oleh

Wapres K.H. Ma’ruf Amin Ungkap Pemerintah Belum Wacanakan Event Pengganti Piala Dunia U-20

SEMARANG– Batalnya Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023 dianggap menyisakan sejumlah kerugian hingga mencapai angka triliunan rupiah. Selain persiapan yang telah menelan dana ratusan miliar rupiah, raibnya potensi kedatangan wisatawan asing yang diproyeksikan mencapai ribuan orang pada setiap pertandingan, menjadi kerugian lain yang harus diterima Indonesia.

Saat ditanya awak media apakah pemerintah akan menyelenggarakan event pengganti Piala Dunia U-20 untuk menutup berbagai kerugian tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menuturkan bahwa pemerintah saat ini belum terpikir untuk menyelenggarakan event pengganti.

“Saya kira masalah soal penundaan pembatalan (Piala Dunia U-20) itu, pemerintah belum ada keinginan untuk membuat semacam event tandingan,” ungkap Wapres saat memberikan konferensi pers usai meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Semarang di Mangkang Kulon, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (04/04/2023).

Menurutnya, sejauh ini pemerintah tetap mengupayakan agar Indonesia dapat mengikuti event-event sepak bola internasional lain yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

“Saya juga berharap FIFA bersama pemerintah kita membangun sepak bola yang lebih baik ke depannya,” harap Wapres.

Lebih jauh, ia pun menekankan bahwa yang perlu dilakukan saat ini adalah pembinaan olahraga sepak bola Indonesia, baik melalui program Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) maupun kerja sama dengan FIFA.“Kita ingin bekerja sama dengan FIFA lebih jauh dalam rangka melanjutkan atau memperkuat [persepakbolaan Indonesia],” kata Wapres optimis.

Sebab, tutur Wapres, FIFA sendiri menilai pemain sepak bola Indonesia memiliki talenta dan potensi yang cukup besar.

“Sehingga [yang terpenting] bagaimana pembinaan dari sejak dini hingga nanti menjadi pemain yang andal,” tandasnya.

Mendampingi Wapres pada konferensi pers kali ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, dan Wali Kota Semarang Hevearita Rahayu. (EP/SK-BPMI, Setwapres)