oleh

Walikota Tasikmalaya Menandatangani Kesepakatan Mal Pelayanan Publik (MPP) antara Menpan RB dengan Beberapa Kepala Daerah

Jakarta, LINTAS PENA

Selasa 10 Maret 2020. Bertempat di Aula Sekretariat Kementrian Pan RB Jalan Sudirman Jakarta, Walikota Tasikmalaya Drs. H. Budi Budiman menandatangani kesepakatan Mal Pelayanan Publik (MPP) antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dengan beberapa Kepala Daerah.

Budi Budiman menyampaikan bahwa ditandatanganinya kesepakatan itu merupakan bukti keseriusan dan langkah nyata Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam upayanya untuk memberikan kemudahan serta lebih mempercepat proses perizinan yang diperlukan oleh masyarakat Kota Tasikmalaya. Langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Pemerintah Kota adalah dengan membangun Gedung MPP yang direncanakan akan berlokasi di Gedung Serba Guna (GSG) Bale Kota Tasikmalaya.

“Insya Allah kita juga akan mengadopsi beberapa daerah yang menjadi percontohan dalam penyelenggaraan MPP. Sehingga, ketika mal ini dibuka berjalan optimal memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Termasuk adanya integrasi pelayanan perizinan dari Pemerintah Pusat, bisa diakses di MPP. kemudian juga instansi vertikal semisal Kepolisian, Imigrasi dan lain sebagainya” Ujar Budi Budiman.

Lebih lanjut Budi menyampaikan harapannya agar MPP ini dapat menjadi solusi atas beberapa hal yang selama ini terkesan menyulitkan masyarakat dalam mengurus perizinan sehingga bisa juga menjadi salah satu dorongan untuk meningkatkan iklim investasi di Kota Tasikmalaya. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tasikmalaya Hadi Riyadi mengungkapkan, bahwa penandatanganan kesepakatan ini akan menjadi pijakan menuju realisasi MPP tahun ini. Rencananya Agustus 2020 pihaknya akan melaksanakan soft launching MPP, sebelum Grand Launching yang direncanakan bertepatan dengan Hari Jadi ke-19 Kota Tasikmalaya pada Tahun 2020 nanti.
“Selanjutnya tahapan yang kami tempuh, mulai dari pembentukan tim persiapan dan tim penyelenggara MPP. Sekarang mulai penyusunan detail engineering design (DED), kemudian pengadaan sarana prasarana, sistem IT dan kebutuhan personel,” ujarnya.(KOMINFO/ADE B.ALIEF)***

Komentar