Oleh: Gilarsi W. Setijono
Abstrak
Di tengah tiga abad pemutusan jalur sains formal, ada cerita resistensi yang jarang didengar: pengetahuan Nusantara tidak mati—ia bermigrasi, bertransformasi, dan bersembunyi dalam institusi-institusi yang dianggap “tradisional” dan “tidak ilmiah” oleh standar kolonial. Pesantren menjadi benteng transmisi ilmu agama, bahasa Arab, falak, dan etika—bahkan menjadi basis resistensi sosial-politik ketika sekolah kolonial hanya melayani segelintir elit. Komunitas adat di pedalaman Sunda, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua mempertahankan pengetahuan agrikultur, ekologi hutan, sistem irigasi, dan pengobatan herbal melalui ritus, cerita lisan, dan praktik kolektif yang diturunkan lintas generasi.
Yang sering dilupakan: perempuan adat adalah tulang punggung transmisi pengetahuan praktis—dari teknik menanam padi dengan kalender lunar di Kasepuhan Sunda, sistem banjar (gotong royong kompleks) di Bali, hingga pengetahuan tumbuhan obat di komunitas Dayak. Mereka adalah “professor tanpa gelar” yang mengajar lewat praktik, bukan kuliah; laboratoriumnya adalah sawah dan hutan, bukan gedung ber-AC.
Tetapi ada paradoks menyakitkan: kearifan lokal ini—meski sangat berharga—tetap dalam format yang tidak terdokumentasi, tidak dikonversi menjadi kurikulum formal, dan tidak “naik kelas” menjadi “sains” dalam pengertian modern. Akibatnya, ketika dunia memasuki era sekolah sains massal (abad 19-20), Nusantara masuk dengan posisi ganda: kaya pengetahuan lokal namun lemah dalam institusi formal produksi ilmu. Dalam dua-tiga generasi pascakemerdekaan, gap ini tampak sebagai “kehilangan ilmu”—padahal yang hilang terutama adalah jalur institusional untuk mengintegrasikan ilmu lokal dengan sains modern.
Ketika Universitas Ditutup, Pesantren Tetap Buka
Ada ironi yang luput dari narasi besar pendidikan Indonesia: sementara sekolah-sekolah kolonial menutup pintunya untuk mayoritas pribumi—hanya 5% populasi yang bisa mengakses pendidikan dasar pada 1930—pesantren justru berkembang pesat. Data dari Department van Onderwijs (1930) mencatat sekitar 14.000 pesantren dengan lebih dari 300.000 santri di Jawa dan Madura saja—jauh lebih banyak dari total murid sekolah pemerintah kolonial.
Pesantren adalah institusi paling tangguh dalam sejarah pendidikan Nusantara. Ia tidak butuh subsidi pemerintah, tidak perlu akreditasi kolonial, tidak peduli apakah Belanda mengakuinya atau tidak. Kyai mengajar, santri belajar, kitab kuning beredar—sistem berjalan dengan logika sendiri, ekosistem otonom yang bertahan dari abad ke-16 hingga hari ini.
Tetapi mari kita jujur tanpa romantisme: apa yang diajarkan pesantren, dan apa yang tidak?
Pesantren sangat efektif mentransmisikan ilmu agama (ulum al-din): tafsir, hadis, fikih, tasawuf, bahasa Arab, dan nahwu-sharaf. Banyak juga yang mengajarkan ilmu falak (astronomi Islam untuk penentuan waktu salat dan arah kiblat) dan hisab (matematika kalender)—pengetahuan yang membutuhkan trigonometri dan kalkulasi presisi. Santri senior di pesantren besar seperti Tebuireng, Lirboyo, atau Lasem menguasai teks-teks klasik Arab yang bahkan mahasiswa Middle Eastern Studies di universitas Barat harus berjuang memahaminya.
Tetapi apakah ada santri yang belajar fisika Newton, kimia Mendeleev, atau biologi Darwin? Hampir tidak ada—hingga abad ke-20 lanjut.
Bukan karena kyai menolak sains—tetapi karena ekosistem pesantren tidak terkoneksi dengan revolusi sains eksperimental yang berkembang di universitas global. Ketika Al-Azhar di Kairo mulai mengintegrasikan ilmu modern ke dalam kurikulum (1860-an), atau ketika Universitas Aligarh di India mendirikan fakultas sains (1875), pesantren Nusantara masih fokus pada preservasi teks klasik—bukan karena kolot, tetapi karena di tengah hegemoni kolonial, mempertahankan identitas religius adalah bentuk resistensi paling aman.
Sawah sebagai Laboratorium: Ilmu yang Hidup dalam Praktik
Di luar pesantren, ada bentuk pengetahuan yang lebih tua dan lebih tersebar: kearifan lokal komunitas adat. Ini adalah ilmu yang tidak pernah masuk kelas, tidak pernah ditulis dalam buku, tetapi berjalan efektif selama berabad-abad—bahkan sering kali lebih adaptif terhadap konteks lokal daripada teknologi impor.
