Banjar, LINTAS PENA— Jelang perhelatan Pilkada Kota Banjar yang diagendakan KPU sekitar bulan November 2024 mulai menggema. Pasalnya sederhana, peluang untuk menjadi kepala daerah (Walikota Banjar periode mendatang) sangat terbuka bagi siapapun. Atet Handiyana satu-satunya pemuda yang sudah menegaskan sikap untuk membidik Banjar 1 di Pilkada Banjar, dirinya mempertanyakan hasil survei yang dilakukan pusat kajian demokrasi dan kebijakan publik STISIP Bina Putera Banjar terkait potensi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar bertempat di resto Hotel Mandiri Banjar, hari Senin (06/03).
Atet Handiyana dan H. Akmad Dimyati menghelat Conference Pers, menyikapi hasil survei dari Pusat kajian demokrasi dan kebijakan publik STISIP Bina Putera Banjar yang telah melakukan survei nama-nama yang berpotensi menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar pada Pilkada 2024.
Sebanyak 399 responden yang dipilih, 50,88 persen diungguli Nana Suryana, Dadang Ramdhan Kalyubi mendapat 11,77 persen, Irma Bastaman 6,77 persen, Dian Sardiana 2,01 persen, Asep Muslim 0,25 persen, Supriyana 0,25 persen dan Atet Handiyana 0,25 persen serta sisanya 27,81 persen responden menyatakan belum tahu.
Atet Handiyana mempertanyakan dasar ilmiah hasil survei yang dilakukan STISIP BP Banjar, serta meminta data untuk disampaikan kepada publik khususnya masyarakat Kota Banjar bahwa hasil survei tersebut merupakan angka yang sesuai dengan sistem atau metode secara ilmiah yang telah dibuktikan oleh asosiasi survei yang sudah berlaku.
“Hasil survei ini dikhawatirkan bisa dijadikan penggiringan opini publik. Apabila misalkan memang ini sebuah kekeliruan atau sebuah karangan kami mohon kedepannya agar siapapun yang menyalonkan untuk menggunakan cara-cara yang baik,” kata Atet Handiyana, Senin (6/3/2023).
Atet Handiyana yang akrab disapa Handi dikalangan pengusaha nasional menegaskan, menurutnya bahwa berpolitik itu harus dengan cara-cara yang sehat dan baik sehingga akan menghasilkan pemimpin Kota Banjar yang sesungguhnya, bertanggung jawab, jujur, dan membela masyarakat bukan omong kosong.
“Bagi saya menjadi Wali Kota Banjar itu bukan pekerjaan melainkan sebuah pengabdian untuk memajukan, memakmurkan, mensejahterakan warga Banjar. Jika saya yang terpilih nanti menjadi Wali Kota Banjar saya siap kontrak politik langsung kepada masyarakat Banjar untuk tidak akan menerima gajih selama lima tahun. Adapun jika saya tidak terpilih saya akan menerima hal itu asal semua kontestan berpolitik dengan cara yang baik dan fair play”. tutur Handi.
Dengan demikian rakyat tidak akan terus dibodohi oleh hal-hal yang tidak jujur. Marilah kita menggunakan cara-cara yang baik untuk menarik hati masyarakat agar memilih kita, karna pertarungan yang sebenarnya adalah bagaimana orang memilih kita di TPS sehingga kita menjadi pemenang, bukan persoalan hasil survei.
Bacawalkot Banjar H. Akhmad Dimyati kepada awak media mempertanyakan persoalan izin penelitian yang dilakukan oleh STISIP BP Banjar sesuai normatif Permendagri No 3 tahun 2018 bahwa penelitian diharuskan ada izin.
Menurutnya di Pasal No 3 tahun 2018 Permendagri disebutkan kewaspadaan, hasil penelitian ini bisa menimbulkan keresahan seperti halnya ini. Sementara hasil pengecekan ke Kesbangpol Banjar itu tidak ada izin,” kata Akhmad.
Dirinya mengatakan bahwa hasil survei yang dilakukan STISIP BP Banjar dinilai persis mendadak. Dengan demikian dikhawatirkan tercoret oknum yang memiliki kepentingan politik praktis, mengingat hasil survei yang digunakan STISIP BP Banjar yakni menggunakan metodelogi simpel random sampling.
“Metodelogi ini baiknya memakai multi tage random sampling yang nantinya akan dicek semua, sehingga terlihat serius karna ini mengecek calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota. Dengan demikian hasil survei ini seimbang dengan data dan tidak menjadi penggiringan opini yang tragis,” Tandasnya.
Atas adanya hasil survei tersebut kedepan agar lebih diperhatikan, sehingga tidak menjadi keresahan publik. Ia menegaskan akan terus menelitinya, apabila ada dugaan pelanggaran hukum, maka dirinya tidak akan segan untuk melaporkannya sesuai prosedural.
“Saya berharap para mahasiswa STISIP BP Banjar untuk menjaga nama baik perguruan tinggi dan jangan dibawa masuk ke politik praktis pada akhirnya, karena secara etika bisa menimbulkan pelanggaran,” ujar Dimyati.
Bagi seorang Atet Handiyana hasil survei tersebut terasa kurang rasional (aneh), ia tidak peduli nama dirinya tercantum atau tidak di hasil survey STISIP BP. Kemenangan yang pasti adalah nanti hasil di TPS, ia mempersilahkan kepada STISIP BP untuk mempublikasikan bukti – bukti sebagai dasar secara ilmiah atas surveinya karena STISIP adalah lembaga pendidikan. Menurut Handi, apabila hal tersebut hanya digunakan untuk penggiringan popularitas seseorang maka itu cara-cara politik yang picik dan licik.
“STISIP BP itu lembaga pendidikan bukan lembaga perdukunan, jadi sampaikan kebenaranya secara ilmiah agar masyarakat Banjar dapat mengakuinya. Jangan gara-gara bergelagat politik praktis STISIP ini digadaikan atau dilacurkan oleh orang-orang yang menginginkan dengan membabi buta untuk memenangkan pilwalkot 2024. Ini prihatin sehingga Banjar tidak akan maju-maju ketika seseorang tersebut berkuasa di awali dengan cara-cara yang tidak baik dan tidak etis. Pungkasnya. (001)
