BRIEF UPDATE BDS Alliance , Jumat 27 Februari 2026

POLITIK

1. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menggunakan mobil seharga Rp 8,5 miliar sebagai kendaraan dinas. Menurut Rudy, kepala daerah perlu menggunakan kendaraan yang layak sebagai bagian dari upaya menjaga citra daerah. Apalagi, Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat daerah itu kerap menerima kunjungan pejabat, investor, hingga tamu mancanegara, sehingga membutuhkan fasilitas yang representatif.

Tak urung keputusan Rudy menggunakan mobil semahal itu mengundang protes dari banyak kalangan. Pada umumnya pemrotes mengecam Rudy yang tidak sensitif dengan keuangan negara yang kedodoran, dan ketimpangan ekonomi di masyarakat. Partai Golkar pun sampai menegur kadernya itu. Sekjen Golkar Sarmuji, hari ini mengaku sudah bicara dengan Rudy supaya mendengarkan suara publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Gubernur Kalimantan Timur periode 2025-2030 itu tidak menyebut merek dan jenis mobil seharga Rp 8,5 miliar tersebut. Berdasarkan kabar yang beredar, mobil tersebut diduga Range Rover Autobiography LWB tipe hybrid berpenggerak roda 4×4 dengan mesin 3.000 cc.

2. Muncul kanal televisi baru bernama Makan Bergizi Gratis (MBG) TV. Kanal ini disebut bakal tersedia melalui layanan live streaming dan menjangkau 13 provinsi, antara lain Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Lampung. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Letjen TNI Lodewyk Pusung, mengaku sudah mendapat informasi dari pengelola televisi tersebut. Sedangkan Kepala BGN Dadan Hindayana membantah pihaknya yang membuat saluran penyiaran itu. Ia menyebut, MBG TV merupakan inisiatif dari masyarakat umum dan tak ada kaitannya dengan BGN.
3. Kematian pelajar AT (14) di Tual, Maluku Utara, akibat tindak kekerasan oleh anggota Brimob, menyulut aksi protes dari berbagai kalangan. Ratusan pemuda melakukan demonstrasi di markas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa malam (24/2/2026). Sempat terjadi kericuhan saat masa menjebol pintu pagar markas. Hari ini Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia akan menggelar aksi protes di depan Mabes Polri, Jakarta Selatan.

HUKUM
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjemput 13 perempuan muda warga dari beberapa daerah di Jawa Barat yang menjadi korban kekerasan seksual di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka dipekerjakan secara paksa di sebuah diskotik di Maumere. Para perempuan itu diselamatkan seorang biarawati Katolik Suster Ika. Kasus tersebut sedang ditangani kepolisian setempat. Dedi Mulyadi mengatakan, Suster Ika membela nilai kemanusiaan tanpa mempersoalkan suku, ras, maupun agama.

EKONOMI

1. S&P Global Ratings memperingatkan peningkatan tekanan fiskal RI, terutama akibat beban bunga utang yang membengkak. Kondisi ini akan memperbesar risiko penurunan peringkat utang atau sovereign rating bila tidak segera diantisipasi. Meski demikian, S&P masih mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan outlook stabil. Namun, penilaian tersebut mencerminkan kekhawatiran yang kian besar terhadap posisi fiskal pemerintah.

Analis S&P, Rain Yin, menilai rasio pembayaran bunga utang berisiko melampaui batas aman 15% dari pendapatan pemerintah. Tekanan fiskal tercermin dari APBN 2025 yang defisit 2,92% dari PDB, melebar dari target 2,78% dan mendekati batas aman 3%. S&P menilai, pelemahan pendapatan negara secara berkelanjutan membuat beban bunga semakin berat dan menggerus ruang fiskal.

2. Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menilai kesepakatan tarif timbal balik (ART) RI-AS tidak memberikan manfaat ekonomi jelas dalam jangka panjang. Peneliti Departemen Ekonomi CSIS, Riandy Laksono, mengatakan kesepakatan itu hanya mengamankan akses pasar sekitar 2% dari total perdagangan RI. Ia menjelaskan, hanya sekitar 24% ekspor RI yang tercakup dalam tambahan tarif 0%. Ekspor ke AS juga hanya menyumbang 10% dari total ekspor RI. Sehingga, total akses pasar yang diamankan hanya 2% dari total perdagangan.

Sebaliknya, kata Riandy, RI justru berpotensi dihadapkan pada konsekuensi politik dan ekonomi tidak ringan karena harus mengambil langkah yang “equivalently restrictive” terhadap negara yang dianggap sebagai musuh AS. Ketentuan yang tertuang dalam pasal 5.1 ini berisiko pada posisi strategis Indonesia, terutama terhadap China, yang selama ini menjadi salah satu sumber investasi penting.

Pemerintah China sudah menyampaikan sikapnya atas pasal 5 ART RI-AS itu. Juru bicara Kemlu China Mao Ning menegaskan, kerja sama perdagangan ekonomi yang saling menguntungkan antara semua negara tidak boleh menargetkan pihak ketiga mana pun, atau merugikan kepentingan negara lain. Dalam poin 5 ART, kebijakan Keamanan Ekonomi dan Nasional disebutkan, RI wajib ikut memblokir perdagangan negara-negara yang diblokir oleh AS.

3. Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda menyebut, kebijakan PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor pikap dari India terindikasi hanya menguntungkan segelintir pihak, serta merugikan ekonomi nasional dan pelaku usaha di daerah. Tak hanya menyunat Dana Desa lebih dari 58%, tapi kebijakan itu juga memukul industri otomotif dalam negeri. Impor mobil secara utuh (CBU) selain berpotensi keluarnya devisa, juga berisiko menekan PDB karena hilangnya multiplier effect yang seharusnya tercipta di dalam negeri.

