JAKARTA — “Banyak yang belum terjawab, soal cemas sandera ini,” ujar Khairul Fahmi pengamat militer dan dia mendesak pemerintah lebih jeli, untuk mengetahui kemungkinan mendestabilisasi Indonesia melalui drama penyanderaan di Papua.
“Sudah saya ingatkan ke pemerintah, dalam hal ini intelijen Polri/TNI dan BIN untuk memastikan informasi pilot yang disandera, apakah benar sandera atau bagian dari agenda sandera,” ujar Khairul Fahmi
Menghadapi permasalahan ini, kita perlu mendorong pemerintah untuk menyelidiki siapa sebenarnya pilot Philips. Mulai dari asal-usul sampai proses dirinya dapat akses bekerja di maskapai Susi Air.
“Banyak yang belum terjawab, soal cemas sandera ini,” ujar Fahmi mendesak pemerintah lebih jeli, untuk mengetahui kemungkinan mendestabilisasi Indonesia melalui drama penyanderaan di Papua.
Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menilai, salah satu keanehan yang paling menonjol adalah foto dan video pilot Philips yang disandera tampak terlihat masih segar bugar dan tidak tampak tertekan.
“Kita dapat bandingkan dengan foto atau video korban penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok teroris lain semisal ISIS yang korbannya tampak lesu dan tertekan,” ujar Fahmi tentang penyanderaan pilot maskapai Susi Air, Philips Mark Methrtens saat ini telah memasuki satu bulan lebih.
Sebelumnya, Philips disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya setelah pesawat yang dipilotinya dibakar di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan, pada 7 Februari 2023. Saat itu, pesawat tersebut mengangkut lima penumpang yang merupakan orang asli Papua (OAP).
Pemerintah melalui aparat TNI-Polri masih mencari cara agar dapat segera membebaskan pilot asal Selandia Baru tersebut dengan cara yang aman dan tidak menimbulkan dampak lanjut bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.
“Saya setuju dengan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang menyatakan bahwa upaya pembebasan terus menerus dilaksanakan. Namun dilakukan dengn kehati-hatian yang tinggi agar tidak berdampak ke keselamatan masyarakat,” kata Fahmi.
“Karena pilot yang disandera, bagaimanapun harus dikeluarkan dari kelompok kriminal bersenjata,” ujar Fahmi setuju dengan Panglima TNI melakukan operasi penegakkan hukum.
“Kita patut mengapresiasi kecermatan dan kehati-hatian Panglima TNI dalam menghadapi dugaan penyanderaan ini. Karena kesalahan sedikit saja pada penanganan masalah ini dapat berdampak luas pada kondisi di tanah Papua, terutama dari segi politik dan keamanan,” tutur Fahmi.
Menjadi trending topik perbincangan di dunia maya, memang tidak adanya upaya dari keluarga pilot Philips untuk mencari informasi dan menuntut pemerintah Indonesia segera membebaskan yang bersangkutan.
Padahal, pada umumnya pada setiap kasus penyanderaan yang melibatkan warga asing. Keluarganya akan segera mencari informasi dan menuntut segera dibebaskannya korban.
Keanehan selanjutnya adalah adanya dugaan pelanggaran jalur penerbangan pesawat yang dipiloti Philips. Dimana sharusnya pesawat tersebut mendarat di tempat lain di Nduga, bukannya di Paro yang jauh dari jangkauan pasukan TNI.
Dan yang terakhir adalah kejanggalan adanya desakan dari beberapa pihak yang menuntut Panglima TNI untuk melakukan operasi militer.
Jika dilihat bahwa pelaku penyanderaan adalah KKB, maka mestinya ini tanggung jawab Polri atau Menkumham untuk menyelesaikannya. Dan bila dipaksakan, maka unsur TNI Setingkat Korem sudah cukup untuk melaksanakan operasi tersebut.
Dari beberapa keanehan dan kejanggalan tersebut masyarakat patut curiga dan menduga bahwa penyanderaan tersebut merupakan sesuatu yang telah diskenariokan sebelumnya.
“Hal tersebut tentunya untuk menguntungkan posisi KKB Papua serta merugikan NKRI di dunia internasional, terutama dalam isu Papua,” kata Fahmi.
Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana Selandia Baru yang menekan pemerintah Indonesia agar melakukan operasi pembebasan secara damai dan tanpa kekerasan. Serta menawarkan agar negara tersebut dapat menerjunkan pasukan dan melaksanakan operasi pembebasan untuk pilot Philips.
Patut diduga pula bahwa drama penyanderaan pilot Philips merupakan skenario untuk menekan posisi Indonesia di panggung internasional agar mengikuti kemauan negara tertentu dan kelompoknya.
Sedangkan KKB Papua yang digunakan sebagai alat akan mendapat keuntungan besar dengan drama penyanderaan ini. Karena hal ini mau tidak mau akan memaksa mata dunia untuk memperhatikan Papua. Hal tersebut dapat digunakan untuk memanen dukungan internasional demi tercapainya cita-cita memerdekakan diri dari Indonesia.
Tentunya kita tidak mau pengalaman seperti Timor Leste terulang lagi di Tanah Papua.
Apapun yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini TNI dan Polri dalam menangani drama penyanderaan ini hendaknya tetap harus berhati-hati. Jangan sampai intervensi asing masuk ke Tanah Papua dan menjadi titik tolak mengobrak-abrik kedaulatan NKRI.(001)**
Komentar