Oleh: Teddy Fiktorius, M.Pd.
(Guru Bahasa Inggris SMP-SMP Bina Mulia Pontianak, Kalimantan Barat)
Pembahasan mengenai eksistensi dan aktualisasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) menjadi perhatian khalayak ramai di segala sektor kehidupan. Di dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia, UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 Ayat (1) secara tegas menekankan bahwa setiap pekerja memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.
Di lingkup penyelenggaraan pendidikan, K3 juga telah menjadi perhatian utama para pemangku kepentingan. Health and Safety Authority dan Kilkenny Education Centre (2013) menjelaskan bahwa terdapat alasan etis untuk menaruh perhatian lebih pada K3 di dunia pendidikan, yakni bahwa resiko terhadap kesehatan dan keselamatan kerja juga sering ditemui di lingkungan sekolah.
Argumentasi tersebut berlanjut pada kenyataan bahwa sekolah adalah tempat yang memiliki keunikan tersendiri sehubungan dengan keberadaan para peserta didik. Objek utama penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan adalah peserta didik. K3 di dunia pendidikan tidak hanya bersubjek pada guru sebagai pekerja, melainkan juga peserta didik sebagai “klien”. Lebih lanjut, Major dkk. (2012) juga menambahkan elemen lain selain guru sebagai pekerja dan peserta didik sebagai “klien”, yakni pihak pengunjung. Pernyataan tersebut memiliki implikasi bahwa siapapun yang berada di lingkungan sekolah merupakan pihak yang menjadi cakupan dalam K3.
Pada konteks penyelenggaraan pendidikan di SMP Bina Mulia, K3 senantiasa menjadi substansi dalam standar pelayanan minimal. Hal tersebut tercermin dalam perolehan nilai akreditasi SMP Bina Mulia, yakni nilai 97 yang ditetapkan pada 12 Januari 2016 oleh Badan Akreditasi Nasional untuk Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Nilai akreditasi menjadi refleksi pencapaian K3 mengingat proses pelaksanaan visitasi akreditasi menilai tidak hanya kualitas penyelenggaraan pendidikan, namun juga pencapaian standar sarana dan prasarana sekolah. Butir pemikiran ini sejalan dengan pernyataan World Health Organization (2008) yang menekankan pentingnya ketersediaan dan akses fasilitas sebagai upaya penjaminan hak atas kesehatan.
Berpegang erat pada argumentasi di atas terkait pentingnya eksistensi dan aktualisasi K3 di dalam kegiatan belajar mengajar sebagai bagian dari standar pelayanan minimal, SMP Bina Mulia telah mengupayakan implementasi prosedur optimalisasi K3 sejak persiapan visitasi penilaian akreditasi sekolah pada tahun 2015. Langkah konkret yang ditempuh adalah melalui penerapan HSP2 yang merupakan akronim Health and Safety Promoting Protocol. HSP2 dimaknai sebagai prosedur penjaminan mutu dalam lingkup K3 di dalam kegiatan belajar mengajar yang mengutamakan keberadaan guru dan peserta didik sebagai elemen utama dalam optimalisasi K3 di SMP Bina Mulia.
Rancangan Strategis Implementasi
HSP2 merupakan sebuah pendekatan nyata yang diinisiasi oleh penulis selaku kepala SMP Bina Mulia pada tahun 2015 sebagai upaya untuk meningkatkan K3 di lingkungan SMP Bina Mulia. HSP2 memiliki filosofi pendidikan yang sejalan dengan visi dan misi SMP Bina Mulia. Filososfi tersebut berpandangan bahwa setiap guru serta tenaga kependidikan maupun peserta didik di lingkungan SMP Bina Mulia memiliki hak atas kehidupan yang produktif yang tercipta di lingkungan yang memastikan mereka semua untuk berkembang dari aspek kesehatan dan keselamatan tanpa memandang latar belakang apapun.
