trump dan Dampaknya terhadap Indonesia 

Mekanisme Tarif Resiprokal sebagai Alat Koersi Ekonomi 

Pada 2 April 2025, Trump mengumumkan tarif resiprokal 32% untuk Indonesia, disertai tarif dasar 10% untuk semua negara[12][16]. Kebijakan ini menyasar produk strategis seperti baja, tekstil, dan minyak sawit, yang menyumbang USD 4,1 miliar ekspor Indonesia ke AS pada 2024[12][14]. Menurut Indef, kebijakan ini berpotensi menurunkan volume ekspor hingga 23% dan memperparah pelemahan rupiah ke Rp17.000 per dolar AS[12][16]. Namun, tekanan AS tidak hanya bersifat ekonomi: laporan NTE 2025 menjadi alat politik untuk memaksa deregulasi sektor strategis Indonesia, termasuk penghapusan kuota impor dan pengurangan peran BUMN[3][9]. 

Ketimpangan dalam Praktik Perdagangan Global

AS kerap mengkritik kebijakan protektif Indonesia, namun data Bank Dunia (2023) menunjukkan tarif rata-rata Indonesia (8%) lebih rendah daripada India (17%) atau Brasil (13%)[8][12]. Di sisi lain, AS sendiri menerapkan 495 hambatan teknis perdagangan (technical barriers to trade/TBT) pada 2024—15 kali lipat lebih banyak daripada Indonesia[3][9]. Kebijakan “neo-merkantilisme” Trump ini mengabaikan prinsip most favoured nation WTO, dan justru memanfaatkan kekuatan ekonomi sebagai alat pemaksa kepentingan geopolitik[4][12]. 

Ekonomi Pancasila sebagai Jalan Ketiga 

Prinsip dan Relevansi dalam Menghadapi Globalisasi

Ekonomi Pancasila, yang digagas Mubyarto pada 1987, menawarkan model ekonomi berbasis gotong royong, demokrasi ekonomi, dan keseimbangan antara peran negara dan pasar[5][13]. Berbeda dengan kapitalisme yang mengejar akumulasi modal atau sosialisme yang sentralistik, model ini menekankan: 

  • 1. Penguasaan negara atas sektor strategis: BUMN menguasai 57% aset korporasi nasional dan menyumbang Rp 265 triliun laba bersih pada 2023[8][13]. 
  • 2. Pemberdayaan koperasi dan UMKM: Sektor ini menyumbang 61% PDB Indonesia dan menyerap 119 juta tenaga kerja[11][13]. 
  • 3. Keadilan distributif: Subsidi pertanian dan program padat karya dirancang untuk mengurangi kesenjangan, di saat 1% populasi global menguasai 50% kekayaan[8][13]. 

Digitalisasi Koperasi sebagai Bentuk Perlawanan 

Inisiatif seperti Koperasi Serasi Digital menunjukkan adaptasi nilai Pancasila di era modern. Melalui platform digital, koperasi menyediakan layanan simpan-pinjam, marketplace, dan pembagian SHU harian—tantangan langsung terhadap dominasi startup asing seperti Gojek dan Shopee[11][15]. Model ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memastikan keuntungan kembali ke anggota, bukan korporasi global[11][15]. 

Strategi Indonesia dalam Merespons Tantangan Global

Diplomasi Ekonomi dan Negosiasi Tarif 

Pemerintah mengirim delegasi khusus ke Washington DC untuk menegosiasikan mitigasi tarif Trump, sekaligus mengklarifikasi isu-isu dalam NTE 2025[14][17]. Langkah ini didukung koordinasi dengan Malaysia selaku ketua ASEAN, mengingat seluruh anggota terkena dampak kebijakan AS[17][18]. Selain itu, Indonesia berencana menggugat AS melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO, meski Trump kerap mengabaikan putusan lembaga tersebut[4][12]. 

Reformasi Struktural dan Penguatan Regulasi 

Presiden Prabowo menginstruksikan deregulasi untuk menyederhanakan proses impor dan investasi, namun tetap mempertahankan kontrol atas sektor strategis[9][14]. Misalnya, revisi UU Cipta Kerja difokuskan pada percepatan perizinan tanpa mengorbankan syarat TKDN dan sertifikasi halal[3][9]. Di sektor digital, pemerintah mempercepat pembangunan data center nasional untuk mengurangi ketergantungan pada server asing[11][15]. 

Revitalisasi BUMN dan Koperasi 

BUMN seperti Pertamina dan PLN diarahkan untuk meningkatkan kapasitas hilirisasi, sementara Kemenkop UKM meluncurkan program pendampingan teknologi bagi 5.000 koperasi pada 2025[11][13]. Langkah ini bertujuan menciptakan ekosistem ekonomi berdaya saing yang mengakar pada nilai lokal, bukan sekadar mengikuti arus globalisasi[8][11]. 

Kritik terhadap Liberalisasi dan Kapitalisme Global

Kegagalan Model Neoliberal

Liberalisasi ekonomi pasca-Reformasi 1998 menyebabkan privatisasi massal BUMN dan masuknya investasi asing tanpa transfer teknologi. Akibatnya, 98% keuntungan FDI dikembalikan ke negara asal, sementara ketimpangan ekonomi meningkat[8][13]. Krisis 1998 dan 2020 membuktikan ketahanan UMKM dan koperasi yang berbasis komunitas, dibanding korporasi besar yang rentan gejolak global[11][13]. 

Ancaman Kolonialisme Digital

Dominasi platform seperti Google, Meta, dan Amazon atas data 230 juta pengguna internet Indonesia mencerminkan bentuk baru penjajahan[11][15]. Kebocoran data ke server asing tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengancam keamanan nasional[3][9]. UU Perlindungan Data Pribadi dan inisiatif data center nasional menjadi langkah kritis untuk memastikan kedaulatan digital[11][15]. 

Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Kedaulatan 

  • 1. Audit Perjanjian Dagang: Evaluasi ulang FTA yang merugikan, seperti perjanjian dengan Australia yang membuka impor gula murah[3][9]. 
  • 2. Penguatan Industri Hilir: Larangan ekspor nikel mentah harus diikuti pengembangan industri baterai listrik dan EV nasional[12][14]. 
  • 3. Pendidikan Ekonomi Kerakyatan: Kurikulum vokasi difokuskan pada pengelolaan koperasi digital dan UMKM berbasis teknologi[11][15]. 
  • 4. Solidaritas Global Selatan: Memimpin aliansi negara berkembang di WTO untuk menentang praktik perdagangan tidak adil[17][18]. 

Kesimpulan 

Kebijakan tarif Trump dan laporan NTE 2025 AS merupakan ujian bagi komitmen Indonesia mempertahankan kedaulatan ekonominya. Di tengah arus neoliberalisme dan neo-kolonialisme pasar, Ekonomi Pancasila menawarkan jalan ketiga yang berakar pada konstitusi dan kearifan lokal. Melalui penguatan BUMN, koperasi digital, dan regulasi protektif, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari tekanan global, tetapi juga menjadi model ekonomi berkeadilan bagi dunia. Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi kebijakan dan menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa kemandirian ekonomi adalah harga mati bagi bangsa merdeka.

CITATIONS:

Jangan Lewatkan

Komentar

News Feed

No More Posts Available.

No more pages to load.