Banjar, LINTAS PENA
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dua hari ini menggemparkan Kota Banjar. Pasalnya tengah melakukan penyidikan pengumpulan alat bukti terkait dugaan korupsi proyek Dinas PUPR Kota Banjar yang disinyalir terjadi antara tahun 2012 hingga 2017. KPK melakukan penggeledahan dibeberapa titik diantaranya Kantor PT. PMG Jalan Tentara Pelajar Hari Kamis (09/07/20), Pendopo Walikota Banjar Jalan Kaum Masjud Agung Kota Banjar dan Kantor Dinas PUPR Kota Banjar pada Jumat (10/07/20).
Pada hari pertama, KPK menggeledah dua lokasi pemerintahan di Kota Banjar, Jawa Barat Jumat (10/7/2020). Petugas KPK menggeledah Rumah Dinas Wali Kota Banjar atau Pendopo dan Kantor dinas PUPR Kota Banjar.Dari hasil penggeledahan itu, KPK membawa 2 koper diduga berisi dokumen barang bukti di Pendopo Banjar. Sedangkan dari Kantor PUPR, KPK membawa 1 dus berisi dokumen dan 1 koper. Proses penggeledahan dilakukan selama berjam-jam, sejak Jumat pagi hingga sore.
Keesokan harinya pada Sabtu, (11/07/20),KPK lakukan penggeledahan di rumah seorang kontraktor yang beralamat di Jalan Kewedanaan Cibulan Kota Banjar Dari penggeledahan rumah kontraktor kali ini KPK berhasil membawa barang bukti satu koper, akan tetapi pihak KPK belum dapat memberikan keterangan detail.
KPK menggunakan dua unit mobil, para awak media mengkonfirmasi kepada Kapolres Banjar AKBP Melda Yanny S.I.K., M.H melalui telepon, dan membenarkan bahwa pihaknya dimintai bantuan penjagaan dengan mengirimkan empat personil untuk berjaga di kantor Dinas PUPR Kota Banjar dan Pendopo Walikota Banjar masing – masing dua personil.
Jubir penindakan KPK Ali Fikri menerangkan dalam pesan WhatsApp kepada para awak media.”Kami informasikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan penyidikan terkait kasus tindak pidana korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar Tahun 2012 sampai dengan 2017″. ujar Jubir Penindakan KPK Ali Fikri.
Tim penyidik KPK sedang sedang melakukan tahap pengumpulan alat bukti, diantaranya memeriksan saksi dan melakukan penggeledahan dibeberapa tempat di Kota Banjar. Diantaranya hari Jumat di Pendopo Walikota Banjar dan Dinas PUPR Kota Banjar.
“Kami saat ini belum dapat menyampaikan detail pihak – pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan Pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan di lakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan”. tutur Ali Fikri.
Sementara itu, Forum Reformasi Dinasti Banjar (FRDB) mengapresiasi kinerja KPK yang sedang melakukan pengumpulan alat bukti dugaan kasus korupsi yang terjadi di Kota Banjar.”Kami selaku masyarakat Banjar yang tergabung dalam wadah FRDB mengapresiasi secara positif langkah – langkah yang dilakukan oleh KPK dengan menindaklanjuti adanya penggeledahan ke beberapa tempat di Kota Banjar. Kita support secara moral mendukung sepenuhnya supaya KPK bisa betul – betul bekerja untuk bisa membuktikan bahwa di Kota Banjar ini terjadi beberapa hal yang di duga adanya tindak pidana korupsi”. kata Soedrajat Argadiredja , Ketua FRDB kepada wartawan.
Soedrajat menegaskan atas penggeledahan KPK yang terjadi dalam dua hari di Kota Banjar. Kemungkinan dugaan korupsi mengarah kepada pekerjaan proyek Jembatan Dobo senilai Rp. 17,5 miliar, dan Pasar Banjar sekitar Rp. 25 miliar.
Soedrajat menerangkan bahwa FRDB terus melakukan konfirmasi formil maupun non formil. Ajat menegaskan dirinya bersama FRDB hampir tiap hari apabila ada data temuan baru dilapangan, pihaknya terus menyampaikan kepada KPK.
Akhmad Dimyati menambahkan bahwa FRDB melakukan orasi tanggal 12 Desember 2019 di KPK. “Saya dengan Pak Ajat yang diperbolehkan masuk ke Gedung KPK saat itu. Kami menanyakan KPK mau sampai kapan untuk Action untuk mengecek dugaan – dugaan korupsi yang di lakukan oleh penguasa Dinasti hampir 20 tahun. Hal ini tidak lagi memunculkan mitos Banjar takan tersentuh oleh hukum, dan hari ini Alhamdulillah KPK terus melakukan tindakan hukum secara obyektif. Harapan kami KPK tidak di tunggangi oleh politik karena Rakyat Banjar sangat menunggu hasilnya. Masyarakat Banjar berharap cepat ada kepastian hukum karena Kota Banjar harus terus membangun betul – betul untuk kesejahteraan masyarakat Banjar semua”. Tutup H. Akhmad Dimyati.(TIM)*****
Komentar