Langkah Operasional Implementasi
SMP Bina mulia menerapkan HSP2 dalam upaya mendongkrak kualitas K3 di lingkungan sekolah melalui 4 tahapan sebagai berikut.
- Penetapan Komitmen dan Kebijakan
Penetapan komitmen dan kebijakan merupakan langkah awal yang ditempuh oleh SMP Bina Mulia dalam merealisasikan implementasi HSP2. Penetapan komitmen tersebut menyiratkan perlunya konsensus awal dari seluruh warga SMP Bina Mulia bahwa K3 merupakan sebuah urgensi.
- Perencanaan
Perencanaan merupakan tahap setelah tercapainya komitmen bersama dan terancangnya kebijakan. Pada tahap ini, SMP Bina Mulia mengandalkan hasil analisa SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, and threats) terhadap kondisi dan situasi lingkungan sekolah.
- Pelaksanaan
Tahap selanjutnya adalah merealisasikan pelaksanaan prosedur maupun protokol yang sudah disepakati bersama. SMP Bina Mulia mengedepankan langkah preventif sebagai upaya optimalisasi K3 di lingkungan sekolah. HSP2 menjunjung tinggi kata-kata bijak “lebih baik mencegah daripada mengobati”.
- Pengevaluasian
Tahap terakhir dari implementasi HSP2 adalah tahap pengevaluasian. Pada tahap ini, SMP Bina Mulia melakukan pengukuran sejauh mana keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Tahap ini merupakan tahap yang dilaksanakan SMP Bina Mulia secara berkelanjutan guna memastikan pengembangan program K3.
Contoh-contoh Protokol pada HSP2 SMP Bina Mulia
Berikut ini merupakan beberapa contoh konkret protokol yang diterapkan oleh SMP Bina Mulia melalui HSP2 guna optimalisasi K3 di lingkungan sekolah.
- Protokol dalam Berpakaian dan Berpenampilan
SMP Bina Mulia menjunjung tinggi nilai kerapian, kebersihan, dan kesopanan dalam berpakaian dan berpenampilan. Guru dan tenaga kependidikan diwajibkan berpakaian dan berpenampilan sesuai dengan peran profesionalnya sebagaimana telah diatur di dalam Pedoman Guru Yayasan Pendidikan Bina Mulia Pontianak. Begitu juga dengan peserta didik yang diharuskan berpakaian dan berpenampilan sesuai pengaturan yang telah diamanatkan di Tata Tertib Peserta Didik SMP Bina Mulia.
- Protokol dalam Kontak Sosial di dalam maupun luar Lingkungan SMP Bina Mulia
Hubungan yang harmonis antara guru maupun tenaga pendidik dan peserta didik beserta orang tua merupakan satu di antara kunci kesuksesan penyelenggaraan pendidikan di SMP Bina Mulia. Akan tetapi, hubungan tersebut tetap berlandaskan kepentingan profesional, tidak atas dasar hubungan yang bersifat personal. Hal ini berindikasi bahwa jalinan asmara antara guru maupun tenaga kependidikan dan peserta didik merupakan hal yang dilarang karena memiliki konsekuensi terhadap integritas pribadi dan institusi.
- Protokol dalam Kontak Fisik dan Hukuman Fisik
Pada proses kegiatan belajar mengajar, ada kalanya terjadi kontak fisik antara guru dan peserta didik. Akan tetapi, kontak tersebut bukan merupakan upaya untuk melecehkan. Lebih lanjut, pada materi pembelajaran tertentu, mata pelajaran Penjasorkes sebagai contoh, kontak fisik dalam arti yang wajar kadang diperlukan guna mendemonstrasikan gerakan olahraga tertentu. Walaupun demikian, kontak fisik tersebut harus dipastikan terjadi di area yang terbuka dan tidak bersifat personal. Protokol kontak fisik tersebut juga berlaku dalam penerapan hukuman. Hukuman fisik dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan di SMP Bina Mulia.
