MAMUJU– Pemerintah berkomitmen kuat dalam mencapai target penurunan prevalensi hingga 14 persen pada 2024. Untuk itu diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai target tersebut. Agar sinergi ini berjalan berkesinambungan, maka ego sektoral harus dihilangkan.
“Kepada Pak [Pj.] Gubernur, ego sektoral harus dihilangkan. Kemudian juga perbaiki koordinasi antarpihak di lingkungan daerah, kemudian lembaga-lembaga terkait dan juga TNI Polri, dengan lembaga non pemerintah,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Sulawesi Barat (Sulbar), di Hotel D’Maleo, Mamuju, Sulbar, Kamis (23/02/2023).
“Kemudian tokoh agama, semua saya kira harus kita libatkan,” tambahnya.
Menurut Wapres, tokoh agama dapat dilibatkan dalam mengedukasi masyarakat. Sebab, masih ada yang berpendapat, anak di bawah umur boleh menikah. Padahal, pernikahan dini ini menjadi salah satu penyebab lahirnya anak-anak stunting.
“Memang ini [pernikahan anak di bawah umur] kan masalah lama, saya kira perlu melibatkan tokoh agama, harus [dilakukan] pendekatan-pendekatan. Pertama [pendekatan] UU ya, kan ada minimal
[usia) jadi harus diedukasi terkait adanya undang-undang. Kedua pendekatan keagamaan,”
urai Wapres.
“Mengawinkan anak di bawah umur menurut stunting, belum siap mental, banyak percerain muda, dan sebagainya. Ini gerakan untuk mencegah perkawinan anak ini harus masif itu saya kira,” tambahnya.
Selanjutnya, Wapres kembali mengingatkan bahwa masalah stunting ini bukan hanya tugas pemerintahan, tetapi juga tugas kemanusiaan, yang menjadi tugas bersama.“Kita ingin negara ini tidak lagi berpendapatan rendah, low income country. Kita ingin menjadi high income country, kuncinya kan sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu bebas stunting kalau masih stunting ini masalah besar,” kata Wapres mengingatkan.
Terakhir, selaku Ketua pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting, Wapres menyampaikan apresiasi kepada para pelaku di tingkat lapangan yang telah bekerja keras menurunkan prevalensi stunting.
“Saya mengapresiasi komitmen kerjanya walaupun masih banyak kendala dalam pelaksanaan program ini, dan juga yang menyangkut berbagai intervensi yang masih belum baik,” tuturnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur melaporkan bahwa Rakor ini diikuti oleh Forkopimda Provinsi Sulbar, DPR, Bupati dan Wakil Bupati se-Sulbar, yang datang dari Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, Mamasa, Polewali Mandar, Pasangkayu, dan Majene.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula penyerahan Hasil Data Presisi Tahap II dari Insititut Pertanian Bogor kepada Pj. Gubernur Sulbar.
Hadir pula dalam Rakor ini, Kepala Organisasi Perangkat Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten, serta perwakilan Organisasi Masyarakat.
Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tavip Agus Rayanto, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Arif R. Marbun, Gatot Prio Utomo, dan Zumrotul Mukaffa, Tim Ahli Wapres Farhat Brachma, serta Pangdam IV/Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso. (SK-BPMI, Setwapres)
penelitian tidak maslahat. Salah satunya melahirkan [anak-anak dengan kondisi]
Komentar