oleh

Pemkab Meranti Gelar FGD Lintas Kementerian, Dirjen Kemendagri : Semoga Meranti Bangkit dari Ketertinggalan

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Forum Grup Diskusi (FGD) Peningkatan Kapasitas Pejabat Pratama dan Pengawas dalam Integrasi Kebijakan Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Ballroom Hotel Luminor, Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Sekretaris Ditjen Bina Keuda Kemendagri Drs. Horas Mauritz Panjaitan, M.Ec.Dev yang membuka kegiatan itu mengapresiasi langkah yang diambil oleh Pemkab Kepulauan Meranti. Karena pemerintah daerah diminta untuk bersinergi dengan kementerian dan lembaga (K/L) terkait untuk Pensasaran Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).”Terhadap hal itu Pemda diminta menyinergikan dengan kementerian dan lembaga untuk mendapat dukungan program dan anggaran. Jadi ini langkah tepat,” ujar Horas Panjaitan.

Dijelaskannya, Kemendagri siap memfasilitasi pemerintah daerah, khususnya Pemkab Kepulauan Meranti untuk bersinergi bersama K/L terkait guna mengatasi kemiskinan ekstrem di daerah. Dia berharap dari FGD tersebut bisa melahirkan sebuah rekomendasi yang dituangkan dalam satu kesepakatan.

“Kami berharap FGD ini melahirkan rekomendasi untuk dukungan sumber pendanaan yang didorong oleh K/L terkait,” kata Sekretaris Ditjen Bina Keuda Kemendagri itu.

Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM, yang memimpin langsung FGD tersebut menyebutkan seharusnya masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) langsung mendatangi K/L terkait.  “Tapi tentu itu akan membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan 2024 sebentar lagi. Makanya kami minta bantu dengan Kemendagri untuk memfasilitasi FGD hari ini,” ungkap Bupati Adil.

Kepada perwakilan K/L yang hadir, H. M Adil menyampaikan berbagai permasalahan di kabupaten yang dipimpinnya. Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, penahan abrasi, pembagian DBH Migas hingga penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB).

“Permasalahan itu tentunya menghambat kami dalam upaya penurunan kemiskinan ekstrem. Lewat pertemuan ini, kami berharap masing-masing perwakilan kementerian bisa menyampaikan ini kepada pimpinan sehingga Meranti bisa mendapatkan banyak program dari pemerintah pusat,” harapnya.

Kegiatan itu dilanjutkan dengan diskusi antara OPD di lingkungan Pemkab Meranti yang dipimpin oleh Sekda Bambang Suprianto dengan narasumber dari berbagai K/L terkait.

Kemudian dalam sesi kedua, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Agus Fatoni menyempatkan diri hadir berbagi saran dan masukan bagi Pemkab Kepulauan Meranti. Dia menyebutkan forum tersebut penting dilaksanakan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

“Pahami betul penjelasan yang diberikan (narasumber), apa yang harus dilakukan, ikuti. Paling penting penyiapan data sesuai yang dibutuhkan. Itu kuncinya terkait dana dari pusat,” jelasnya.

Agus Fatoni juga mengingatkan pada forum untuk menindaklanjuti hasil dari FGD yang dilakukan tersebut. Dia turut menyemangati perjuangan Pemkab Kepulauan Meranti yang saat ini dipimpin oleh Bupati dalam merebut berbagai program pemerintah.”Dengan perjuangan yang tidak kenal lelah ini, semoga Meranti segera bangkit dari ketertinggalan,” ucap Agus.

Ikut dalam FGD tersebut, Asisten I dan Asisten II, Staf Ahli Bupati, para kepala OPD, kepala bagian, kepala bidang dan sejumlah pejabat lainnya.

Sementara itu diantara kementerian yang menjadi narasumber dalam FGD itu, Kemendagri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian ESDM dan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup juga Kementerian Kelautan dan Perikanan. (PONIATUN/ Prokopim)

Komentar