- Protokol dalam Home Visit atau Kunjungan ke Rumah
Seluruh kegiatan belajar mengajar di SMP Bina Mulia dilaksanakan di lingkungan SMP Bina Mulia. Walaupun demikian, terkadang situasi tertentu mengharuskan dilaksanakannya kunjungan ke rumah peserta didik. Kondisi mendesak yang memerlukan kunjungan ke rumah dapat berupa kondisi anak yang sedang menderita sakit, kemalangan, dan sebagainya. Kunjungan rumah tersebut dapat dilakukan di saat jam sekolah ataupun di luar jam sekolah. Kunjungan tersebut tidak dilaksanakan sendirian, melainkan minimal dua orang guru ataupun tenaga kependidikan lainnya.
- Protokol dalam Pertolongan Pertama
Protokol dalam pertolongan pertama berkaitan erat dengan eksistensi Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Penanggung jawab UKS di SMP Bina Mulia diangkat dan diberikan kepercayaan lebih dalam menangani pertolongan pertama bagi peserta didik maupun guru dan tenaga kependidikan. Akan tetapi, peran dan tanggungjawab penanggungjawab UKS tidak mengambil alih tugas paramedis. Pertolongan pertama yang diberikan hanya berupa respon tanggap sebelum akhirnya dialihkan ke tenaga medis yang profesional.
- Protokol dalam Seleksi Materi Pembelajaran
Protokol dalam lingkup materi pembelajaran berimplikasi pada proses selektif terhadap keberadaan konten materi pembelajaran yang mengandung unsur SARA. SMP Bina Mulia mengantisipasi kemungkinan terburuk dengan melaksanakan analisis dan pemetaan materi pembelajaran. Diharapkan bahwa proses analisis dan pemetaan tersebut dapat menyeleksi materi pembelajaran yang mengandung unsur SARA.
- Protokol dalam Pembelajaran Integratif
Pembelajaran integratif yang mendukung K3 di SMP Bina Mulia adalah pembelajaran yang memberikan peserta didik pengalaman belajar yang merefleksikan pemahaman akan keberadaan dan pentingnya K3. Sebagai contoh, mata pelajaran Bahasa Inggris menampilkan muatan pembelajaran berupa teks fungsional pendek berupa caution/notice/warning yang erat relevansinya dengan substansi K3.
Hasil yang Dicapai
Pada tahap evaluasi, disimpulkan bahwa HSP2 SMP di SMP Bina Mulia membawa dampak positif terhadap upaya optimalisasi K3 di lingkungan sekolah. Adapun dampak positif tersebut adalah bahwa warga sekolah memiliki acuan pelaksanaan K3 di SMP Bina Mulia, peserta didik memeroleh jaminan pelayanan dan pengalaman belajar yang menjunjung tinggi K3, guru dan tenaga kependidikan mendapatkan jaminan pelayanan dan pengalaman bekerja yang menjunjung tinggi K3, dan orang tua memeroleh jaminan bahwa anak-anak mereka mendapatkan layanan pendidikan yang sejalan dengan K3.
HSP2 SMP Bina Mulia sebagai bagian dari standar pelayanan minimal dalam kaitannya dengan upaya optimalisasi K3 di lingkungan sekolah layak diapresiasi dan mendapat perhatian lebih oleh pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia perlu mempertimbangkan upaya yang seragam sebagai upaya optimalisasi K3 di lingkungan sekolah. Langkah konkret yang dapat ditempuh adalah berupa pengembangan POS K3 (Prosedur Operasi Standar Kesehatan dan Keselamatan kerja) yang alur konseptual dan praktisnya bermuara dari HSP2 SMP Bina Mulia. Dengan demikian, diharapkan bahwa dampak positif penerapan HSP2 SMP Bina Mulia tidak hanya dirasakan oleh SMP Bina Mulia, melainkan juga seluruh satuan pendidikan di seluruh pelosok nusantara. Semoga.
Komentar