Banjar, LINTAS PENA
Wali kota Banjar DR. Hj. Ade Uu Sukaesih, M.Si bersama Kepala Bagian Hukum Setda Kota Banjar, Suryamah, Kepala Dinas Kesehatan, H. Oman Rokhman, Kepala Dinas Sosial Kota Banjar, Asep Tatang Iskandar mengunjungi Sekretariat Warga Peduli Aids (WAPA) Kota Banjar di Jl. Dr. Husen Kartasasmita Gg. Soka RT 02 RW 03, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, pada Jumat, 03 November 2017. Dalam kunjungannya itu, Wali kota beserta rombongan mendiskusikan sejumlah persoalan yang dihadapi WAPA dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kota Banjar.
Aam Hamdan, pengelola Yayasan Mata Hati Jawa Barat wilayah Kota Banjar mengatakan bahwa dirinya menganggap Banjar sangat rentan penyebaran HIV/AIDS. Pasalnya, lokasinya strategis berbatasan dengan wilayah Jawa Tengah serta diapit wilayah Ciamis dan merupakan jalur utama ke lokasi wisata Pangandaran. Tak hanya itu, ditemukannya Orang Dengan HIV/AIDS (Odha) di 4 kecamatan yang ada perlu perhatian serius pemerintah sebagai komitmen menjamin kesehatan warganya tanpa terkecuali, termasuk Odha. “Catatan kami, sejak 2015 hingga 2017 sudah ada sekitar 240 Odha. Persentase ini cukup signifikan untuk kota dengan jumlah penduduk lebih sedikit dibandingkan daerah lain. Kita harap Pemkot menunjukkan peran yang optimal dalam penanggulangan HIV/AIDS di Banjar,” katanya dalam diskusi tersebut bersama puluhan WAPA. Ia juga mendorong instansi terkait di Banjar dapat terintegrasi satu sama lainnya dalam mengatasi HIV/AIDS. Contoh kecilnya, Aam memaparkan, instansi dinilai masih minim melakukan kampanye maupun sosialisasi perihal HIV/AIDS. “Dengan kondisi ini, ditambah Kota Banjar belum memiliki regulasi yang khusus mengatur persoalan HIV/AIDS, maka sangat perlu adanya langkah cepat pemerintah untuk menerbitkannya, terutama Perwal tentang Penanggulangan serta Pencegahan HIV/AIDS,” pungkasnya.
Wali kota Banjar sangat merespon dorongan Warga Peduli Aids (WAPA) serta para aktivis mahasiswa yang menginginkan regulasi penanggulangan serta pencegahan HIV/AIDS di Banjar. “Kita akan tindaklanjuti ini sebagai bukti langkah serius pemerintah. Soal regulasi, nanti kita akan terbitkan Perwal dahulu biar prosesnya tidak lama serta langsung bisa diimplementasikan sebagai payung hukum penanggulangan HIV/AIDS. Tinggal usulkan rancangannya melalui dinas terkait,” terang Beliau.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar mengapresiasi komitmen dan dukungan semua pihak, khususnya pegiat sosial seperti WAPA serta Yayasan Mata Hati, dalam berupaya menyadarkan masyarakat untuk peduli HIV/AIDS. Kadinkes menilai, dalam mengatasi persoalan ini perlu adanya kekompakan, komitmen serta keseriusan bersama antara lintas sektor lembaga pemerintah demi mengatasi HIV/AIDS di Banjar. “Saya kira bukan hanya menjadi urusan Dinas Sosial atau Dinas Kesahatan saja, tapi semua unit instansi lainya harus ikut serta dalam memainkan perananya secara optimal dalam upaya penanggulangan dan pencehan HIV/AIDS di Kota Banjar ini,” ujarnya.
Tak hanya puluhan Warga Peduli Aids (WAPA) di Banjar yang mendorong agar diterbitkannya regulasi penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS, sejumlah aktivis mahasiswa PMII dalam diskusi bersama Wali kota Banjar di sekretariat WAPA juga mendesak agar kebijakan tersebut bisa direalisasikan. Solihin, Sekretaris PC PMII Kota Banjar, menegaskan, bahwa pihaknya mendorong agar pemerintah segera mengupayakan solusi persoalan HIV/AIDS di Banjar yang salah satunya dengan penerbitan Perda maupun Perwal. “Kita juga berharap lembaga pergurun tinggi di Banjar dalam penanggulangan virus yang mematikan ini dapat digandeng pemerintah, terutama mengkampanyekan agar para mahasiswa sehat dan bebas HIV/AIDS,” terangnya. (HUMAS/ AJAT SUDRAJAT)***
