TASIKMALAYA—Rencana kunjungan mantan Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan ke wilayah Priangan Timur pada 19-20 November 2022, besok dan lusa, ternyata mendapat menolakan dari sejumlah pihak . Beberapa di antaranya dari Gerakan Priangan Timur Untuk Pemilu Damai (GPTPD) dengan coordinator Haris Sutarman, SAMMARI ( Solidaritas Aksi Masyarakat Militan Anti Radikalisme dan Intoleran ) Koordinator Aksi Budi Herman .Ketua Fantastik ( Forum Anti Radikalisme & Intoleran Tasik ) Hadi Permana. Panglima BP2MP ( Barisan Patriot Pejuang Merah Putih ) Jawa Barat Wawan Setiawan. Humas SKP Setya Kita Pancasila Sandhy Tumiwa, Humas Forum FS-3 Sunda Sabuana Kang Adam. KH Dr Ujang Hidayat Pimpinan Ponpes Asyukandari Bhayangkara, Ki Lanang Sajagat Ketua Sunda Ngahiji Tasikmalaya, Ki Aan sesepuh Citiis Galunggung dan lainnya.
Sebagaimana disampaikan Ketua ( Solidaritas Aksi Masyarakat Militan Anti Radikalisme dan Intoleran ) Koordinator Aksi Budi Herman kepada awak media. “Kami menolak Safari Politik Identitas, Kampanye Dini Bung Anis Baswedan ke wilayah Priangan Timur khususnya Tasikmalaya Garut, Ciamis. Jika tetap dilaksanakan akan kami semua akan mengadakan aksi turun ke jalan terutama ke KPU, Bawaslu, DPRD dan Polri . Himbauan kami semua agar Polri tidak memberi izin rekomendasi pertemuan/ keramaian, Jika memaksa agar segera dibubarkan, KPU dan Bawaslu mencegah dan memberi teguran atas segala kegiatan kampanye dini siapapun juga. Karena jika tetap ngotot melaksanakan artinya ybs Ndablek tidak tahu aturan dan tidak punya etika ketimuran sebagai Bangsa Pribumi asli Indonesia.” .tegasnya
Budi Herman mengaku mencium adanya rencana kunjungan Anies Baswedan ke Tasikmalaya dan Ciamis pada 19 dan 20 November 2022, maka dengan tegas SAMMARI bereaksi atas rencana kunjungan tersebut, karena hanya akan membawa perpecahan di Bumi Priangan
Hal senada diungkapkan Ketua Sunda Ngahiji Ki Lanang Sajagat Kenapa Sunda Ngahiji menolak kedatangan Anies Baswedan ke Bumi Priangan Timur ? “ Karena Sunda Ngahiji melihat perjalanan polisik Anies Baswedan yang telah terbukti memecah belah DKI, dimana saat itu ketika Pilkada DKI tahun 2017, Anies dengan strategi politik identitasnya menjual agama dan ayat untuk mendapat dukungan dari organisasi terlarang yakni Hizbur Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) yang mana kita tahu tujuan dari HTI yakni menegakkan khilafah, bahkan terjadi gesekan horizontal di DKI Jakarta,” jelasnya.(REDI MULYADI)***
Komentar