Sistem Subak Bali: Demokrasi Air
Sistem irigasi subak di Bali adalah keajaiban teknik hidrologi yang diturunkan berabad-abad silam bahkan konon jauh lebih tua dari tahun berdirinya Majapahit (bukti yang kita miliki hari ini subak adalah karya teknologi Majapahit). Ini bukan sekadar saluran air—ia adalah sistem manajemen air berbasis konsensus demokratis (paras-paros), kalender tanam berbasis lunar-solar (tika), dan ritual keagamaan yang mengatur kapan menanam dan kapan panen agar hama tidak meledak populasinya. Penelitian Stephen Lansing (antropolog UCLA) pada 1980-an membuktikan bahwa sistem subak lebih efisien daripada sistem irigasi “modern” yang diimpor oleh pemerintah Indonesia—karena ia memperhitungkan ekologi hama, siklus nutrisi tanah, dan kebutuhan sosial petani secara simultan.
Tetapi apakah ada engineer pribumi yang mendokumentasikan sistem subak dalam notasi hidrologi modern sebelum abad ke-20? Tidak. Pengetahuan ini hidup dalam praktik kolektif, diturunkan melalui sekaa subak (organisasi petani), dan dijaga oleh pemangku (pendeta air). Ketika ahli hidrologi Belanda datang pada 1920-an, mereka terkagum-kagum—lalu mengklaim “menemukan” sistem ini, seolah ia baru ada ketika Barat mengamatinya.
Kasepuhan Sunda: Kalender Pertanian Tanpa Buku
Komunitas adat Kasepuhan di pegunungan Halimun, Jawa Barat, mempertahankan sistem pertanian padi tradisional (ngahuma) yang sangat presisi. Mereka tidak menggunakan kalender Gregorian atau bahkan kalender Jawa—tetapi sistem pranata mangsa yang membagi tahun menjadi 12 periode berdasarkan posisi bintang Orion (lintang), curah hujan, dan perilaku hewan. Sistem ini menuntut observasi astronomis dan ekologis yang konsisten lintas generasi.
Yang menarik: perempuan adalah penjaga utama pengetahuan ini. Incu puun (perempuan sesepuh) mengajarkan anak-anak perempuan kapan menanam, padi varietas apa untuk tanah seperti apa, bagaimana membaca tanda-tanda alam (kapan katak bersuara keras berarti hujan dalam 3 hari), dan ritual apa yang harus dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Di mata negara modern, mereka “hanya” petani tradisional. Tetapi dalam praktiknya, mereka adalah ekolog terapan tanpa sertifikat.
Dayak dan Farmakologi Hutan
Komunitas Dayak di Kalimantan memiliki pengetahuan herbal yang luar biasa—lebih dari 1.000 jenis tumbuhan obat telah didokumentasikan oleh etnobotanis modern, tetapi komunitas sendiri menggunakan jauh lebih banyak. Mereka tahu tanaman mana untuk malaria (pasak bumi), tanaman mana untuk luka bakar (getah jelutung), tanaman mana untuk kontrasepsi alami—pengetahuan yang diturunkan oleh balian (dukun, biasanya perempuan) kepada murid-muridnya melalui magang bertahun-tahun.
Ketika perusahaan farmasi Barat “menemukan” pasak bumi (Eurycoma longifolia) pada 1990-an dan mematenkan ekstraknya sebagai suplemen, komunitas Dayak yang sudah menggunakannya selama berabad-abad tidak mendapat royalti apa pun—karena pengetahuan mereka tidak terdokumentasi dalam jurnal ilmiah, tidak dipatenkan, tidak “sah” menurut hukum kekayaan intelektual global.
Inilah ironi paling pahit: pengetahuan yang berjalan efektif selama 500 tahun dianggap tidak ada sampai ilmuwan Barat “memverifikasinya”.
Paradoks Dokumentasi
Pola yang sama berulang di mana-mana: sistem banjar di Bali (gotong royong dengan mekanisme sanksi sosial yang presisi), sistem sasi di Maluku (konservasi laut berbasis adat), teknik pembuatan rumah panggung Minangkabau dan Toraja (tahan gempa tanpa paku), pengetahuan navigasi tradisional Bajo—semua ini adalah teknologi tingkat tinggi yang berjalan efektif. Tetapi hampir tidak ada yang terdokumentasi secara formal hingga abad ke-20.
Mengapa? Ada tiga alasan struktural:
1. Tradisi Oral vs Tradisi Teks
Nusantara memiliki tradisi oral yang sangat kuat—pengetahuan diturunkan melalui cerita (dongeng, babad), lagu (tembang, pantun), dan ritus (upacara adat). Ini efektif untuk transmisi dalam komunitas kecil, tetapi sulit diskalakan ke jaringan yang lebih luas. Ketika dunia memasuki era percetakan massal dan publikasi jurnal (abad 18-19), pengetahuan oral tidak bisa “masuk” ke dalam sistem distribusi pengetahuan global.
