Oleh: Andre Vincent Wenas,MM,MBA., pemerhati masalah ekonomi dan politik, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta
DUA surveyor yang kita lihat, yaitu Indikator Politik dan Litbang Kompas, keduanya kita anggap kredibel. Artinya layak kita kasih kredit, alias bolehlah dipercaya.
Kita pahami, dalam kontestasi Pillkada banyak lembaga survey bertebaran dan siap dengan hasil survey sesuai pesanan. Jadi harus hati-hati.
Pasangan calon Bobby Nasution dan Surya (nomor urut 1) yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) ini menggapai tingkat elektabilitas sebesar 62 persen (menurut Indikator Politik, dirilis 8 November 2024). Jadi sudah 12 persen diatas batas ambang psikologis 50 persen.
Sementara menurut Litbang Kompas (dirilis 6 November 2024) tingkat elektabilitas Bobby-Surya 44,9 persen. Dengan catatan paslon ini dianggap lebih mewakili identitas sosial masyarakat Sumatera Utara ketimbang paslon saingannya.
Parpol pengusung Bobby-Surya dan jumlah kursinya di DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah Gerindra (13 kursi), Golkar (22 kursi), Nasdem (12 kursi), PKS (10 kursi), PAN (6 kursi), Demokrat (5 kursi), PKB (4 kursi) dan PPP (1 kursi). Parpol pendukungnya adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Total ada 9 partai politik di belakang Bobby Nasution.
Kalau menurut Prof. Burhan Muhtadi Direktur Eksekutif Indikator Politik faktor keunggulan Bobby Nasution adalah popularitas serta faktor citra personalnya yang positif. Ini layak kita perhatikan, dalam hal konteks persaingan (kontestasi) tentu bersifat relatif terhadap figur saingannya. Keunggulan dari segi popularitasnya dengan persentase adalah 79,2 persen.
Sedangkan menurut Litbang Kompas, popularitas paslon Edy-Hasan adalah 70,5 persen.
Sementara elektabilitas Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala (nomor urut 2) diusung oleh PDI Perjuangan dan Hanura memperoleh 29,1 persen, menurut surveynya Indikator Politik.
Sedangkan menurut survey Litbang Kompas elektabilitas Edy-Hasan cuma berada di kisaran 28 persen. Jauh tertinggal.
Seperti kita ketahui, wilayah Sumetera Utara adalah salah satu dari 10 provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Ada di ranking keempat, dengan jumlah penduduk sekitar 15,59 juta penduduk. Jadi salah satu yang strategis dari dimensi ekonomi (pasar) maupun politik (potensi jumlah suara). Jumlah daftar pemilih tetap (DPT)nya adalah 10,85 juta orang.
Sebagai perspektif, kesepuluh provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak adalah: 1) Jawa Barat dengan 50,35 juta orang, 2) Jawa Timur dengan 41,81 juta orang, 3) Jawa Tengah dengan 37,89 juta orang, 4) Sumatera Utara dengan 15,59 juta orang, 5) Banten dengan 12,43 juta orang, 6) Jakarta dengan 10,68 juta orang, 7) Sulawesi Selatan dengan 9,46 juta orang, 8) Lampung dengan 9,42 juta orang, 9) Sumatera Selatan dengan 8,84 juta orang, dan 10) Riau dengan 6,73 juta orang.
Besaran anggaran daerah (APBD) Sumut 2024 adalah Rp 14,85 triliun. Per November 2024 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)yang sebesar Rp 8,78 triliun.
Beberapa persoalan besar di Sumatera Utara adalah soal jalan yang rusak. Ini mengakibatkan biaya distribusi barang jadi lebih mahal, akibatnya daya saing produk pertanian di sana jadi merosot.
Soal jalan ini juga berdampak ke sektor pariwisata. Potensi pariwisata di Sumut belum dikelola maksimal karena jalan ke sejumlah destinasi rusak.
Sumatera Utara bertetangga dengan Malaysia dan Singapura, perdagangan dengan mereka sudah biasa, tapi kita sebagai konsumennya (impor). Sekaligus juga memanfaatkan fasilitas rumah sakit dan Pendidikan di sana.
Lalu soal ketenagakerjaan, secara statistik pengangguran di Sumut terus naik, di sisi lain ketersediaan lapangan kerja masih terbatas. Soal kembarannya adalah kemiskinan, Sumatera Utara diidentifikasi sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di pulau Sumatera.
Pekerjaan rumah yang mesti dibenahi Bobby Nasution banyak, kelak jika ia berhasil jadi Gubernur disana. Kerja sama yang solid dengan pemerintah pusat diperlukan, ingat ada sekitar 5,74 triliun dana transfer dari pemerintah pusat di ABPD Sumut.
Jakarta, Sabtu 23 November 2024