Dalam perhitungan Celios, impor pikap itu berpotensi menggerus PDB hingga Rp 39,29 triliun serta menurunkan pendapatan masyarakat sebanyak Rp 39 triliun. Kebijakan ini juga berpotensi memangkas surplus industri otomotif dalam negeri sebesar Rp 21,67 triliun, mereduksi pendapatan tenaga kerja rantai pasok Rp 17,39 triliun, dan menekan penerimaan pajak bersih hingga Rp 240 miliar.

Atas dasar itu, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah, meminta rencana impor 105.000 mobil pikap dari India dibatalkan. Ia menilai, impor pikap menggunakan fiskal negara tak sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan Prabowo. Seharusnya, kata dia, Agrinas memprioritaskan kerja sama dengan produsen dalam negeri sehingga dapat menjadi stimulus yang signifikan untuk industri otomotif Tanah Air.

TRENDING MEDSOS

1. Kata “Pati” trending di X. Kabupaten Pati kembali digoyang aksi demonstrasi. Kali ini dilakukan masyarakat yang berunjuk rasa di GOR Tlogowungu, dipicu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tak sesuai dengan tujuan pemenuhan gizi, melainkan lebih condong menjadi bisnis jualan makanan menggunakan uang negara.
2. Kata “Minyak” trending di X, berkaitan dengan vonis 15 tahun penjara bagi Muhammad Kerry Adrianto Riza, anak pengusaha minyak Riza Chalid. Selain dipidana 15 tahun, Kerry juga dihukum membayar denda Rp 1 miliar dan uang pengganti Rp 2,9 triliun, dalam kasus korupsi tata kelola minyak dan kilang. Sementara 8 tersangka lain divonis 9-13 tahun.

HIGHLIGHTS

1. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud merasa perlu menggunakan mobil seharga Rp 8,5 miliar sebagai kendaraan dinas. Kata dia, mobil itu sebagai bagian dari upaya menjaga citra daerah, sebagai daerah yang menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), yang membuat daerah itu kerap menerima kunjungan pejabat, investor, hingga tamu mancanegara, sehingga dia membutuhkan fasilitas yang representatif. Untuk kategori Indonesia, mobil seharga Rp 8,5 miliar tergolong super mewah. Namun, seharusnya dia juga paham bahwa uang untuk membeli mobil itu berasal dari pajak yang dipungut dari rakyat. Juga seharusnya dia paham bahwa citra daerah itu tidak diukur dari mobil yang dipakai pejabatnya. Ada ukuran yang lebih penting: seberapa bebas wilayah itu dari korupsi, seberapa dalam jurang antara warga kaya dan miskin. Selagi masih banyak warganya tidak bisa makan penuh sehari 3 kali, percuma citranya dipoles dengan mobil mewah.
2. Peringatan S&P merupakan sinyal kekhawatiran yang serius terhadap posisi fiskal pemerintah. Apalagi sebelumnya, Moody’s juga telah menurunkan outlook utang Indonesia dari Baa2 menjadi negatif dengan alasan yang sama: risiko fiskal dan tantangan tata kelola pemerintahan Prabowo. Posisi utang pemerintah sudah harus menjadi perhatian serius. Dalam APBN 2026 pembayaran bunga utang ditetapkan Rp 599,44 triliun, naik 8,6% dari outlook 2025. Dari jumlah itu, Rp 538,7 triliun dialokasikan untuk bunga utang dalam negeri dan Rp 60,74 triliun untuk bunga utang luar negeri. Total bunga utang tersebut setara dengan 19% target pendapatan negara yang dipatok Rp 3.153,6 triliun. Sementara per Januari 2026, pemerintah telah menarik utang baru Rp 127,3 triliun, setara 15,3% dari target APBN 2026 senilai Rp 648,09 triliun. Dalam laporannya, Menkeu Purbaya mengatakan APBN Januari 2026 ditandai dengan defisit keseimbangan primer Rp 4,2 triliun, padahal per Januari 2025 mengalami surplus Rp 11,1 triliun. Ini mencerminkan kondisi “gali lubang tutup lubang” dalam APBN kita.
3. Sinyal S&P — menyusul Moody’s — menegaskan bahwa problem kita bukan sekadar angka, melainkan kredibilitas fiskal dan konsistensi kebijakan. Bunga utang Rp 599 triliun (≈19% target penerimaan) dan defisit primer yang sudah negatif pada Januari, memperlihatkan ruang fiskal kian sempit, sementara utang baru terus ditarik. Di saat yang sama, kebijakan impor 105 ribu pikap berpotensi menggerus PDB dan multiplier domestik, serta menyunat Dana Desa. Ini semua kontras dengan klaim keberpihakan pada industri nasional dan wong cilik. ART RI–AS pun dipertanyakan manfaatnya (akses pasar efektif kecil), sembari memunculkan risiko geopolitik dan pembatasan kebijakan. Simbolisme mobil dinas supermewah dan gaduhnya ruang publik mempertebal jarak antara retorika efisiensi dan sensitivitas sosial. Sementara, kasus-kasus hukum minyak menunjukkan biaya tata kelola yang tak murah. Namun masih ada ruang untuk berharap: peringkat BBB dipertahankan, DPR mulai mendorong koreksi impor, dan ruang perbaikan terbuka lewat penguatan TKDN, penajaman belanja produktif, serta disiplin fiskal sebelum menyentuh batas 3%. Momentum ini bisa menjadi titik balik, jika pemerintah berani menata ulang prioritas dan memulihkan kepercayaan sebagai aset ekonomi utama.