JAKARTA—-Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat ke ruang publik menyusul pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI yang berkirim ke DPR RI, MPR dan DPD. Forum Purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran, putra mantan presiden Joko Widodo.Desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran memecah suara di barisan purnawirawan itu sendiri, karena ada yang mendukung dan ada pula yang menolak. Tentu ada alasan dibalik desakan ini. Namun, benarkah demi kepentingan negeri atau justru terselip agenda tersembunyi?
Bagaimana tanggapan Ketua Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina terhadap langkah Forum Purnawirawan TNI yang mengirimkan surat meminta pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI tersebut ?
Silfester Matutina justru mengaku merasa bangga lantaran Forum Purnawirawan TNI mengikuti saran darinya untuk menempuh langkah legislatif. “Ya, saya secara pribadi bangga . Berarti para purnawirawan ini akhirnya mengikuti saran saya untuk legislatif. Saya pernah menyarankan dan mereka melakukan itu. Selain itu, saya juga menghargai itu, karena in ikan bagian dari demokrasi. Jadi sah sah saja.” kata Silfester sebagaimana ditayangkan media Kompas Petang yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Rabu (4/6/2025).
Namun, Silfester mempertanyakan, apakah desakan untuk memakzulkan Gibran melalui langkah Forum Purnawirawan TNI yang mengirimkan surat kepada MPR dan DPR ini berguna untuk bangsa. “Kalau menurut pendapat saya, bahwa desakan pemakzulan ini bersifat tidak mendesak, dan tidak ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka. Tidak ada urgensi ataupun tidak ada fakta-fakta hukum dan konstitusi yang dilanggar oleh baik Pak Prabowo dan Mas Gibran,” ujarnya
Dia mengatakan,jika memang ada cacat hukum sebagaimana yang disebutkan dalam surat tersebut, harus dicari tahu.Sebab, hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 sudah final.” Kalau kita lihat hasil putusan MK Nomor 90 itu sudah dinyatakan jelas-jelas final and binding gitu loh. Tidak bisa lagi siapa pun di republik ini untuk naik lagi untuk menggugat itu. Sudah enggak bisa gitu loh ” lanjut Silfester.
Silfester juga menyoroti, keputusan Majelis Kehormatan MK tidak bisa diterapkan untuk pemakzulan Gibran, lantaran hanya berlaku pada Anwar Usman.”Sekarang masalah putusan MKMK mengenai etika itu kan berlaku untuk Anwar Usman sebagai hakim konstitusi itu, bukan terhadap pihak lain, dalam hal ini termasuk Mas Gibran dan juga kita seluruh rakyat Indonesia.Ini yang harus kita bedakan dulu. Jangan serta-merta. Makanya saya bilang belajar lagi, pelajari lagi, panggil ahli-ahli hukum, ahli-ahli konstitusi kita yang hebat baru kita mau melakukan sesuatu. Jadi memang sangat konyol ya,” paparnya.
Silfester Matutina, menyebut Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berisi para pecundang.Dengan adanya usulan pemakzulan Gibran itu, Silfester menganggap bahwa para purnawirawan tersebut justru berusaha mengadu domba bangsa ini.”Jadi ini tidak murni. Bahasa saya, ini manusia-manusia pecundang yang tidak murni ya,” kata Silfester
Bahkan, dia juga berpandangan, usulan forum Purnawirawan TNI itu memiliki motif yang dilatari dendam masa lalu, yakni terkait Pilpres 2024.Pasalnya, para purnawirawan TNI itu merupakan orang-orang yang kemarin kalah Pilpres 2024 atau pendukung Anies Baswedan.”Jadi kalau kemarin yang dibentuk Forum Purnawirawan itu mayoritas, saya tekankan, adalah para purnawirawan yang kalah Pilpres kemarin, mayoritas itu pendukungnya Anies Baswedan. Mereka itu kaum pecundang yang konyol…!!!” kata Silfester.
Terkait Forum Purnawirawan TNI mengirimkan surat kepada MPR, DPR, dan DPD RI yang berisi desakan untuk segera memakzulkan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Istana sendiri telah menjelaskan sikap Presiden Prabowo Subianto terhadap tuntutan para purnawirawan. “Bagi Presiden, tuntutan itu tidak mudah. Karena itu, Presiden perlu mempelajarinya lebih dulu. Itu masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Presiden Prabowo tidak akan menjawab permintaan forum yang berada di luar kekuasaannya sebagai presiden. Artonya. usulan-usulan yang bukan bidang dan domain presiden, tentu Presiden tidak akan menjawab atau merespons itu,” ucap Wiranto mantan panglima TNI itu.
Sebagaimana diketahui, Forum Purnawirawan TNI mengusulkan 8 tuntutan. Satu di antaranya meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk diganti atau dimakzulkan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini. Surat tersebut ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. (REDI MULYADI)****
Komentar