Oleh: Andre Vincent Wenas, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta
Dua fenomena sosial-politik baru-baru ini yang patut dicermati:
Pertama, Elektabilitas pasangan Ganjar – Yenny menurut survei Polmatrix (dilakukan 17-22 Oktober 2022) dengan 2.000 responden dari 34 provinsi adalah tertinggi, mencapai 40,6%. Mengalahkan pasangan Anies – Andika (31,2%) dan Prabowo – Puan (23,1%). Sementara yang tidak jawab atau tidak tahu sebesar 5,1%.
Fenomena kedua adalah soal pencopotan Baliho Ganjar – Yenny yang dipasang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di berbagai daerah. Kasusnya mencuat di Kota Blitar. Ada apa dengan Kota Blitar?
Padahal kita semua tahu persis, bahwa Golkar, PDIP, PKB adalah parpol-parpol yang lebih dulu menebar banyak sekali baliho bergambar Airlangga Hartarto, Muhaimmin Iskandar dan Puan Maharani. Tak ada masalah. Biasa-biasa saja. Sambutan publik ya dingin-dingin semriwing.
Tapi begitu PSI pasang baliho Ganjar Pranowo & Yenny Wahid, sontak saja ada yang bereaksi. Mungkinkah mereka begidik dan gentar? Mungkinkah pula lantaran elektabilitas pasangan ini terbukti sangat moncer?
Ambil contoh di Kota Blitar baru-baru ini. Baliho yang dipasang PSI sebagai “pengumuman” hasil jajak pendapat (polling) Rembuk Rakyat bahwa Ganjar Pranowo adalah pilihan rakyat untuk meneruskan kerja Pak Jokowi rupanya membuat sementara pihak gerah. Entah mengapa.
Tapi, sekedar informasi saja, Wali Kota Blitar saat ini adalah Drs. H. Santoso, M.Pd. kader dari PDIP (Kelahiran 15 Januari 1961) menjabat sejak 2020. Pada periode sebelumnya (2016-2019) ia adalah Wakil Wali Kota Blitar, lalu sebagai Plt Wali Kota Blitar di sela waktu antaranya. Mengapa ia sempat sebagai Plt Wali Kota Blitar? Lantaran Wali Kotanya saat itu (Samanhudi Anwar, juga kader PDIP) tercokok KPK gegara korupsi.
Apakah informasi tentang latar belakang Wali Kota Blitar yang seperti ini ada korelasinya dengan kasus pencopotan Baliho Ganjar – Yenny dari PSI itu? Yah, walahuallam sih.
Semoga tidak ada ya. Kita berharap seorang Wali Kota bisa berdiri tegak berdasar keadilan dan asas demokrasi Pancasila dalam memimpin dan mengayomi daerahnya. Tidak lagi jadi “petugas partai” tapi sudah jadi “petugas rakyat”. Seperti nasihat yang pernah disampaikan Prof.Dr. Franz Magnis-Suseno dulu.
Lagi pula menurut Advokat dari LBH PSI, Francine Widjojo, SH,MH, perihal perizinan pemasangan baliho serta isi pesannya tidaklah melanggar hukum sama sekali. Ia bilang, “Tidak ada yang dilanggar terkait kampanye. PSI juga bekerja sama dengan perusahaan penyedia reklame yang kredibilitasnya baik, jadi yang bersangkutan pasti sudah mengurus seluruh izin yang diperlukan. Jangan sampai suara rakyat dibungkam dengan cara ini.”
Tambahnya pula, “Saya justru heran, banyak billboard yang memuat wajah dan narasinya para elit politik bertebaran dimana-mana, tapi dibiarkan. Jangan sampai ekspresi aspirasi rakyat yang disampaikan oleh PSI ini dibungkam, dengan alasan yang diada-adakan. Sementara billboard dan baliho yang memuat kepentingan para elit politik dibolehkan.”
Kembali ke soal elektabilitasnya pasangan Ganjar – Yenny tadi. Menurut keterangan Direktur Eksekutif Polmatrix, Dendi Rulianto, jajak pendapat itu menggunakan metode multistage random sampling (acak bertingkat), margin of error 2,2% ada pada tingkat kepercayaan 95%. Dan hasilnya didapat setelah dilakukan simulasi terhadap beberapa pasangan capres-cawapres.
Misalnya, pada simulasi 3 pasangan lain, hasilnya adalah Ganjar – Erick unggul (37,3%) terhadap Prabowo – Khofifah (32,0%) dan Puan – Anies (20,2%). Lalu pada simulasi 4 pasangan lainnya lagi, Anies – AHY bisa unggul tipis (26,6%) terhadap Ganjar – Airlangga (25,8%), sedangkan pasangan Puan – Andika (21,2%) dan Prabowo – Muhaimin (18,8%).
Jadi elektabilitas tertinggi dari berbagai simulasi itu disimpulkan pasangan Ganjar Pranowo – Yenny Wahid dengan 40,6%. Mengalahkan pasangan Anies – Andika (31,2%) maupun Prabowo – Puan yang memperoleh 23,1%.
Hasil survei elektabilitas ini seakan mengonfirmasi usungan Capres-Cawapres dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu tadi.
Tapi mengapa baliho PSI dicopot? Ada apa dengan Kota Blitar?
Jakarta, 05/11/2022
Komentar