JAKARTA– Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang diberi mandat untuk memelihara keamanan di dalam negeri, termasuk menegakkan hukum serta mengayomi dan melayani masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas-tugas mulia tersebut dan dalam upaya mempercepat pelaksanaan reformasi institusi Polri, maka tidak dapat lepas dari peran dan partisipasi publik. Untuk itu, Polri diharapkan terus menjaga hubungan baik dengan masyarakat.
“Saya berharap Polri terus membangun interaksi positif dengan masyarakat,” pinta Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri acara Pemberian Penghargaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2022 di Gedung Rupatama Markas Besar (Mabes) Polri, Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (21/02/2023).
Sebab, menurut Wapres, publik memberikan legitimasi serta menjadi mata pengawas Polri agar terus menjadi institusi yang transparan dan akuntabel.“Publik pula yang membantu kelancaran kerja Polri,” tegasnya.
Lebih lanjut menurut Wapres, setiap skandal yang timbul dari tubuh institusi kepolisian di negara mana pun pasti akan memicu keresahan, protes, bahkan agitasi publik.“Apalagi dengan kemunculan media sosial, penyelenggara negara semakin sulit untuk bersembunyi dari penilaian publik,” terangnya.
Namun demikian, Wapres meminta hal tersebut agar menjadi dorongan untuk mempercepat reformasi institusi, bukannya menjadikan Polri gentar.“Mata publik yang awas terhadap kinerja Polri menjadi penanda hubungan yang erat antara Polri dan masyarakat,” pungkasnya.
Hadir pada acara ini, di antaranya Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah, Ketua Ombudsman Mokhammad Najih, Anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana, Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono beserta para Pejabat Utama Mabes Polri, serta para Kapolda dari seluruh Indonesia yang hadir secara virtual.
Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Mohamad Nasir, serta Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. (EP/RJP-BPMI Setwapres)
Komentar