Oleh: KRH Aryo Gus Ripno Waluyo, S.E, S.Pd, S.H, C.NSP, C.CL, C.MP, C.MTh, C.TM, C.PS dan Rekan (Budayawan, Penulis, Spiritualis, Advokat, Ketua DPD Jatim PERADI Perjuangan)
SALAH satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas para penegak hukum. Problem dalam penegakan hukum meliputi hal, Problem pembuatan peraturan perundang- undangan. Masyarakat pencari kemenangan bukan ke- adilan, Uang mewarnai penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai komoditas poli- tik, penegakan hukum yang diskriminatif dan ewuh pekewuh.
Etika penegakan hukum yang berkeadilan adalah pemberian vonis yang adil bagi para pelaku koruptor. Sebagai pihak yang telah mengkhianati kepercayaan rakyat, para koruptor harus dihukum berupa sanksi yang tegas serta dicabut hak politiknya.
Hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah ini memiliki makna bahwa pada kenyataan yang terjadi di negara ini, keadilan lebih tajam dalam menghukum masyarakat kelas bawah dibandingkan masyarakat kelas atas atau pejabat tinggi.
Mengapa penegakan hukum di Indonesia dianggap lemah sehingga muncul sebutan bagaikan pisau yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, Karena setiap produk hukum yg dibuat manusia, tidak ada yang sempurna.
Bagaimana upaya agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan adil, adalah dengan mendidik moral, memberikan bantuan hukum, meningkatkan kualitas aparat penegak hukum, serta mengapresiasi aparat penegak hukum. Yuk, kita bahas! Soal tersebut menanyakan upaya apa saja yang dapat dilakukan agar hukum di Indonesia dapat berjalan seadil mungkin.
Sebagai negara hukum, Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat yakni sistem hukum civil,sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam.
Otorisasi hukum adalah masalah di hampir setiap negara, termasuk negara kita sendiri. Di Indonesia banyak masalah hukum yang terjadi terutama ketidakadilan. Sedemikian rupa masalah hukum, maka pada saat itu, banyak yang belum atau mungkin tidak dapat diselesaikan.
Pelanggaran hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum itu bisa terjadi karena dua hal, yaitu pelanggaran yang oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur masyarakat, bukan untuk dilanggar oleh masyarakat.
Mentaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. b) Menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan. Memberikan pengawasan terhadap jalannya proses-proses hukum yang sedang berlangsung. Memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan. Pemerintah nya taat hukum, maka masyarakat juga taat hukum.
Sistem hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik dikarenakan adanya aksi-aksi demonstrasi atau kericuhan kericuhan yang terjadi hal ini disebabkan kurangnya keamanan dan hukum-hukum yang diterapkan di Indonesia.
Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan dan lain sebagainya.
Tanpa kultur hukum yang berkeadilan, sebuah negara tidak akan mampu menciptakan masyarakat adil dan sejahtera, di mana setiap warga negara merasa dilindungi oleh hukum dan memperoleh hak yang sama tanpa terkecuali.
Hukum dapat diterima oleh masyarakat karena pada dasarnya Hukum mengandung aturan yang dalam melakukan suatu hubungan, berisikan norma-norma, dan segalanya telah disetujui dan terikat pada setiap individu dalam masyarakat.
Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
Agar perlindungan dan penegakan hukum dapat berjalan dengan optimal, Yang dapat dilakukan oleh pemerintah, Memperketat seleksi aparat penegak hukum. Meningkatkan kualitas SDM aparat penegak hukum agar terbentuk aparat hukum yang berintegritas dan bertanggung jawab. Melakukan proses hukum yang adil dan tiak memihak pihak tertentu.
Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas para penegak hukum. Masih rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmapuan pada penegak hukum.
Bukti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. 1. Pelaksaan Pemerintahan yang berdasarkan hukum. 2. adanya hukum yang memberikan batasan kekuasaan. 3. adanya sanksi atau ganjaran atas pelaku pelangaran hukum, tidak pandang bulu atau siapa aja wajib dapat saksi hukum.
Faktor apa saja yang menjadi penghambat tegaknya hukum di Indonesia,Permasalahan penegakan hukum di Indonesia, terletak pada faktor, Integritas aparat penegak hukum, produk hukum, dan tidak dilaksanakannya nilai-nilai Pancasila oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari.(****