2. Tidak Ada Insentif Institusional untuk Dokumentasi
Di Eropa, ilmuwan mendapat status dan pendanaan dengan mempublikasikan temuan. Di Tiongkok, literasi adalah jalur mobilitas sosial via ujian kekaisaran. Di Nusantara? Petani Kasepuhan yang menguasai astronomi praktis tidak mendapat status lebih tinggi dengan menulis buku—statusnya ditentukan oleh keturunan dan perannya dalam ritual adat. Empu keris yang menguasai metalurgi tidak perlu publikasi—reputasinya ditentukan oleh kualitas keris yang dibuatnya. Tanpa insentif institusional, dokumentasi tidak terjadi.
3. Kolonialisme Memblokir Konversi ke Format Modern
Ketika mulai ada upaya modernisasi pada awal abad ke-20, kolonialisme sudah membangun sistem yang membuat konversi pengetahuan lokal ke format modern sangat sulit. Untuk mendokumentasikan sistem subak secara ilmiah, Anda butuh akses ke pendidikan tinggi, jurnal ilmiah, dan jaringan ilmuwan—semua ini dimonopoli kolonial. Seorang petani Bali yang jenius di hidrologi tidak bisa masuk TH Delft. Seorang balian Dayak yang ahli herbal tidak bisa kuliah farmakologi. Gap institusional ini membuat pengetahuan lokal tetap “lokal”—tidak bisa naik kelas menjadi “universal”.
Kesenjangan yang Menganga
Data UNESCO (1950) menunjukkan bahwa pada saat kemerdekaan, tingkat literasi Indonesia hanya sekitar 10%—artinya 90% populasi tidak bisa membaca-tulis formal, meski banyak di antara mereka menguasai pengetahuan praktis tingkat tinggi. Bayangkan: seorang empu yang bisa menghitung suhu penempaan besi hingga presisi 50 derajat Celcius tidak bisa menulis laporannya; seorang petani yang menguasai ekologi hama tidak bisa mengakses jurnal pertanian modern.
Dalam dua-tiga generasi pascakemerdekaan, gap ini menciptakan fenomena aneh: generasi muda Indonesia yang sekolah formal sering tidak menguasai pengetahuan lokal nenek moyangnya, tetapi juga tidak cukup kuat dalam sains modern. Cucu petani Kasepuhan yang kuliah pertanian di IPB belajar teori Green Revolution dari buku teks Amerika, tetapi tidak diajarkan sistem pranata mangsa yang dikuasai neneknya—seolah pengetahuan lokal itu tidak ilmiah, tidak layak masuk kurikulum.
Akibatnya, Indonesia kehilangan dua kali: kehilangan transmisi pengetahuan lokal (karena dianggap kampungan), sekaligus belum menguasai sains modern (karena sistem pendidikan sains kita lemah). Ini adalah double loss yang sangat mahal.
Kesimpulan
Pesantren, komunitas adat, dan pengetahuan lokal adalah bukti bahwa ilmu Nusantara tidak mati—ia bertahan dalam bentuk resistensi kreatif, adaptasi institusional, dan ketahanan praktik kolektif. Ini adalah prestasi luar biasa: menjaga kontinuitas pengetahuan selama tiga abad kolonialisme tanpa dukungan negara, tanpa subsidi, tanpa pengakuan formal.
Tetapi resistensi saja tidak cukup.
Dunia tidak menunggu. Sementara kita mempertahankan kearifan lokal dalam format oral, Jepang sedang membangun Universitas Tokyo (1877), Amerika Serikat sedang mendirikan MIT (1861), dan bahkan India sedang membangun IIT (1951). Ketika kita akhirnya sadar pentingnya integrasi pengetahuan lokal dengan sains modern, gap institusional sudah terlalu lebar untuk ditutup dalam satu generasi.
Pertanyaan besar: apakah masih ada waktu untuk menjahit kembali jalur ilmu yang terputus? Apakah kita bisa mengintegrasikan kearifan subak dengan hidrologi modern? Apakah kita bisa mendokumentasikan pengetahuan herbal Dayak dalam format farmakologi yang diakui global? Apakah kita bisa mengonversi ilmu falak pesantren menjadi kurikulum astronomi?
Dalam seri penutup, kita akan menjawab pertanyaan ini dengan agenda konkret: bagaimana Indonesia bisa kembali ke garis depan ilmu dan teknologi global—tidak dengan melupakan akarnya, tetapi dengan mengintegrasikan kekuatan lokal dengan kebutuhan modern.(*****
GWS, 25 November 2025
