JAKARTA– Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2022 menyebutkan, belanja syariah global akan melampaui USD 2 triliun pada 2021. Bahkan diperkirakan akan naik menjadi USD 2,8 triliun pada 2025.
Sebagai negara yang memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, Indonesia berkomitmen memperkuat kerja sama di pasar halal global dengan berbagai negara-negara tujuan ekspor. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional dalam hal jaminan kehalalan produk, termasuk dengan Saudi Food and Drugs Authority (SFDA).
Sebagaimana diketahui, Arab Saudi adalah mitra dagang terbesar Indonesia di Timur Tengah. Perdagangan kedua negara naik 35,3% pada 2022 dan mencapai 7,51 miliar dolar AS.
“Angka ini sudah lebih tinggi dibanding sebelum pandemi. Potensi perdagangan kita sangat besar dan perlu kita dorong agar terus meningkat,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika menerima Kunjungan Kehormatan Duta Besar (Dubes) Kerajaan Arab Saudi untuk RI Y.M. Faisal Abdullah H. Amodi, di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Dipenogoro No.2, Jakarta, Senin (27/02/2023).
“Untuk itu, saya harap Arab Saudi dapat mempermudah akses masuk produk-produk Indonesia, khususnya produk halal,” tambahnya.
Wapres mengungkapkan, beberapa perusahaan Indonesia telah mendaftarkan produk mereka ke SFDA. Namun, hingga sekarang SFDA belum memberikan persetujuan.
“Saya minta bantuan Pak Dubes agar persetujuan SFDA dapat segera keluar. Khususnya untuk produk perikanan yang dibutuhkan jamaah haji Indonesia,” pinta Wapres.
Menanggapi hal tersebut, Dubes Faisal Adomi menyatakan, sebagai Dubes yang ditugaskan di Indonesia, ia berkomitmen penuh untuk mendukung kerja sama ekonomi dan investasi kedua negara.“Dengan bantuan Allah SWT., saya akan melakukan komunikasi terus menerus ke pejabat tinggi, khususnya kepada Presiden dan Wapres,” ujarnya.
Melihat potensi Saudi-RI, ia meyakini ekonomi kedua negara akan meningkat.“Hal ini didasarkan pada sejarah dan hubungan yang sangat baik,” ungkap Dubes Adomi.
“Indonesia dikenal sebagai negara besar dengan penduduk muslimnya dan potensi ekonominya. Sementara, Saudi dikenal sebagai khodimul haramain,” tambahnya.
Senada dengan Wapres, Dubes Amodi mengakui bahwa kerja sama dalam meningkatkan produk-produk halal bagi kedua negara belum maksimal, terutama bagi sektor swasta.
“Pemerintah sudah melakukan, namun di swasta belum melakukan,” ungkapnya.
Ia pun berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Pemerintah Indonesia menyelesaikan kendala yang dihadapi.“Saya siap melaksanakan perintah dan ini adalah kewajiban saya. Saya ingin pihak-pihak terkait di Indonesia dapat melakukan kontak dengan saya. Saya siap 24 jam, inilah tugas saya sebaga Dubes,” pungkasnya.
Patut diketahui, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah melakukan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan SFDA ketika menyelenggarakan Forum Halal20, di Hotel Padma, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/11/2022) dan disaksikan Wapres, Acara ini merupakan bagian dari gelaran Presidensi G20 dan berlangsung pada 17 s.d. 19 November 2022. Mengangkat tema “Global Halal Partnership For A Robust Sustainable Future”, H20 dihadiri 279 peserta yang berasal dari 44 negara.
Hadir mendampingi Dubes Faisal Amodi, Wakil Dubes Essam Saleh Al-Getale. Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Asisten Staf Khusus Wapres Sholahudin Al-Aiyub, dan Asisten Deputi Hubungan Luar Negeri selaku Interpreter Lukman Hakim Siregar (SK-BPMI, Setwapres)
